Sukses

Dirut Asabri Bantah Ada Korupsi, Mahfud Md: Saya Tahu Kasusnya

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Asabri (Persero) Letjen Purn TNI Sonny Widjaja memberikan klarifikasi mengenai isu korupsi dana pensiun tentara dan Polri di perusahaan yang dipimpinnya.

Dalam sebuah konferensi pers di kantornya, Kamis (16/1/2020), Sonny menegaskan bahwa uang prajurit aman, tidak hilang dan tidak dikorupsi.

Terkait asabri ini, Menko Polhukam Mahfud Md angkat bicara. 

"Mana ada orang tidak membantah kalau tidak ada kasus seperti itu. Tunjukkan ke saya apa ada orang yang mengalami kasus seperti itu tidak membantah," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Jumat (16/1/2020).

Dia pun meminta menunggu kasus tersebut dibuka oleh pihak Kepolisian.

"Oleh sebab itu tunggu saja pemeriksaan polisi. Di kantor Kemenko Polhukam ini sudah clear (jelas)," jelas Mahfud.

Karena sudah jelas, masih kata dia, kini dirinya akan mengawasi jalannya kasus tersebut.

"Saya sudah punya angka. Sudah tidak boleh ikut ke soal-soal teknis hukum. Tapi saya tahu kasusnya, sehingga saya akan mengawasi sebagai Menko," ungkap Mahfud.

Karenanya, dia menyebutkan, jangan kasus Asabri ini diributkan lagi di Kemenko Polhukam.

"Asabri ya silakan aja, enggak usah diributkan di kantor Menko Polhukam lagi, itu diributkan di polisi karena ditangani di polisi," pungkasnya.

 

2 dari 3 halaman

Bantah Ada Korupsi

Sebelumnya, Dirut PT Asabri Letjen Purn TNI Sonny Widjaja membantah adanya dugaan korupsi.

"Saya imbau agar kita dapat jadi orang-orang yang tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi dengan berita Asabri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujar Sonny.

Dirinya kembali menegaskan, berita-berita tentang isu korupsi yang tersebar luas adalah berita tidak benar.

"Kepada pihak-pihak yang ingin berbicara dengan Asabri, harap menggunakan data dan fakta yang sudah terverifikasi," ungkapnya.

Saat dikonfirmasi apakah pihak yang dimaksud ialah Menkopolhukam Mahfud MD, Sonny memilih untuk bungkam.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Mahfud Md: Rancangan Omnibus Law Sudah Disosialisasikan ke Publik
Artikel Selanjutnya
Urai Kasus Asabri, Ombudsman Bakal Panggil OJK dan Kemenkumham