Downgrade: Jeda Kantor Pilih Nongkrong di Trotoar

Liputan6.com, Jakarta - Bagi Aldi, menggunakan Pertamax untuk kendaraan bukan lagi sebuah kewajiban, melainkan kemewahan yang kini terpaksa ia eliminasi. Aldi hanyalah satu dari begitu banyak masyarakat kelas menengah Indonesia yang kini melakukan mekanisme downgrade agar kondisi keuangan tetap terjaga dan kehidupan terus berjalan.

Fenomena downgrade bukan sekadar kasak-kusuk di media sosial. Kondisi ini benar-benar terjadi di tengah masyarakat dan dapat menjadi gambaran adanya pelemahan ekonomi serta daya beli.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal, kepada tim Journal Liputan6.com, menjelaskan bahwa pergeseran konsumsi BBM dari Pertamax ke Pertalite yang dilakukan masyarakat kelas menengah dapat menggambarkan pelemahan daya beli, terutama pada kelompok menengah ke bawah.

Faisal mengatakan, masyarakat beralih ke BBM yang lebih murah bukan karena perubahan preferensi, melainkan karena sebagian konsumen semakin sulit menjangkau harga Pertamax yang mengikuti mekanisme pasar.

"Kalau pergantian konsumsi BBM atau pergeseran dari penggunaan Pertamax ke Pertalite itu bukan threat, tapi itu memang keterpaksaan karena ketidakmampuan untuk menjangkau harga Pertamax yang sudah lebih tinggi," ujar Faisal.

Menurut Faisal, tekanan daya beli terlihat dari pendapatan masyarakat yang relatif stagnan serta penurunan upah riil. Di sisi lain, jumlah pekerja informal terus meningkat dengan tingkat pendapatan yang terbatas.

Faisal juga menilai penurunan tingkat tabungan masyarakat menunjukkan semakin sempitnya ruang keuangan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Ini menunjukkan sebetulnya semakin terbatas tingkat income untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup," kata Faisal.

Faisal menyebut saldo rata-rata tabungan kelompok masyarakat dengan saldo di bawah Rp 100 juta kini berada di sekitar Rp 1,5 juta, turun dari kisaran Rp 3 juta sebelum pandemi.

Pada saat yang sama, penggunaan paylater dan berbagai instrumen pinjaman daring semakin meningkat karena masyarakat membutuhkan sumber pembiayaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan. Jika kondisi ini terus berlangsung, kelompok kelas menengah di Indonesia berpotensi semakin menyusut dari tahun ke tahun.

Penyusutan Kelas Menengah

Data terbaru International Monetary Fund (IMF) menyebutkan kelas menengah Indonesia mengalami penyusutan dalam lima tahun terakhir. Setelah meningkat dari sekitar 5 persen penduduk pada 2002 menjadi hampir 23 persen pada 2018, tren tersebut berbalik sejak 2019.

Pada 2024, porsi kelas menengah turun 5,4 poin persentase dari puncaknya pada 2018. Jumlahnya juga turun dari 59,5 juta menjadi 47,9 juta orang.

Kontribusi kelas menengah terhadap konsumsi nasional turut menurun, dari 45,6 persen pada 2017 menjadi 38,3 persen pada 2024. Faisal mengaitkan kondisi tersebut dengan dua hal, yakni jumlah kelas menengah yang menyusut dan melemahnya daya beli.

Bahkan, selama pandemi hingga 2024, kelas menengah mencatat pertumbuhan konsumsi paling lambat dibandingkan kelompok masyarakat yang lebih miskin maupun lebih kaya.

Ada indikator lain yang menarik. Porsi pengeluaran kelas menengah untuk makanan meningkat menjadi sekitar 35–40 persen dari total pengeluaran.

IMF menilai kenaikan porsi pengeluaran untuk makanan menjadi sinyal melemahnya daya beli masyarakat karena semakin sedikit ruang yang tersisa untuk pengeluaran nonkebutuhan pokok. Kondisi tersebut sejalan dengan Hukum Engel.

Mengenal Hukum Engel

Hukum Engel merupakan teori ekonomi yang menjelaskan hubungan antara pendapatan seseorang dan jumlah uang yang mereka gunakan untuk membeli makanan. Pola tersebut dapat menjadi gambaran kondisi perekonomian suatu masyarakat.

Teori ini pertama kali dicetuskan oleh ekonom sekaligus ahli statistik asal Jerman, Ernst Engel, pada 1857.

Inti Hukum Engel sebenarnya sederhana. Semakin kaya seseorang atau sebuah keluarga, semakin kecil persentase pendapatan yang digunakan untuk membeli makanan.

Misalnya, keluarga A memiliki pendapatan Rp 5 juta per bulan dan harus menghabiskan Rp 2,5 juta untuk makan sehari-hari. Artinya, 50 persen pendapatannya digunakan untuk makanan, sementara 50 persen lainnya dapat digunakan untuk kebutuhan lain seperti membayar rumah dan tagihan.

Sementara itu, keluarga B memiliki penghasilan Rp 20 juta per bulan dan menghabiskan Rp5 juta untuk makanan. Meski secara nominal pengeluaran keluarga B lebih besar, porsinya hanya 25 persen dari pendapatan.

Dengan demikian, keluarga B masih memiliki 75 persen pendapatan untuk kebutuhan lain, seperti membeli gawai, pergi ke mal, menabung, atau membayar asuransi.

Tingkat pengeluaran untuk makanan dapat menjadi salah satu tolok ukur tingkat kesejahteraan keluarga. Pasalnya, makanan merupakan kebutuhan pokok yang memiliki batas kepuasan. Seberapa kaya pun seseorang, ia tetap memiliki batas kebutuhan untuk makan.

Hal tersebut turut menjelaskan mengapa negara berkembang seperti Indonesia cenderung memiliki persentase pengeluaran makanan yang tinggi, yakni di atas 40–50 persen.

Sebaliknya, masyarakat di negara maju umumnya mengalokasikan sekitar 10–15 persen pendapatan untuk makanan, sementara sisanya dapat digunakan untuk konsumsi lain, termasuk gaya hidup.

Downgrade Jadi Cara Bertahan

Sederhananya, ketika masyarakat kelas menengah Indonesia menghabiskan lebih banyak uang untuk konsumsi, bukan berarti mereka membeli barang yang lebih mewah atau lebih banyak. Bisa jadi, pengeluaran meningkat karena tekanan biaya hidup, salah satunya akibat inflasi.

Untuk tetap "relevan"—bisa ngopi, tetap memiliki mobil, dan masih bisa nongkrong—di tengah besarnya pengeluaran untuk kebutuhan pokok seperti makanan, downgrade menjadi salah satu mekanisme yang digunakan masyarakat kelas menengah Indonesia in this economy.

Mekanisme tersebut dapat digambarkan melalui rantai sederhana:

Inflasi dan kenaikan harga → biaya kebutuhan pokok melonjak → total pengeluaran naik → daya beli riil menurun → DOWNGRADE → kualitas hidup turun.

Data KLYLabs Liputan6.com juga menemukan beberapa kemungkinan mekanisme downgrade yang dilakukan masyarakat kelas menengah saat ini.

Pertama, mengganti komoditas, yaitu mengganti jenis bahan makanan yang dikonsumsi di rumah. Misalnya, jika sebelumnya daging sapi atau ayam menjadi lauk utama, konsumsinya mulai dikombinasikan dengan telur, tempe, atau tahu pada beberapa hari dalam seminggu.

Kedua, brand switching, yakni beralih dari produk bermerek ke produk massal yang harganya lebih murah dan kualitasnya relatif lebih rendah. Salah satu contohnya adalah peralihan konsumsi BBM dari Pertamax ke Pertalite.

Ketiga, mengubah ukuran, yaitu membeli produk dengan ukuran lebih kecil. Melalui mekanisme ini, masyarakat masih dapat menggunakan produk dengan kualitas yang sama, tetapi dalam jumlah lebih sedikit sehingga penggunaannya harus lebih hemat. Misalnya, membeli kopi dalam ukuran sachet setelah sebelumnya membeli kemasan 500 gram.

Keempat, menurunkan gaya hidup, seperti mengurangi frekuensi hiburan dan liburan serta mengurangi penggunaan produk impor.

Misalnya, jika sebelumnya seseorang makan di restoran seminggu sekali, frekuensinya dikurangi menjadi sebulan sekali. Bahkan, makan di restoran bisa dihentikan dan diganti dengan memasak sendiri di rumah.

Temuan Journal Liputan6.com di lapangan juga menunjukkan beberapa karyawan di Jakarta melakukan downgrade dengan mengurangi intensitas makan siang di kafe dan menggantinya dengan membawa bekal dari rumah.

Untuk tetap mendapatkan vibes makan siang saat jam kantor, mereka mengubah kebiasaan nongkrong sebat di kafe menjadi nongkrong di trotoar di depan gedung kantor.

Terkait fenomena pekerja Jakarta yang nongkrong di trotoar saat jam istirahat, perencana keuangan Safir Senduk saat dihubungi tim Journal Liputan6.com mengatakan kondisi tersebut dapat menjadi gambaran melemahnya daya beli masyarakat.

Menurut Safir, secara umum manusia cenderung meningkatkan pengeluaran ketika memiliki lebih banyak uang.

"Jadi, ketika seseorang baru gajian, misalnya gajian tanggal 25, misalnya. Sangat wajar, tanggal 25, 26, 27, kamu pergi ke restoran, itu wajar banget. Dan ketika masuk tanggal tua, kamu pergi ke tempat-tempat makan yang murah, itu wajar banget. Tapi dari sisi seorang perencana keuangan, kami selalu menyarankan di sini. Mau tanggal muda, mau tanggal tua, kalau bisa pengeluaran itu yang rasional," katanya.

Safir mengatakan, ketika kondisi ekonomi sedang baik, banyak orang tidak belajar mengelola pengeluaran karena merasa memiliki cukup uang. Akibatnya, mereka tidak terlalu memikirkan tempat makan atau harga yang harus dibayar.

Sebaliknya, ketika kondisi ekonomi menurun, masyarakat mulai belajar mengatur pengeluaran. Karena itu, fenomena pekerja yang memilih nongkrong di trotoar saat jam makan siang dapat menjadi gambaran bahwa kondisi perekonomian sedang lesu.

"Secara psikologis, orang harusnya kalau lagi banyak uang, dia banyak pergi ke tempat mahal, dia banyak pergi ke mal. Padahal saya sendiri, dari sisi saya, saya selalu mengingatkan, kalau penghasilan bagus, pengeluaran jangan cukup besar juga. Sekarang memang secara kasar bisa dilihat bahwa itu adalah gambaran ekonomi kita lagi gak baik-baik saja. Tapi kalau saya sih berharap, kalaupun ekonomi kita sudah baik, mereka tetap pergi ke trotoar, gak apa-apa. Mereka tetap nyari makan yang harganya rasional, gak apa-apa," katanya.

Bonus Hilang, Lembur Berkurang

Saat ditanya mengenai faktor yang membuat masyarakat menahan belanja konsumsi, Safir berpandangan bahwa kondisi perekonomian memang sedang tidak baik-baik saja. Salah satu indikasinya adalah banyak perusahaan swasta yang sedang berjuang mempertahankan kondisi bisnis.

Situasi tersebut turut berdampak pada penghasilan karyawan, mulai dari penghapusan bonus hingga pengurangan jam lembur.

"Kadang karyawan itu ketika lagi jaya-jayanya, mereka ambil kredit. Kreditnya itu untuk hal-hal yang sebetulnya mereka gak usah beli dulu, gak apa-apa, misalnya rumah," katanya.

Menurut Safir, membeli rumah ketika kondisi ekonomi sedang lesu dapat menjadi keputusan yang kurang tepat. Sebab, dengan menyewa rumah, seseorang sebenarnya sudah mendapatkan fungsi tempat tinggal yang dibutuhkan.

Saat menyewa rumah, seseorang membayar fungsinya. Sementara ketika membeli rumah, seseorang membayar fungsi sekaligus membeli aset. Padahal, yang dibutuhkan belum tentu asetnya, melainkan fungsi tempat tinggalnya.

"Nah, pada saat mereka membeli, banyak di antara mereka yang mikir, nah lo, begitu sekarang ekonomi lagi gak baik-baik saja, penghasilan dari perusahaan tempat kerja-kerja terpengaruh, semua terpengaruh, jadi itu salah satu penyebabnya juga," katanya.

Selain itu, Safir menyoroti maraknya pinjaman online dengan bunga tinggi yang secara sadar maupun tidak dapat menyedot penghasilan masyarakat.

Karena itu, Safir mendukung masyarakat untuk lebih rasional dalam mengatur pengeluaran, termasuk melalui kebiasaan sederhana seperti memilih nongkrong di trotoar daripada menghabiskan uang di kafe.

Ekonomi Tak Bisa Hanya Mengandalkan Konsumsi

Safir tidak menampik bahwa jika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, dampaknya dapat terasa pada perekonomian nasional.

Namun, menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bisa didorong melalui konsumsi. Momentum ketika daya beli melemah justru dapat dimanfaatkan masyarakat untuk ikut memproduksi barang dan jasa yang bersifat kebutuhan.

"Ekonomi juga bisa naik dengan cara kamu produksi barang terus kamu jual keluar," katanya.

Saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja, masyarakat memang disarankan menahan konsumsi. Namun, setelah itu, masyarakat dapat mulai fokus memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan.

Sebab, in this economy, produk yang bersifat kebutuhan tetap akan dicari dan dibeli meski kondisi perekonomian sedang lesu.

Pada akhirnya, ketika masyarakat kelas menengah terpaksa menurunkan kualitas hidup melalui berbagai mekanisme downgrade demi tetap bertahan dan "relevan", muncul pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana pemerintah hadir untuk merespons tekanan daya beli masyarakat?

Apakah downgrade hanya akan menjadi strategi bertahan hidup masyarakat kelas menengah, sementara pemerintah terus meyakinkan bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja?