Presiden Membantah Menerima Dana dari Rokhmin

Liputan6.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah telah menerima dana dari Rokhmin Dahuri untuk kampanye Pemilihan Presiden 2004. Tim kampanye SBY dan Jusuf Kalla tak pernah menerima dana dari mantan Menteri Perikanan dan Kelautan itu. Demikian disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, Sabtu (19/5).

Menurut Andi, kalau ada organisasi atau perorangan yang menerimanya, itu di luar tanggung jawab tim kampanye resmi. Bantahan ini berlainan dengan pengakuan Rokhmin dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta. Dia mengatakan, tim kampanye SBY-JK termasuk pihak yang menerima dana hasil korupsi di Departemen Kelautan dan Perikanan [baca: Rokhmin Dahuri Mulai Disidangkan].

Bantahan serupa juga disampaikan mantan calon presiden Wiranto yang dulu berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Wiranto bahkan setuju apabila dilakukan audit terhadap dana kampanyenya. "Tim sukses saya itu siapa. Namanya tidak jelas. Karena itu saya siap diusut," kata Wiranto.

Fitra Arsil, pakar hukum tata negara Universitas Indonesia mengatakan, pasangan capres dan cawapres yang terbukti menerima dana hasil korupsi dapat dikenai sanksi berat. Selain dapat dikenai hukuman penjara, pasangan yang sudah terpilih bisa dibatalkan [baca: Presiden Bisa Dijatuhkan Jika Terbukti].

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, terungkap dana itu mengalir di antaranya ke tim sukses Amien Rais, Mega Center, tim kampanye SBY, Blora Center, dan tim sukses Wiranto . Sejauh ini hanya Amien Rais yang berani mengaku menerima dana tersebut. Bahkan, Amien menyatakan siap menerima sanksi hukum [baca: Amien Rais Menerima Dana Korupsi].(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)