MKD DPR Akan Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Herman Hery

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan penganiayaan yang menyeret nama anggota Komisi III DPR Herman Hery. Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pihaknya segera memverifikasi laporan tersebut.

"Tentunya laporan ini akan kami lakukan verifikasi lalu kemudian kami akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian karena sudah dilaporkan juga ke polisi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Menurut dia, hasil koordinasi dengan kepolisian akan jadi bahan kajian MKD. Polisi, lanjut dia, juga harus memenuhi syarat perizinan jika ingin memanggil Herman Hery, yakni melalui izin dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Hasil koordinasi dengan pihak kepolisian ini akan kami buat juga sebuah kajian karena menurut UU MD3 yang baru, bahwa penyidik kalau mau memanggil anggota dewan harus minta izin kepada Presiden," ujar Dasco.

Politikus Partai Gerindra ini belum bisa memastikan sanksi yang akan diterima oleh Herman Hery. Sanksi, kata dia, baru akan dipastikan setelah ada kejelasan mengenai keterlibatan Herman dalam tudingan penganiayaan tersebut. 

"Ya kita ini belum bisa bicara sanksi karena kita juga belum tahu kejadiannya seperti apa. Nah kalau kejadiannya sudah jelas, nanti berdasarkan hasil verifikasi dan hasil sidang baru kita bisa ada gambaran mengenai sanksi yang akan diberikan," ucap Dasco.  

Meski begitu, dia memaparkan beberapa macam sanksi yang biasanya diberikan oleh MKD. Mulai dari peringatan melalui teguran lisan, teguran tertulis, pindah komisi, hingga diberhentikan sementara atau tetap. 

"Karena kalau dari mekanisme yang ada itu kan ada soal terlapor itu diingatkan agar berhati-hati menjalankan tugasnya lalu kemudian tegurannya lisan tergolong tertulis baru kemudian ada sedang itu di pindahkan dari komisi atau MKD baru kemudian diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap," Dasco menjelaskan.