Ambang Batas Parlemen Masuk Isu Strategis RUU Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan sejumlah isu strategis untuk dibahas bersama DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah telah berkomunikasi dengan pimpinan Komisi II DPR terkait persiapan pembahasan RUU Pemilu.

“Ya kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan Pimpinan Komisi II dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan,” kata Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Bima mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah isu strategis berdasarkan pandangan pemerintah yang akan dibawa dalam pembahasan. Namun, dia belum merinci seluruh materi tersebut.

“Karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya yang terkait dengan pandangan pemerintah,” ujarnya.

Dia menyebut parliamentary threshold menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian. Selain itu, pemerintah menyiapkan pembahasan mengenai teknis pemilu, pengaturan penyelenggara, dan daerah pemilihan.

“Ya pastikan sejauh ini yang selama ini menjadi atensi publik yaitu parliamentary threshold seperti apa,” katanya.

“Kemudian teknis pemilihannya mengenai pengaturan penyelenggara, daerah pemilihan, ya seperti itu. Kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah secara informal, tapi formalnya tentu nanti melalui pembahasan,” lanjut Bima.

Saat ditanya mengenai kemungkinan parliamentary threshold dipertahankan atau disesuaikan, Bima belum memberikan jawaban.

“Ya nanti, kan belum belum dimulai pembahasan resminya, kita tunggu saja,” ujarnya.

Sementara itu, Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu Komisi II DPR telah menyusun 25 agenda pembahasan hingga 23 Desember 2026. Pembahasan tersebut akan melibatkan KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), perguruan tinggi, masyarakat sipil, KPK, partai politik, hingga organisasi keagamaan.

Ketua Panja RUU Pemilu Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya telah menyepakati 10 isu strategis, di antaranya desain pemilu, pemilihan presiden dan wakil presiden, persyaratan peserta pemilu legislatif, sistem digital, perlindungan hak pilih, serta kelembagaan penyelenggara pemilu.

“Ada yang jemput bola, ada yang diundang. Yang jelas kami sudah masukin ke agenda,” kata Rifqinizamy.

Panja akan memulai agenda pembahasan bersama Badan Keahlian Dewan (BKD) pada 8 Oktober 2026.

Setelah masa reses, pembahasan akan dilanjutkan bersama pemerintah, penyelenggara pemilu, lembaga peradilan, akademisi, masyarakat sipil, dan sejumlah kelompok lainnya.

Pada 14-23 Desember 2026, Panja dijadwalkan menggelar rapat internal untuk menyusun dan memfinalisasi naskah akademik serta draf RUU Pemilu.