518 Pemda Go Digital, Airlangga Ungkap Retribusi Nontunai Tembus Rp 155 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai, digitalisasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Airlangga menyoroti, perkembangan digitalisasi di daerah. Menurut dia, 518 dari 546 pemerintah daerah (Pemda) telah memiliki ekosistem digitalisasi.

"Dan retribusi daerah yang menggunakan sistem digital atau non tunai itu nilainya Rp 155 triliun pada 2026 dan dibandingkan tahun lalu juga naik 10,6%”, ujar Airlangga dalam opening ceremony FEKDI X IFSE 2026 di Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Ia juga menyebut ekonomi digital Indonesia diperkirakan memiliki nilai pasar sekitar US$ 100 miliar atau Rp 1.790 triliun (asumsi kurs Amerika Serikat terhadap rupiah 17.900) pada 2025 dan berpotensi mencapai US$ 300 miliar atau Rp 5.370 triliun pada 2030.

OJK Dorong Digitalisasi

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan sektor keuangan merupakan penghubung antara inovasi dan sektor riil. Menurut dia, digitalisasi keuangan perlu terus diperluas untuk menjangkau sektor UMKM, perumahan, hilirisasi, dan infrastruktur serta masyarakat di daerah yang belum terlayani.

“Digitalisasi telah bertransformasi dari sekedar mengubah landscape menjadi mesin pendorong pertumbuhan produktifitas ekonomi nasional. Sektor jasa keuangan adalah simpul yang menghubungkan antara inovasi teknologi dengan sektor real,” ujar Friederica dalam kesempatan yang sama.

Untuk mendukung hal tersebut, pihak OJK mendorong inovasi keuangan digital dengan memperluas akses pembiayaan dan menurunkan biaya transaksi. Hal ini dilakukan guna memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih produktif.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan digitalisasi menjadi salah satu alat untuk mempercepat pertumbuhan dan produktivitas ekonomi Indonesia. Tetapi, perkembangan digitalisasi juga perlu diikuti dengan mitigasi risiko dan peningkatan literasi konsumen.

BI terus memperkuat sistem pembayaran digital yang aman dan berorientasi pada perlindungan konsumen, termasuk melalui perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Upaya ini menjadi bagian dari transformasi sistem pembayaran nasional menuju 2030.

"Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, alat kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung transformasi ekonomi pengelolaan digital nasional sudah kami tuangkan dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia hingga tahun 2030. Di mana sasaran yang akan dilakukan yang pertama adalah kita tentu mendorong inovasi dan keluasan layanan pembayaran digital,” ujar Destry dalam kesempatan tersebut.

Selain itu, Destry juga menyampaikan BI mendorong percepatan digitalisasi daerah serta memperluas konektivitas ekonomi dan keuangan digital antarnegara untuk mendukung ekonomi global.