Prabowo: Bedah Rumah 83 Ribu Unit Masih Kurang, Harus Ditambah

Sebut rumah adalah martabat rakyat, Prabowo ungkap guyuran bantuan bedah rumah dan KPR subsidi tembus ratusan ribu unit pada tahun ini.

Diterbitkan 14 Agustus 2026, 13:27 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkap capaian program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah hingga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi yang telah menjangkau ratusan ribu masyarakat berpenghasilan rendah sepanjang tahun ini.

Menurutnya, kepemilikan hunian merupakan salah satu kunci penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.

"Rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh," tegas Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).

Ia mencatat, realisasi program BSPS untuk renovasi atau bedah rumah telah mencapai 83.907 unit hingga 30 Juni 2026. "Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk menambahnya," tambah Prabowo.

Secara khusus, Prabowo menyapa salah satu warga penerima manfaat yang hadir langsung di Gedung MPR/DPR.

"Hadir bersama kita hari ini Ibu Telma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, serta dinding, lantai, dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat memperbaiki rumah tersebut. Sekarang kita akan terus mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah," beber Prabowo.

Selain bedah rumah, Kepala Negara juga memaparkan bantuan pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR subsidi. Kredit program perumahan ini tercatat telah menjangkau 90.878 debitur atau hampir 100.000 unit rumah murah.

"Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda, ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar pada malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan, melalui KPR subsidi FLPP Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekadar aset, melainkan ketenangan, martabat, dan masa depan," jelas Prabowo.

18,01 Juta Keluarga Masih Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 18,01 juta rumah tangga atau keluarga di Indonesia yang tinggal di rumah tidak layak huni pada tahun 2026. Meski demikian, angka ini tercatat mengalami penurunan sebesar 1,3% dibandingkan tahun 2025.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa kondisi rumah tangga yang sudah memiliki rumah namun kondisinya tidak layak huni dikategorikan sebagai backlog 2.

"Kalau kita perhatikan berdasarkan provinsi, dari 38 provinsi hanya satu provinsi yang tidak mengalami penurunan backlog 2. Jadi 37 provinsi mengalami penurunan, atau artinya secara umum kondisi backlog 2 menunjukkan perbaikan," jelas Amalia dalam Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 di Kantor BPS, Jakarta.

Mengutip data BPS, persentase rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri tetapi tidak layak huni pada 2026 sebesar 24,03% (18,01 juta rumah tangga). Angka ini turun 760 ribu rumah tangga dibanding tahun 2025 yang mencapai 18,77 juta keluarga (25,33%).

BPS menetapkan empat komponen utama yang menentukan kelayakan hunian, yaitu:

  1. Ketahanan bangunan
  2. Kecukupan luas lantai per kapita
  3. Akses terhadap air minum layak
  4. Akses terhadap sanitasi layak

"Pada tahun 2025 hingga 2026 terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni dari 68,4% menjadi 70,3%. Dengan kata lain, sebanyak 70 dari 100 rumah tangga di Indonesia kini telah memiliki akses terhadap rumah layak huni," tutur Amalia.

9,29 Juta Keluarga di Indonesia Belum Punya Rumah

Selain masalah kelayakan, BPS juga merilis data backlog perumahan kategori 1, yaitu jumlah keluarga yang sama sekali belum memiliki rumah sendiri per 2026. Hasilnya, tercatat masih ada 9,29 juta rumah tangga yang berada dalam kategori ini. 

Amalia menyampaikan bahwa angka backlog perumahan secara nasional pada 2026 berhasil membaik dengan penurunan sekitar 350 ribu keluarga dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini dihimpun melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh BPS.

"Jumlah backlog 1 pada tahun 2026 sebanyak 9,29 juta rumah tangga, atau turun sebanyak 350 ribu dari tahun sebelumnya," tutup Amalia.

 

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6