Di Depan Agus Rahardjo, MK Putuskan KPK Bisa Jadi Sasaran Pansus

Dia menuturkan, untuk mengetahui sasaran hak angket, maka pemahaman tentang hak tersebut tidak dapat dilepaskan dari fungsi pengawasan DPR.

"Dengan demikian, terdapat dua poin penting dalam fungsi pengawasan DPR. Yakni pertama menyangkut bagaimana undang-undang dilaksanakan. Dan kedua, mencangkup bagaimana anggaran negara digunakan," tutur Anwar.

Sementara itu, menurut Hakim Manahan MP Sitompul, yang menjadi obyek hak angket DPR, dapat dibagi dua. Yaitu lembaga mandiri atau lembaga utama. Dan kedua lembaga yang bersifat penunjang atau melayani.

Untuk lembaga utama ialah; MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkembangannya, lembaga penunjang tidak hanya muncul dalam constitutional court powers, tapi muncul juga dari perintah undang-undang. Bahkan ada pula yang bersumber dari Keputusan Presiden.

"Akibatnya struktur organisasi mengalami perubahan. Bangunan organisasi negara yang didominasi oleh struktur departemen pemerintahan mulai diisi dengan lembaga negara penunjang. Yang berupa dewan, komisi, komite, badan," tukas Mahanan.

Karenanya, baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dimungkinkan muncul lembaga penunjang untuk mendukung kompleksitas lembaga utama. Tujuannya untuk efektifitas kekuasan.

"Pada perkembangannya di Indonesia, muncul lembaga penunjang. Baik berdasarkan UUD 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Keputusan Presiden. Lembaga negara tersebut diantaranya; Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Penyiaran Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lain-lain," jelas Mahanan.

KPK, masih kata dia, dibentuk dalam rangka membalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, yaitu polisi, dan Kejaksaan

Putusan ini otomatis berpengaruh dengan perkara 37/PUU-XV/2017 dan 40/PUU-XV/2017, yang memperkarakan hal yang sama.