Eks Gubernur Jatim Soekarwo Penuhi Panggilan KPK

Mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo datang ke KPK, (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018 yang menjerat Ketua DPRD Tulungagung Supriyono.

Pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu mengaku tahu maksud pemanggilannya tersebut.

"Saksi Tulungagung," tutur Soekarwo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2019).

Dia menyatakan tidak ada persiapan khusus sebelum menjalani pemeriksaan. Dia cukup memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik.

Sebelumnya, Soekarwo sempat mangkir dari panggilan penyidik pada Rabu 21 Agustus 2019 lalu. Saat itu, KPK tak menerima informasi apapun terkait ketidakhadiran politikus Partai Demokrat tersebut.

"Karena itu sudah panggilan kedua, kami imbau agar datang memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan dengan benar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin 21 Agustus 2019.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Punggawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbicara tentang perlawanan balik koruptor.

2 dari 2 halaman

Kasus Ketua DPRD Tulungagung

Berkas Dokumen Arsip File — Ilustrasi Foto Berkas atau Dokumen. (iStockphoto)

Pada kasus ini, KPK menetapkan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Supriyono diduga menerima uang sebesar Rp 4.880.000.000 selama periode 2015 hingga 2018 dari Bupati Tulung Agung Syahri Mulyo. Suap berkaitan dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp 3.750.000 000 dengan rincian, penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp 500.000.000 setiap tahunnya atau total sekitar Rp 2 Miliar.

Penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp 750.000.000 sejak 2014 hingga 2018. Fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp 1 miliar.

Syahri Mulyo sendiri sudah divonis 10 tahun dalam kasus suap proyek peningkatan jalan.

Soekarwo
Pejabat
Pria kelahiran 16 Juni 1950 ini sudah menjadi petahana sejak 12 Februari 2009.
Lihat Selengkapnya
Soekarwo
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Suap Ketua DPRD Tulungagung
Suap DPRD
Ketua DPRD Tulungagung
Suap Bupati Tulungagung