Nurson Wahid: Tidak Aklamasi, Munas Golkar Bakal Diikuti 4 Calon Ketum

Bambang Soesatyo Jadi Ketua MPR RI periode 2019-2024 — Ketua MPR RI periode 2019-2024 Bambang Soesatyo (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) usai Rapat Paripurna MPR di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (3/10/2019). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Nurson Wahid memastikan pemilihan ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar, awal Desember 2019 mendatang tidak hanya diikuti oleh satu kandidat ketua umum.

"Melihat dinamika di Rapim, dipastikan di Munas tidak akan ada calon tunggal. Setidaknya akan ada 4 calon yang muncul, yaitu Airlangga Hartarto, Indra Bambang Utoyo, Ridwan Hisyam, Bambang Susatyo,” ucap Nusron Wahid di Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Bahkan, dia meyakini jumlah kandidat ketua umum akan terus bertambah. Tidak hanya empat, bahkan bisa lebih dari itu.

"Saya yakin juga akan muncul calon-calon lain. Dipastikan tidak calon tunggal. Kalau tidak calon tunggal bagaimana akan aklamasi?” ucap Nusron.

Dia pun melihat sejauh ini ada upaya sangat sistematis untuk mengarahkan agar di Munas tidak ada pemilihan. Padahal tatacara pemilihan pimpinan partai sudah diatur dalam ART, pasal 50. Pemilihan harus dilaksanakan secara langsung oleh peserta munas, dan melalui 3 tahap; penjaringan, pencalonan dan pemilihan.

Darimana tahu kalau cuma calon tunggal? Wong tahapannya belum dilalui. Tahap penjaringan saja belum. Kok seakan akan sudah penetapan,” ucap dia.

Dia pun optimis, Munas Golkar Desember mendatang akan menghasulkan kepemimpinan yang baik, dan membawa perubahan bagi Golkar ke arah yang lebih baik.

“Kami optimis DPD II dan silent majority nanti akan menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani dan perubahan kepemimpinan partai yang akan membawa partai lebih baik, dinamis dan progresif,” ucap Nusron.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto masuk dalam bursa ketua umum Golkar. Partai Golkar tidak mempermasalahkan rangkap jabatan Airlangga.

2 dari 2 halaman

Sesuai AD/ART

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung meminta, pemilihan ketua umum Golkar dalam Munas harus sesuai dengan AD/ART. Jika jalur musyawarah mufakat alot, bisa melalui pemungutan suara.

"Munas akan memilih dan menetapkan ketum Partai Golkar untuk lima tahun ke depan, harus dengan proses yang benar dan sesuai AD/ART yang mengatur soal ini. Catatan saya, jika proses tidak bisa ditempuh dengan musyawarah mufakat, maka terpaksa dilakukan dengan pemungutan suara. Mekanisme itu sudah ada dan diatur dalam AD/ART," ujar Akbar di Rapimnas Golkar, Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis 14 November 2019.

Akbar juga meminta, Partai Golkar ke depan mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi agenda-agenda politik ke depan. Salah satunya adalah Pilkada Serentak 2020.

"Kita akan menghadai pilkada serentak. InsyaAllah Partai kita akan menjadi pemenang diseluruh daerah. Pilkada dan agenda-agenda politik lainnya," tegasnya.