Kembali Mencuat, Ini Deretan Fakta Rencana Pemindahan Ibu Kota

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai tindak lanjut rencana pemindahan Ibu Kota. Jokowi optimis pemindahan ibu kota terwujud bila dipersiapkan dengan matang.

"Saya meyakini Insyaallah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," kata Jokowi saat memberikan pengantar ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Jokowi menyadari memindahkan ibu kota negara membutuhkan persiapan yang panjang. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menentukan lokasi yang tepat sehingga pemindahan ibu kota memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan infrastruktur.

"Pemilihan lokasi yang tepat harus memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiayaan," ujarnya.

Jokowi menekankan, pemindahan ibu kota negara harus memikirkan kepentingan jangka panjang. Pemindahan ibu kota juga harus mempertimbangkan dua hal, yakni pusat pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik serta pusat pengelolaan bisnis.

"Sebagai negara besar menyongsong kompetisi global ketika kita sepakat menuju negara maju untuk pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus yaitu sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik sekaligus pusat bisnis?" kata Jokowi.

Selain itu, terkait pemindahan Ibu Kota ini, Jokowi menilai, Indonesia harus mencontohi negara lain di dunia dalam mengantisipasi perkembangan zaman.

Misalnya, Korea Selatan memindahkan ibu kota negaranya dari Seoul ke Sejong. Kemudian Brazil, memindahkan ibu kota dari Rio de Janairo ke Brasilia. Demikian juga dengan Kazakhastan yang memindahkandari Almaty ke Astana.

"Jadi sekali lagi kita ingin berpikir visioner untuk kemajuan negara ini," ujarnya.

Dia melanjutkan, gagasan pemindahan ibu kota negara sebetulnya sudah lama muncul, yakni sejak era Presiden Soekarno. Namun, gagasan tersebut timbul tenggelam karena pelbagai persoalan. Salah satunya, tidak ada keputusan yang tegas dari pemerintah.

"Wacana itu timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan tidak dijalankan secara terencana dan matang," ujarnya.

Isu pemindahan Ibu Kota muncul didasarkan pada kondisi Pulau Jawa saat ini yang sudah tidak sanggup lagi menanggung beban dan padatnya penduduk. Pada 2017, jumlah populasi di Pulau Jawa mewakili 60 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Penduduk sebanyak itu tentu butuh air bersih dan ketersediaan pangan yang besar, sementara daerah konservasi, lahan pertanian dan kawasan hutan semakin berkurang.

Hal ini memicu Kepala Bappenas periode 2014-2015 Andrinof Chaniago menyetujui adanya langkah untuk menyelamatkan Pulau Jawa dan mengimbau agar rencana pemindahan ibu kota segera direalisasikan.

"Konsekuensi daerah-daerah di Jawa rentan dan rawan secara sosial. Bahkan kerugian akibat kemacetan yang harus ditanggung masyarakat terutama kelas menengah bawah bisa mencapai Rp 40 triliun lebih per tahun. Ini masalah yang harus diperhatikan," ungkap Andrinof di acara dialog dengan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta, Rabu 9 Agustus 2017.

Paulu Wirutomo Pakar Sosiologi Perkotaan UI berpendapat bahwa apabila suatu kota sudah mendekati titik-titik kepadatan yang sudah sangat membahayakan hidup orang sebaiknya dicari jalan penyebaran agar dapat kembali berkembang. Strategi penyebaran penduduk yang paling efektif menurutnya yaitu dengan pemindahan ibu kota.

Ibu Kota Jakarta yang memiliki luas wilayah 662 Km2 , pada 2017 disesaki 10,2 juta jiwa pada malam hari dan bertambah menjadi lebih dari 13,2 juta jiwa pada siang hari, menjadikan Jakarta menjadi kota metropolitan terpadat kesembilan di dunia versi World Economic Forum yang dianggap tak lagi ideal bahkan kondisinya sudah mengkhawatirkan.

Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan menjadi nominasi bermukimnya pusat pemerintahan negeri. Salah satu Kota di Kalimantan yang menjadi sasaran pemerintah pada tahun 2017 yaitu Palangkaraya, Kutai Kurtanegara, dan Kabupaten Kotabaru.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan bukan tanpa alasan. Sejak dikaji Bappenas pada 2015, apabila ibu kota negara dipindah ke Pulau Sumatera atau Pulau Sulawesi, maka menjadi tidak konsisten dengan tujuan menghindari ketimpangan antara wilayah barat dan timur

"Kepadatan penduduk di Sumatera dan Sulawesi itu sudah masuk level menengah dan sedang menuju seperti Pulau Jawa. Sebaliknya Pulau Kalimantan yang luasnya 33 persen dari wilayah daratan Indonesia, penduduknya baru sekitar 9 persen," ungkap Kepala Bappenas periode 2014-2015 Andrinof Chaniago.

Sementara itu, Dhani Muttaqin, Ketua IAP DKI Jakarta menyebutkan wacana pemindahan Ibu Kota harus segera diperjelas secara teknis dan pembiayaan, sehingga tidak menjadi wacana yang tidak kunjung jelas dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain.

Pemindahan ibu kota juga harus dilakukan dalam konteks untuk menciptakan pusat pemerintahan yang efektif, efisien, berwibawa, dan berkualitas dunia.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Ini disampaikan Jokowi saat menanggapi laporan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengenai tiga lokasi alternatif ibu kota baru Indonesia.

Bambang dalam laporannya menyebut tiga lokasi alternatif tersebut yakni pertama tetap di Jakarta, kedua di sekitar Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Ketiga di luar Pulau Jawa.

"Kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ucap Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Jokowi memiliki pertimbangan tersendiri sehingga menolak ibu kota tetap di Jakarta atau dipindahkan di sekitar Pulau Jawa. Jakarta atau Pulau Jawa disebut sebagai kawasan rawan macet dan banjir.

"Ada pencemaran yang berat juga. Ini di Pulau Jawa, sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia," ujarnya.

Selain itu, degradasi sosial di Jakarta atau Pulau Jawa semakin tajam. Sementara lahan di Pulau Jawa semakin sempit akibat peralihan fungsi.

"Dan informasi yang saya terima, sebanyak 40 ribu hektare lahan yang sangat produktif beralih fungsi di Jawa, setiap tahunnya. Dari sawah ke properti," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.