Pimpinan DPR: Pembelajaran Jarak Jauh saat Wabah Covid-19, Publik Juga Harus Bantu

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) saat pandemi Covid-19 yang diberlakukan pemerintah, menuai pro dan kontra karena ada sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Bahkan hal ini sempat diakui pemerintah sendiri.

Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar menilai sistem pembelajaran yang diterapkan saat Covid-19 itu, tidak bisa mengandalkan pemerintah saja. Dia meminta partisipasi publik untuk kelancarannya.

"Kami mendorong peran aktif semua elemen masyarakat untuk gotong royong membantu para siswa yang mengalami kendala saat mengikuti pola pembelajaran jarak jauh," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin ini, Selasa (11/12/2020).

Menurut dia, peran aktif elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu para peserta didik yang mengalami kendala selama PJJ.

Partisipasi itu bisa berupa donasi untuk membantu wifi gratis, pembelian smartphone, hingga menjadi relawan untuk mendampingi para siswa selama belajar di rumah saat pandemi Covid-19.

"Kita tidak bisa menyerahkan semua persoalan kepada pemerintah untuk menyelesaikannya karena harus diakui berbagai masalah datang begitu bertubi-tubi saat masa pandemi ini. Sudah saatnya kita saling bantu, bergandengan tangan utamanya untuk menyelamatkan para generasi muda yang mengalami kesulitan akses penddikan selama masa pandemik ini,"jelas Cak Imin.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim menjelaskan perihal tahun ajaran baru di Indonesia. Hanya 6 persen siswa diizinkan untuk belajar tatap muka di sekolah. Simak penjelasan lengkapnya.

2 dari 2 halaman

Darurat Pendidikan

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, saat ini Indonesia tengah memasuki kondisi darurat pendidikan. Pasalnya, berdasarkan temuan komisinya, muncul berbagai persoalan.

Mulai dari kesimpangsiuran penyelesaian Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa (UKT), bangkrutnya ribuan sekolah swasta karena kesulitan biaya operasional, hingga banyaknya kendala penyelenggaraan PJJ.

"Ironisnya respons pemerintah atas berbagai persoalan yang muncul untuk persoalan kependidikan cenderung biasa biasa saja," jelas Huda.

Karenanya, dia sepakat dengan gagasan Cak imin, bahwa publik harus berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah pendidikan.

"Saya menilai keterlibatan publik cukup penting karena memang ini kondisinya darurat. Sehingga semua pihak harus berperan aktif membantu proses pendidikan, bagi siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan selama wabah corona ini," tutup Huda.

Diguyur Hujan Deras, Atap Bangunan SDN Kedaung Depok Ambruk

COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
sekolah