Berebut Pucuk Beringin di Nusa Dua

Sidang pembahasan tata tertib Munaslub Partai Golkar sempat ricuh saat pembahasan penentuan pimpinan sidang. Kericuhan bermula saat perwakilan dari DPD II Sulawesi Tenggara Tahir Kimih mengungkapkan pendapat terkait Pasal 16 terkait unsur pimpinan Munaslub Golkar.

Pasal 16 ayat 4 itu mengatur tentang pimpinan Munaslub yang merupakan kesatuan kolektif terdiri dari 1 orang dari DPP, 3 orang dari DPD Provinsi, 1 orang dari Ormas dan Organisasi sayap.

Belum usai menyampaikan pendapat, perwakilan DPD II Sulawesi Tenggara lainnya berdiri dan mempertanyakan keabsahan Tahir. Akhirnya, Tahir dan perwakilan DPD itu dipanggil oleh Nurdin selaku ketua SC. Hasilnya, ID M Tahir disita karena diduga diperoleh dengan prosedur tidak resmi. Tahir pun kemudian diboyong keluar ballroom hotel.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, Forum Munaslub Partai Golkar mendapuk Nurdin Halid sebagai Ketua Sidang Paripurna Munaslub. Pemilihan ini atas persetujuan melalui rapat dengan DPD I dan DPD II partai beringin tersebut.

"Setelah dilakukan pembicaraan terbatas dengan beberapa pengurus DPP Partai Golkar, ketua umum memutuskan yang diamanatkan menjadi pimpinan Munaslub adalah saudara Nurdin Halid," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Minggu (15/5/2016).

Idrus mengatakan, posisi Nurdin yang juga Ketua Steering Committee dinilai memberikan banyak masukan bagi kemajuan Munaslub Golkar. Posisinya sebagai Ketua Bidang Kepartaian yang bertanggung jawab pada organisasi juga dianggap layak memimpin jalannya sidang.

Belum usai menyampaikan pendapat, perwakilan DPD II Sulawesi Tenggara lainnya berdiri dan mempertanyakan keabsahan Tahir. Akhirnya, Tahir dan perwakilan DPD itu dipanggil oleh Nurdin selaku ketua SC. Hasilnya, ID M Tahir disita karena diduga diperoleh dengan prosedur tidak resmi. Tahir pun kemudian diboyong keluar ballroom hotel.

Nurdin juga akan didampingi oleh 4 wakil dari DPD Partai Golkar, di antaranya DPD I Jawa Barat, Maluku, dan Riau.

"Ini sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Aburizal Bakrie," ujar Idrus.

Perdebatan soal metode pemilihan calon ketua umum Partai Golkar semakin meruncing. Para calon ketua umum (caketum) ramai-ramai menolak pemilihan terbuka yang muncul dalam usulan.

Calon Ketua Umum Partai Golkar Indra Bambang Utoyo tetap memilih pemilihan secara tertutup. Dia tidak ingin pengalaman buruk munas sebelumnya terulang lagi pada Munaslub Bali ini.

"Tertutup. Kita pengalaman buruk di Bali. Karena terbuka dan menuduh aklamasi. Kalau terbuka, yang punya suara tidak bisa secara tebuka mengeluarkan suaranya," kata Indra di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu 14 Mei 2016.

Indra bahkan rela mundur dari caketum bila mekanisme pemilihan tetap dipaksakan terbuka. Bagi dia, yang terpenting munaslub berjalan dengan bersih.

Hal senada juga disampaikan calon ketua umum lainnya, Airlangga Hartanto. Menurut dia, dalam AD/ART partai untuk mendapat dukungan 30% harus dilakukan voting tertutup.

Tak hanya itu, lima calon ketua umum lainnya yaitu Ade Komarudin, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, Aziz Syamsuddin, Indra Bambang Utoyo, dan Syahrul Yasin Limpo juga kompak menolak pemilihan dilakukan secara terbuka. Hanya Setya Novanto yang tidak menolak sistem pemilihan ini.

"Saya ikuti saja. Yang jelas apapun yang diputuskan panitia saya akan ikuti sebaik-baiknya dan akan tunduk putusan itu," ujar Setya di Nusa Dua, Bali, Sabtu (14/5/2016).

Politisi senior Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menilai pemilihan ketua umum partai secara terbuka akan bermasalah. Partai Golkar akan kembali dihadapkan perpecahan.

"Apabila terbuka, nanti di masa yang akan datang akan menimbulkan poros. Menimbulkan nanti kawan dan lawan terus-menerus," ucap JK di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/5/2016).

"Sebenarnya sudah aturan kalau masalah orang ya harus tertutup," imbuh dia.

Sistem pemilihan terbuka-tertutup bahkan dipertanyakan keabsahan sumbernya. Ketua Sidang Munaslub Golkar Nurdin Halid menegaskan tidak ada keputusan pemilihan ketua umum berjalan terbuka atau tertutup. Yang ada hanya langsung, umum, bebas, dan rahasia.

"Yang terbuka-tertutup itu dikembangkan dari mana, kita tidak mengenal yang namanya tertutup-terbuka, yang kita kenal itu adalah pemilihan ketua umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia," ujar Nurdin di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Minggu (15/5/2016).

Aturan itu, sudah tertuang pada Pasal 25 ayat 1 pada AD/ART yang sudah disahkan. Dalam pasal itu memang tidak disebutkan adanya terbuka atau tertutup.

"Kalau rahasia berarti tidak ada orang yang boleh lihat, kan gitu. Jadi bukan tertutup-terbuka," imbuh Nurdin.

Setelah ini, mekanisme pemilihan caketum Golkar nanti akan dibicarakan lebih lanjut pada paripurna VI tentang tata cara dan kriteria pemilihan calon ketua umum. Sejauh ini konsep pemilihan sudah disiapkan.

Pertama penjaringan dan disahkan, lalu penjaringan menjadi calon ketua umum harus mendapat 30% suara. Mulai dari situlah, pemilihan akan dilakukan langsung, umum, bebas, dan rahasia.

"Mudah-mudahan ini disepakati dan disetujui, tapi saya yakin disetujui karena payung hukumnya sudah jelas," ujar Nurdin.