Mengidentifikasi 'Penumpang Gelap' dalam Pidato Mega

Liputan6.com, Jakarta Kepentingan 'penumpang gelap' kekuasaan menjadi sorotan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Siapa 'penumpang gelap' yang dimaksud Mega?

Politikus PDIP Maruarar Sirait menilai wajar Mega mengingatkan hal tersebut. Ini agar PDIP maupun pemerintahan Jokowi-JK berhati-hati terhadap 'penumpang gelap'.

"Itu sangat wajar. Setiap partai politik pasti ada yang berjuang, berkeringat, ada yang relawan yang tulus, dan selalu ada penumpang gelap. Selalu menyalip di tikungan. Itu peringatan, wajar Ibu Mega mengingatkan," ujar Maruarar di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur Bali, Kamis (9/4/2015).

Meski demikian, lanjut dia, harus ada identifikasi yang jelas terhadap mereka yang mencoba menjadi penumpang gelap. Jangan sampai ada yang salah persepsi.

"Yang penting bagaimana kita bisa melakukan identifikasi yang jelas. Jangan sampai orang yang bekerja keras itu disebut penumpang gelap. Jangan bilang yang tidak melakukan apa-apa, itu yang disebut berjuang," kata Maruarar.

Jadi siapa sebenarnya yang dianggap Mega sebagai penumpang gelap?

"Identifikasi sangat penting dalam proses, sehingga bisa menemukan akar masalah. Tentu sudah kita identifikasikan," kata Maruarar mengelak menyebutkan nama.

Penumpang Gelap

Mega saat berpidato dalam Kongres IV PDIP menyatakan berbagai dinamika pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Pemilu secara langsung membawa konsekuensi pengerahan tim kampanye, relawan, dan berbagai kelompok kepentingan, dengan mobilisasi sumber daya.

Kesemuanya, menurut Mega, wajar ketika diabdikan untuk pemimpin terbaik bangsa. Namun praktik yang berlawanan kerap terjadi. Mobilisasi kekuatan tim kampanye sangatlah rentan ditumpangi kepentingan.

"Kepentingan yang menjadi 'penumpang gelap' untuk menguasai sumber daya alam bangsa. Kepentingan yang semula hadir dalam wajah kerakyatan, mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan. Inilah sisi gelap kekuasaan," ujar Mega.

Guna mencegah hal tersebut, Mega menyerukan agar Indonesia harus benar-benar tangguh dalam melakukan negosiasi kontrak migas dan tambang, yang sebentar lagi banyak yang akan berakhir.

"Kini saatnya, dengan kepemimpinan nasional yang baru, Kontrak Merah Putih ditegakkan. Demikian pula, Badan Usaha Milik Negara harus diperkuat, dan menjadi pilihan utama kebijakan politik ekonomi berdikari," demikian Mega. (Sss)