Bamsoet Ungkap Alasan Muhammadiyah Setuju Amandemen Terbatas UUD 1945

Bamsoet menjelaskan, tantangan yang dihadapi Indonesia dan negara dunia lainnya makin kompleks. Penyelesaiannya pun tak bisa dilakukan hanya dalam tempo 5 hingga 10 tahun. Perlu keberlanjutan atau kontinuitas satu periode pemerintahan ke pemerintahan selanjutnya.

"Seperti dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 maupun perubahan iklim. Negara dunia seperti Singapura punya konsensus nasional yang menjadi basis perencanaan hingga seratus tahun dalam menanggulangi perubahan iklim," ujar Bamsoet.

"Dalam waktu dekat ini misalnya, punya agenda memindahkan Ibu Kota Negara. Jika tak ada ketetapan lewat konsensus nasional, hanya berlandaskan undang-undang, bisa jadi yang sudah dirintis Presiden Jokowi dimentahkan kembali oleh penggantinya melalui Perppu," Bamsoet menambahkan.

Walaupun sudah ada rekomendasi MPR RI periode 2014-2019 untuk amandemen UUD NRI 1945, dukungan dari kelompok masyarakat seperti PP Muhammadiyah atau PBNU amat diperlukan. Penyerapan aspirasi ke berbagai lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah pun dilakukan, sehingga berbagai aspirasi terakomodir.

Dan MPR RI 2019-2024 tetap melakukan kajian mendalam guna menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara.

"Pelibatan berbagai kelompok dalam dialektika amandemen terbatas UUD NRI 1945 akan membuat ruang diskusi kebangsaan terbuka lebar. Sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang ditinggalkan. Hingga tiap pemerintahan bisa berkelanjutan dalam menjalankan amanat konstitusi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur," pungkas Bamsoet.