Airlangga: Amandemen UUD 1945 Harus Dikaji Mendalam

Tiga Menteri Hadiri Hibah 10 Mobil Listrik Ramah Lingkungan — Menperin Airlangga Hartarto melakukan test drive saat penyerahan 10 mobil listrik dari Mitsubishi Motors kepada pemerintah Indonesia. Mobil tersebut terdiri dari delapan unit Mitsubishi Outlander PHEV dan dua unit i-MiEV. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyebut bahwa amandemen UUD 1945 tidak diperlukan dalam waktu dekat.

Menurutnya, langkah anggota dewan dan pemerintah yang ingin mengamandemen UUD 1945 sebaiknya dikaji secara mendalam.

"Amandemen dalam waktu dekat tidak perlu. Kita akan mengkaji secara mendalam," kata Airlangga usai mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin 2 Desember 2019.

Airlangga menyebut bahwa Golkar saat ini lebih fokus menyelesaikan masalah perekonomian dalam negeri. Dia berbicara tentang instabilitas ekonomi dunia di ASEAN.

"Golkar konkrit dalam perekonomian sekarang, instabilitas ekonomi dunia, satu-satunya yang dunia bisa napas ekonominya adalah di ASEAN, artinya stabilitas politik ada di ASEAN, dan stabilitas politik terbesar itu 50 persennya adalah di Indonesia," kata Airlangga.

Menurut Menko Perekonomian itu, Indonesia adalah udara bagi dunia. Sehingga, stabilitas politik di Indonesia penting.

"Jadi Indonesia adalah udara untuk dunia, maka stabilitas politik penting," pungkasnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini:

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutan peringatan Hari Konstitusi menyatakan, Undang-Undang Dasar bisa diamandemen, asal bukan mukadimah atau pembukaannya.