Buruh Tolak UMP DKI 2027, Desak Naik Jadi Rp 6,24 Juta

Buruh meminta Pramono menggunakan hak diskresinya untuk menetapkan UMP sesuai usulan pekerja.

Diterbitkan 20 November 2026, 13:08 WIB
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Buruh menolak UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6,13 juta.
  • Mereka menuntut UMP dinaikkan menjadi Rp 6,2 juta hingga Rp 6,24 juta.
  • Gubernur diminta gunakan hak diskresi dan nilai alfa maksimal.

Liputan6.com, Jakarta - Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6,13 juta. Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menaikkan UMP menjadi Rp 6,2 juta hingga Rp 6,24 juta.

Tuntutan itu disampaikan saat para buruh mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (20/11/2026). Sekretaris Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta, Muhammad Andre Nasrullah, meminta Pramono menggunakan hak diskresinya untuk menetapkan UMP sesuai usulan pekerja.

“Kami meminta agar gubernur menggunakan hak diskresinya untuk memutuskan UMP sesuai rekomendasi pekerja, yakni di kisaran Rp 6,2 juta hingga Rp 6,24 juta,” kata Andre.

Andre mengatakan, dalam sidang Dewan Pengupahan, terdapat tiga rekomendasi nilai alfa dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Masing-masing mengusulkan nilai 0,775, 0,5, dan 1 persen. Menurutnya, nilai 1 persen merupakan batas maksimal.

Rekomendasi dari unsur pemerintah dengan nilai alfa 0,775 menghasilkan usulan UMP sekitar Rp 6,13 juta. Andre menilai angka itu belum memenuhi tuntutan buruh.

Dia mengatakan, penetapan UMP perlu mempertimbangkan jumlah pekerja formal di DKI Jakarta yang mencapai sekitar 5.021.000 orang, belum termasuk pekerja di wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang.

“Dengan jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, gubernur wajib memutuskan nilai alfa maksimal,” terang Andre.

Andre menyebut tuntutan buruh mengacu pada Pasal 139, yang mengatur perhitungan kenaikan upah berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai alfa.

“Bagi buruh, angka Rp 6,2 juta adalah hasil maksimal dari rumus tersebut yang sudah kami perjuangkan,” katanya.

Menurut Andre, saat ini pihak pemerintah provinsi justru tidak mendengarkan aspirasi dari para buruh.

“Tahun lalu saja kenaikan UMP kita mencapai 6,5%. Tentu kami sangat kecewa karena keputusan tersebut masih berada di bawah rekomendasi tuntutan buruh sebesar Rp 6,2 juta. Seharusnya sebelum diputuskan, suara pekerja didengarkan terlebih dahulu,” tutur Andre.

Perwakilan KASBI Jakarta, Nugraha, mengatakan buruh tetap bertahan pada tuntutan UMP sebesar Rp 6,2 juta. Mereka akan berkonsolidasi dengan serikat buruh lain di Jakarta untuk membahas langkah berikutnya.

“Sampai dengan hari ini, sikap buruh tetap bertahan di angka Rp6,2 juta. Kami akan memperkuat konsolidasi dan berdiskusi bersama seluruh serikat buruh di Jakarta untuk merencanakan upaya perlawanan terhadap penetapan UMP 2027 agar upah tetap bisa dinaikkan,” kata Nugraha.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6