Gratifikasi Zumi Zola untuk DPD PAN Jambi

Lempar Senyum, Zomi Zola Jalani Sidang Perdana di Tikor — Zumi juga menjalani sidang dengan kasus dugaan pemberian suap kepada sejumlah anggota DPRD terkait persetujuan DPRD terhadap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jambi tahun anggaran 2017-2018. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola didakwa menerima graritifikasi sebesar Rp 40 miliar. Dari penerimaan tersebut ada yang diperuntukan keperluan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Jambi.

Hal itu terungkap saat jaksa penuntut umum pada KPK membacakan surat dakwaan milik Zumi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Disebutkan, bahwa Zumi Zola menggunakan uang gratifikasi sebesar Rp 75 juta untuk biaya akomodasi pengurus DPD PAN Jambi saat proses pelantikan dirinya sebagai Gubernur Jambi di Jakarta.

Kemudian, uang kembali digunakan mantan aktor itu untuk pembelian dua unit mobil ambulans dan diserahkan ke DPD PAN. Dari pembelian itu juga sebagai bentuk lobi Zumi agar sang adik Zumi Laza menjadi Ketua DPD PAN.

Tidak hanya itu, penggunaan gratifikasi dimanfaatkan Zumi untuk menambahkan biaya uang sewa kantor DPD PAN yang menunggak selama dua tahun.

"Uang sejumlah Rp 60 juta untuk memenuhi permintaan Zumi Laza guna pembayaran kekurangan sewa dua tahun kantor DPD PAN Kota Jambi pada bulan April 2016,” ucap jaksa Tri Anggoro Mukti saat membacakan surat dakwaan milik Zumi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).

Uang tersebut bersumber dari Apif Firmansyah, bendahara tim sukses Zumi Zola saat melakukan kampanye Pilgub Jambi dengan total Rp 1.235.000.000.

Sementara dari surat dakwaan yang dibacakan, penerimaan gratifikasi diperoleh Zumi dari sejumlah proyek baik di tahun 2016 ataupun 2017.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini

2 dari 2 halaman

Didakwa Suap

Selain menerima gratifikasi, Zumi juga didakwa memberi suap dengan total Rp 16.490.000.000 kepada pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Uang suap diberikan Zumi terkait ketok palu pembahasan APBD Tahun Anggaran 2017.

Jaksa menyebut, agar pembahasan anggaran APBD 2017 lancar Zumi harus mengguyur anggota DPRD masing-masing Rp 200 juta, badan anggaran sebesar Rp 225 juta, dan anggota komisi masing-masing mendapat Rp 375 juta. Uang suap digelontorkan Zumi juga terkait pembahasan anggaran daerah tahun 2018.

Atas penerimaan gratifikasi, Zumi didakwa telah melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sementara pemberian suap, ia didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, hari ini, Kamis (23/8/2018). Zumi hari ini akan mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum.