Sukses

Ketum Golkar Sepakat Pengesahan RUU KUHP Sebaiknya Ditunda

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sepakat dengan permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menunda pengesahan RUU RKUHP. Menurutnya, RUU KUHP harus disosialisasikan lebih panjang lagi kepada masyarakat.

"Respons Partai Golkar tentu kita menyetujui, untuk penundaan akan dibahas dalam Bamus dan ini kita tunda sampai masa sidang berikutnya," kata Airlangga di Hotel Shangrila, Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Menurutnya, RUU KUHP perlu mendengar masukan publik terkait poin-poin yang dikritisi. Sebab, jika pemerintah dan DPR cuek, RUU KUHP tetap mendapat pro-kontra di masyarakat.

"Menurut saya, ini sesuatu yang penting dilakukan karena ini ada kepentingan lebih luas dan juga respons terhadap perundang-undangan ini, dan tentu kita butuhkan sosialisasi yang lebih panjang," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Penundaan tersebut sebagai respons penolakan masyarakat.

"Pengesahannya tidak dilakukan periode ini," kata Jokowi dalam keterangan pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

 

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com

 

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
82 UU dan 1.194 Pasal Bakal Diselaraskan dalam Omnibus Law
Artikel Selanjutnya
MK Bolehkan Eks Koruptor Maju Pilkada, Golkar: Kita Ingin yang Bersih