Sukses

Ahok: Ada yang Sebut Saya Bapak Reklamasi, Terserah

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku heran dengan penolakan berbagai pihak terkait proyek pulau reklamasi pantura Ibu Kota. Menurut Ahok, seharusnya para penolak reklamasi lebih objektif melihat mega proyek itu.

Ahok minta mereka tak hanya mengkritik dengan tujuan politis demi menjatuhkan dirinya. Dia pun tak keberatan disebut 'bapak reklamasi', karena memang mendukung proyek itu. 

"Ada yang sebut saya Bapak Reklamasi, terserah. Belanda sekarang kamu puji-puji apa bukan reklamasi? Banyak binatang langka dari Afrika sekarang hidup di Belanda, setelah laut jadi danau," kata dia di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/4/1016).

"Kamu lihat dong Belanda, jadi jangan secara politis saja," sambung dia.

Ahok juga tak ambil pusing, jika dirinya disebut 'gubernur Podomoro', karena dia mengenal dirut PT Agung Podomoro Land (APL)--pengembang pulau G di proyek reklamasi.

"Disebut 'gubernur Agung Podomoro' terserah. Yang saya lakukan adalah gubernur DKI sebagai konstitusi. Kamu mau sebut saya apa juga boleh," ujar Mantan Bupati Belitung Timur itu.

Ahok mencontohkan, pantai Ancol yang sekarang dinikmati warga Jakarta merupakan hasil reklamasi. "Reklamasi kenapa jelek? Enggak ada yang jelek kok."
 
"Ali Sadikin juga reklamasi, kamu kira Ancol bukan reklamasi? KBN (Kawasan Berikat Nusantara Tanjung Priok) bukan reklamasi?" tandas Ahok.

Reklamasi atau pembuatan daratan di atas laut di wilayah pantura Jakarta, kini ramai menjadi sorotan publik, sejak anggota DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pekan lalu.

KPK menetapkan 3 tersangka kasus dugaan suap Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.‎

Mereka adalah Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi, Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro, dan Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja.

M Sanusi diduga menerima suap Rp 2 miliar‎ dari PT Agung Podomoro Land (APL), terkait dengan pembahasan Raperda RWZP3K dan Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta oleh DPRD DKI. Kedua raperda itu sudah 3 kali ditunda pembahasannya di tingkat rapat paripurna.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS