Golkar Buka Suara soal Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Tengah buka suara terkait tertangkapnya Bupati Pemalang Anom Widiyantoro oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT).

Anom maju pada Pilkada Pemalang 2024 sebagai calon bupati yang diusung oleh Partai Golkar bersama Perindo, PSI, Partai Buruh, Gelora, dan Hanura.

Golkar menyebut peristiwa tersebut menjadi bahan introspeksi bagi partai. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Muhamad Saleh, mengatakan pihaknya belum mengetahui secara rinci perkara yang menjerat Anom sehingga memilih menunggu penjelasan resmi dari KPK.

"Terkait OTT ini kami belum tahu persis persoalannya, sehingga ini menjadi introspeksi bagi kami," kata Saleh, Rabu (29/7/2026).

Menurut dia, hingga saat ini Golkar belum memperoleh informasi detail mengenai dugaan tindak pidana yang menyebabkan Anom terjaring OTT.

"Belum tahu secara detail kasus Pemalang ini. Kami masih menunggu keterangan resmi dari KPK mengenai persoalannya," ujarnya.

Saleh mengatakan Anom merupakan Bupati Pemalang yang diusung koalisi Partai Golkar, Perindo, PSI, Hanura, dan Gelora pada Pilkada lalu.

Terkait pendampingan hukum, ia menyebut DPD Golkar Jawa Tengah akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sebelum menentukan langkah selanjutnya.

"Persoalan pendampingan hukum akan kami konsultasikan dengan DPP Golkar," pungkasnya.

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anom diduga terlibat dalam dua kasus sekaligus, yakni penerimaan uang proyek daerah dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang, Jawa Tengah. Anom sendiri ditangkap di Jakarta.

"Diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh bupati berkaitan dengan proyek. Selain itu, juga ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh bupati berkaitan dengan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (29/7).

Budi menjelaskan, KPK mulanya mengidentifikasi indikasi jual beli jabatan di Pemkab Pemalang. Tapi dalam pendalaman, ditemukan bahwa Bupati Anom diduga juga terlibat penerimaan uang berkaitan dengan proyek.

"Ketika kemudian dilakukan pendalaman, termasuk kegiatan di lapangan, maka kemudian tim menemukan adanya dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati ini tidak hanya soal jual beli jabatan, tapi juga berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Pemalang," terang Budi.