Gagal Jadi Ketua Golkar Sulsel, Wali Kota Makassar Nyebrang ke Demokrat

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin resmi bergabung dengan Partai Demokrat. Kepindahan politik Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin, setelah dirinya gagal menjadi Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.

Munafri menerima kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrat yang diserahkan langsung Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni'matullah Erbe. Sementara jas Partai Demokrat dipasangkan oleh pengurus DPP Demokrat Agustinus Tamo Mbapa dalam acara yang digelar di Hotel Claro Makassar, Kamis (8/10/2026).

Usai resmi menjadi kader Demokrat, Munafri mengaku akan lebih dulu membangun komunikasi dan berkenalan dengan seluruh kader partai berlambang bintang mercy tersebut di Sulawesi Selatan.

“Tentu harus berkenalan dengan teman-teman yang ada di Partai Demokrat. Lagi-lagi saya sampaikan, saya berterima kasih kepada Partai Demokrat sudah mau menerima saya bergabung di Partai Demokrat di Sulawesi Selatan ini,” kata Munafri, Kamis (8/10/2026).

Menurutnya, membesarkan partai tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Karena itu, ia menekankan pentingnya kerja kolektif seluruh kader untuk memperkuat Demokrat ke depan.

"Kita berharap, lagi-lagi, tidak ada yang bisa kita lakukan kalau kita berjalan sendiri-sendiri. Yang harus kita lakukan ya bagaimana kita berjalan bersama semua untuk bisa membesarkan partai," ujarnya.

Munafri mengungkapkan, pilihannya bergabung ke Demokrat tidak lepas dari hubungan panjang yang telah terjalin dengan partai tersebut. Ia mengaku pernah menjadi bagian dari Demokrat pada masa lalu.

"Kenapa memilih Partai Demokrat? Ya, saya ada sejarah dengan Partai Demokrat. Dulu itu saya pernah sudah bergabung dengan Demokrat," ungkapnya.

Selain itu, Demokrat juga menjadi salah satu partai yang memberikan dukungan kepadanya dalam dua kontestasi Pilkada yang pernah diikuti.

"Lalu dua kali saya mengikuti Pilkada itu disupport oleh Partai Demokrat. Dan dari kalah, menang, Alhamdulillah," tuturnya.

Sebelum memutuskan bergabung, Munafri mengaku telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pertemuan itu dilakukan sebagai bentuk komunikasi dan permohonan izin sebelum kembali menjadi bagian dari Demokrat.

“Sudah ketemu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tentulah kita meminta waktu untuk ketemu dengan Ketua Umumnya, memastikan bahwa, ya namanya orang punya rumah, ya tentu kita minta izin mau masuk rumahnya orang,” jelasnya.

Bergabungnya Munafri ke Demokrat kemudian dikaitkan dengan agenda Musyawarah Daerah (Musda) Demokrat Sulsel yang akan datang. Namanya mulai disebut-sebut sebagai salah satu figur yang berpeluang maju dalam perebutan kursi Ketua DPD Demokrat Sulsel.

Meski demikian, Munafri memilih tidak banyak berspekulasi. Ia menegaskan saat ini dirinya baru saja resmi menjadi kader Demokrat dan belum mengetahui dinamika politik yang akan berkembang menjelang Musda.

“Soal akan maju Musda, saya belum tahu kondisinya seperti apa, tapi yang jelas hari ini sudah resmi menjadi kader Partai Demokrat,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan menggantikan Ni'matullah Erbe sebagai Ketua DPD Demokrat Sulsel, Munafri juga belum memberikan jawaban pasti.

“Itu kabar, saya belum tahu ke depannya,” katanya.

Munafri mengaku hingga kini belum melakukan komunikasi dengan para pemilik suara di tingkat DPC Demokrat Sulsel terkait agenda Musda.

“Belum bicara sampai ke sana. Untuk memastikan itu, ya nanti kita lihat ke depannya seperti apa,” ujarnya.

Kepindahan Munafri ke Demokrat juga memunculkan spekulasi adanya kader atau simpatisan yang akan mengikuti langkah politiknya. Namun ia menegaskan tidak membawa gerbong politik dari Partai Golkar.

“Belum ada, saya baru bawa diri saya sendiri ini!” katanya.

Menurut Munafri, pilihan bergabung dengan partai politik merupakan hak setiap individu dan tidak bisa dipaksakan.

“Ini masalah pilihan, itu terserah. Mau ikut saya ayo, mau tinggal silakan, enggak ada paksaan,” tegasnya.

Munafri kembali menegaskan tidak ada perpindahan kelompok politik secara kolektif dari Golkar ke Demokrat yang dibawanya.

“Enggak ada. Menurut saya enggak ada. Silakan mau tinggal-tinggal, mau ikut-ikut, ayo,” ujarnya.

Ia menambahkan, tujuan utama berpartai adalah untuk bekerja bersama membangun daerah dan negara melalui jalur politik.

“Orang berpartai kan tujuannya untuk sama-sama ingin membangun, membangun daerah, membangun negara. Caranya melalui partai politik,” katanya.

Sebagai kader baru Demokrat, Munafri juga menyatakan siap menjalankan kewajibannya untuk membantu membesarkan partai dan memenangkan Demokrat pada Pemilu Legislatif mendatang.

“Insya Allah. Namanya kader ya bukan siap, kewajiban. Kalau kader ya punya kewajiban,” pungkasnya.

Sebagai informasi, nama Munafri Arifuddin sebelumnya sempat menjadi salah satu kandidat kuat dalam perebutan kursi Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan pada Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel 2026.

Menjelang pelaksanaan Musda, Appi, sapaan akrabnya, mengklaim telah mengantongi dukungan dari sejumlah DPD II Golkar kabupaten dan kota di Sulsel. Dukungan tersebut membuatnya digadang-gadang menjadi pesaing utama mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) atau Aco, yang juga maju dalam bursa calon ketua.

Peta politik internal Golkar kemudian berubah setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memberikan diskresi kepada IAS untuk maju dalam Musda. Kehadiran IAS membuat arah dukungan sejumlah pemilik suara mulai bergeser.

Pada 13 Juli 2026, tim Munafri mengambil formulir pendaftaran bakal calon Ketua DPD I Golkar Sulsel. Di hari yang sama, IAS juga mengambil formulir pencalonan.

Sehari kemudian, IAS mengembalikan formulir pendaftaran dan menyatakan telah mengantongi dukungan mayoritas pemilik suara. Sementara kubu Munafri masih melakukan konsolidasi menjelang batas akhir pengembalian berkas.

Situasi berubah ketika Munafri dipastikan tidak mengembalikan formulir pencalonan. Salah satu syarat administrasi yang diwajibkan panitia Musda tidak dapat dipenuhi, yakni sertifikat atau piagam pendidikan dan pelatihan yang diterbitkan Partai Golkar.

Kegagalan memenuhi salah satu syarat tersebut membuat langkah Munafri untuk bertarung dalam Musda Golkar Sulsel terhenti. Dengan mundurnya Appi dari bursa pencalonan, peluang IAS memimpin Golkar Sulsel semakin terbuka lebar.

Musda XI Golkar Sulsel kemudian digelar di Hotel Claro Makassar pada 18 Juli 2026. Munafri tidak menghadiri forum tersebut karena tengah menunaikan ibadah umrah, sehingga memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depannya di Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia turut menyinggung absennya Appi saat membuka Musda. Menurutnya, ketidakhadiran Munafri tidak menjadi persoalan karena Pemerintah Kota Makassar tetap diwakili oleh Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham.

"Pak wali kota izin tidak hadir. Tidak apa-apa, itu tidak mengurangi hikmah dari Musda kok," kata Bahlil saat membuka Musda Golkar Sulsel.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menjelaskan bahwa rekomendasi atau diskresi yang diberikan DPP kepada IAS hanya menjadi syarat untuk maju sebagai calon ketua, bukan jaminan untuk langsung memimpin Golkar Sulsel.

"Saya kasih ke Kak Aco itu rekomendasi untuk calon ketua, belum menjadi ketua. Baru calon," ujarnya.

Bahlil juga menepis anggapan bahwa munculnya calon tunggal merupakan skenario DPP Partai Golkar. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena hanya satu bakal calon yang memenuhi seluruh tahapan pencalonan hingga batas waktu yang ditentukan.

"Kalau yang mengembalikan formulir cuma satu, jangan tanya kepada DPP. Tanyalah kepada pihak-pihak yang ingin mencalonkan," kata Bahlil.

Dengan batalnya Munafri maju dan hanya menyisakan IAS sebagai kandidat, Musda Golkar Sulsel praktis berlangsung dengan calon tunggal. IAS kemudian terpilih memimpin DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.