Sukses

Yang Dibuang, yang [Masih] Disayang

Liputan6.com, Jakarta: Palu yang diketuk Presiden Abdurrahman Wahid kali ini, boleh jadi tak begitu keras. Sebab, tak semua jajaran "pembantunya" dibuat "putus hubungan". Dari sejumlah nama menteri yang ada, Gus Dur hanya memenggal dua nama. Tiga berikutnya diberi kesempatan di departemen lain. Anehnya, satu di antara yang masih "beruntung" tadi menolak bergabung lagi. Dua wajah baru bergabung dalam "Kabinet Pelangi".

Soal keputusan kabinet solid atau tidak, memang hanya pucuk yang punya wewenang memastikannya. Pas atau tidak, juga pilihan sang Presiden. Palu reshuffle, Jumat (01/06) petang, pun berbunyi tak seiring asa banyak orang.

Lantas, tersebutlah nama yang dicopot pertama: Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut berita yang diterima lelaki kelahiran Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949 itu dari mulut Presiden, dia diminta mundur, lantaran desakan kuat dari rakyat dan kalangan luar negeri. Informasi itu diterima SBY, ketika bertemu Gus Dur di Istana Negara jam 10.00 WIB, di hari yang sama.

Pada kesempatan itu, Gus Dur sempat menyampaikan dua alternatif "jalur aman" tetap di kabinet. Pria yang memulai karirnya dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) Darat di Magelang pada 1970, dan lulus tiga tahun kemudian ini, diberi opsi menjadi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau menempati posisi Agum Gumelar, sebagai Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi. Entah mengapa, pada saat itu juga, bekas Panglima Daerah Militer termuda -dalam sejarah Pangdam di negeri ini- menolak secara lisan.

Lulusan terbaik Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung pada 1989 dan langsung melanjutkan pendidikan militernya di Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, AS dan rampung pada 1991 ini punya alasan. "Saya tak mau menjadi pengganggu, apalagi karena desakan rakyat," kata Bambang, seolah tak percaya dengan sinyalemen itu. Namun, pada hari yang sama, lelaki yang menjalani SD hingga SMA di kota kelahirannya itu menyatakan, telah mengirimkan surat penolakan resmi tersebut kepada Presiden dengan tembusan ke Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri.

SBY adalah potret profil perwira tinggi ABRI modern generasi muda. Tentara yang disebut-sebut reformis ini pernah bertugas di pasukan tempur, di lingkungan staf, pendidikan, dan teritorial. Buktinya, di tingkat IV AKABRI, dia terpilih sebagai Komandan Divisi Korps Taruna, yang membawahkan 3.000 taruna dari semua resimen (darat, laut, udara, dan kepolisian). Perwira yang dikenal memiliki kemampuan bernegosiasi strategis itu juga memperoleh enam bintang penghargaan, antara lain di bidang intelijensia, kepribadian, dan mental.

Suami Kristiani Herawati, putri ketiga almarhum Jenderal (Purn.) TNI Sarwo Edhi Wibowo, yang dikaruniai dua anak itu juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Namun, posisi itu tak bertahan lama, lantaran setelah berlangsungnya Sidang Tahunan 2000, Presiden Wahid mengangkat dia sebagai Menko Polsoskam.

Hingga tahun 1996, pria berambut kelimis, berpakaian necis, dan berperangai tenang ini tak memiliki rumah pribadi. SBY menetap di rumah dinasnya di Kompleks Pertahanan dan Keamanan, Cibubur, Jakarta Timur. Bekas dosen Seskoad selama tiga tahun sampai 1992 itu juga diganjar penghargaan Bintang Adi Makayasa, simbol lulusan terbaik Akabri. Kedudukan peraih gelar MA dari Management Webster University, Missouri, AS, yang selama 23 tahun berada di jajaran militer pernah bergonti-ganti 18 posisi itu, bakal diganti Agum Gumelar. Tugasnya: mendekatkan hubungan Presiden dan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri.

Jabatan di dunia transportasi dan telekomunikasi pun tampaknya sudah tak tepat buat sosok Agum Gumelar. Sosok Brigadir Jenderal TNI yang pernah menjabat Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ke-13 itu dianggap lebih mafhum urusan menggandeng tangan Gus Dur dan Megawati; biar hubungan lebih erat lagi. "Ah, saya tetap menjalankan strategi yang sudah dijalankan kok," kata Agum, berkilah.

Boleh jadi, di mata rakyat dan kalangan luar, eks Direktur Badan Intelijen Strategis (Bais) -sekarang Badan Intelijen ABRI (BIA)- ini dianggap tak cacat hukum. Padahal, saat masih menjabat Asisten Intelijen Kodam Jaya, ia sempat dikecam dalam menangani Kasus Tanah Merah, sebuah sengketa antara penghuni lahan di kawasan Jakarta Utara dan Pertamina yang muncul pada 1991. Tak hanya itu. Saat berkiprah di tahun 1992, Komandan Resor Militer Garuda Hitam di Lampung itu dituding menjadi motor penangkapan seluruh anggota separatis Gerakan Pengacau Keamanan di sana.

Kendati begitu, lelaki kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, 1 Desember 1945 ini memang bukan orang baru di dunia intelijen, urusan mencari jawaban dari sebuah tanda tanya. Bahkan, anak kedua dari sembilan putra-putri pegawai Pemerintah Daerah Bandung yang sempat dilarang orang tuanya menjadi tentara dan kemudian malah termasuk perwira Angkatan 1968 Akademi Militer Nasional, itu pernah berkiprah di Kopassus, Kodam Jaya, dan Lampung.

Urusan kebolehan di dunia intel pun dibarengi kemampuan beraksi di lapangan. Misalnya di Kalimantan Barat (menumpas pemberontakan Pasukan Gerilya Revolusioner Serawak/Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, PGRS/ Paraku, yang pecah pada tanggal 16 Juli 1967), Operasi Seroja di Timtim (1982-1983), dan penumpasan GPK di Aceh, serta Irianjaya. Tak heran bila kemudian peraih penghargaan Sangkur Perak dalam latihan komando yang seusai SMP dan SMA di Bandung sempat kuliah di fakultas kedokteran selama setahun itu malah dikenal sebagai militer lapangan.

Belakangan, suami Linda Tahir, putri Gubernur AMN (1966-1968), Achmad Tahir (Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi periode 1983-1987, kini Ketua Legiun Veteran), ikut dipilih Gus Dur masuk perombakan kabinet. Semula, ayah Khaseli dan Ami yang menikah di tahun 1974 itu dipercaya menjadi Menhubtel. Namun seiring kebutuhan zaman, lelaki yang hobi sepak bola hingga dipercaya menjadi pemimpin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia itu diputuskan menjadi Menko Polsoskam. Sementara jabatan lamanya, diduduki Budhi Mulyawan Suwitno.

Budhi terbilang wajah baru di kursi kabinet. Tapi muka lama di Kantor Dephubtel. Sebab, pria kelahiran Gombong, Jawa Tengah, 18 Desember 1953 ini sudah memangku sejumlah jabatan di departemen tersebut. Mulai dari staf ahli menteri hingga Kepala Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara dan Sekretaris Badan Pendidikan Latihan Perhubungan. Saking mencintai dunia itu, penghuni Kompleks Perusahaan Umum Angkasa Pura di Jakarta Pusat ini tak tanggung-tanggung menimba ilmu. Budhi tercatat sebagai jebolan Institut Teknologi Bandung tahun 1977, yang juga telah menuntaskan S2 (1985) dan S3-nya (1988) di Ecole Nationale Supérique De Mécanique Et D`Aérotechnique (ENSMA), Prancis.

Urutan berikutnya adalah bos di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang belum lama dijabat Baharuddin Lopa. Lelaki yang sudah makan asam garam di dunia hukum itu akhirnya digeser ke bangku Jaksa Agung, mengganti Marzuki Darusman. Sosok sederhana -masih memilih tinggal di Pondok Bambu Asri ketimbang di Kompleks Perumahan Menteri di Widya Chandra. Rumah yang ditempatinya sejak 1989, semasa menjabat Dirjen Pemasyarakatan itu, tak berubah banyak pada bangunan utama, kecuali warna cat dan rumah jaga.

Lelaki kelahiran Desa Pambusung, Kabupaten Polewali Mamasa, Sulawesi Selatan, 27 Agustus, 66 tahun lampau itu memulai karir sebagai jaksa sejak tahun 1959, di Kejaksaan Negeri Ujungpandang dalam usia seperempat abad. Pengemar kisah detektif ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalbar, dan Sulsel pada periode 1970 hingga akhir 1980-an. Posisi sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejagung selama 1982-1988 juga pernah dijabat bekas Duta Besar Arab Saudi ini. Namun, di tengah perjalanan menjadi pembawa nama baik di negeri orang, dia ditarik pulang Presiden Wahid, untuk menempati posisi Menkeh dan HAM.

Putra Bumi Anging Mamiri yang dilantik dua hari sebelum Yusril Ihza Mahendra dipecat (09/02/2001) itu, langsung menggebrak lewat Maklumat 12 Februari. Suami Indrawulan dan ayah tujuh anak plus tujuh cucu itu menegaskan, dia menginginkan para hakim profesional, jujur, dan mampu memberantas korupsi dalam mengambil putusan. Lantaran itu, agaknya, profesor bidang hukum ini dipercaya Presiden untuk menjadi anggota Tim Tiga, bersama Mahfud Md. dan Marsilam Simanjuntak. Sebagai anggota, pemikir yang gemar menulis (hingga saat ini sudah 18 buku tentang hukum, demokrasi, dan HAM) itu bertugas melobi Megawati, ihwal pelimpahan tugas konstitusional. Kini, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu menggantikan Marzuki Darusman, duduk di Gedung Bundar. "Saya akan melakukan tugas sebaik-baiknya," ujar Baharuddin, normatif.

Kiprah Marzuki Darusman yang belum banyak, namun kontroversial, memang memberi catatan tersendiri. Tengok saja keputusan mencabut Surat Penghentian Penyelidikan (SP3) kasus tuduhan korupsi mantan Presiden Soeharto, pengadilan Kasus Bank Bali, hingga pemeriksaan Skandal Grup Texmaco. Namun, sebenarnya, lelaki kelahiran Bogor, Jabar, 26 Januari 1945 yang biasa dipanggil Kiki ini juga bukan orang baru di kancah hukum di Tanah Air. Buktinya, putra diplomat sukses Suryono Darusman itu pernah duduk di posisi Sekretaris Komisi HAM di International Parliamentary Union (IPU).

Bukan itu saja. Suami Irmayanti, yang kini memberinya seorang putri itu pernah terlalu "rajin" dengan firma konsultasinya, Danatera. Lantas Kiki naik daun, setelah bergabung ke Komnas HAM. Pada akhir 1997, kader Golongan Karya yang menjadi anggota DPR sejak 1977 itu dipilih menjadi ketua umum komisi itu, menggantikan Munawir Sjadzali.

Sayang, pengalaman Marzuki di bangku sekolah beberapa kali kandas di tengah jalan. Awalnya, satu di antara sejumlah Ketua Golkar itu sempat masuk ke Jurusan Fisika ITB. Tapi, lantaran pindah ke Jerman, lelaki yang menguasai empat bahasa asing hingga pernah menjabat Sekretaris Jenderal dan Ketua Dewan Pemuda ASEAN ini malah menekuni jurusan arsitektur. Itu pun tak kelar, hingga pulang ke Indonesia. Belakangan, dia memilih jurusan hukum internasional di Universitas Parahyangan, Bandung itu, akhirnya naik menjadi Jaksa Agung dalam Kabinet Gus Dur.

Dengan predikat baru, Kiki memang pandai membaca peta situasi. Dia pun termasuk orang yang ikut membidani lahirnya UU Kejaksaan. Saat itu, ia adalah Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembahasan RUU Kejaksaan. Kakak musikus Chandra Darusman ini sempat diisukan bakal digeser menjelang Sidang Tahunan MPR 2000, hingga akhirnya dipecat juga oleh Presiden Wahid. "Oh, ya? Baik," kata Kiki, seolah biasa saja menanggapi pencopotannya.

Posisi Baharuddin diganti Sekretaris Kabinet Marsillam Simanjuntak. Pria Batak ini memang memiliki bekal ilmu kedokteran medis dan doktor ilmu hukum. Teman lama Gus Dur sejak di Forum Demokrasi itu, syahdan pernah berjuang bersama Gus Dur sejak Muktamar Nahdlatul Ulama di Cipasung, Jabar, 1994. Dalam kesehariannya, lelaki ini memang lumayan sibuk. Sebab berdasarkan Keputusan Presiden No 32/M/2001 tanggal 5 Februari 2001, bekas aktivis Ikatan Mahasisa Djakarta -organisasi pemuda yang berafiliasi kepada Partai Sosialis Indonesia itu difungsikan sebagai pelaksana tugas Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, setelah Ryaas Rasyid mengundurkan diri.

Adalah Sarwono Kusumaatmadja yang kelihatannya bernasib jelek. Tapi, tunggu dulu. Menteri "wajah lama" ini langsung menyanggah: "Saya sudah biasa. Itu kan hak Presiden," kata pria kelahiran Jakarta, 24 Juli 1943 itu. Bagi alumni Teknik Sipil ITB tahun 1974 ini, soal dipecat dan diangkat sebagai menteri bukanlah barang baru dalam kehidupannya.

Adik Mochtar Kusumaatmadja, mantan Menteri Luar Negeri ini, sudah lama berkiprah di bangku kepemimpinan di Bumi Pertiwi. Suami Nini Maramis itu tak omong besar. Sejak 1971, Sarwono sudah menjadi anggota DPR RI. Posisi Sekretaris Fraksi Karya Pembangunan dipegangnya dari 1978 sampai 1983. Sejak tahun 1983, ayah empat putra ini menjadi Sekjen Golkar selama lima tahun.

Beberapa kali posisi menteri pun sudah dienyam. Dia pernah memangku jabatan Menneg PAN dari 1988 sampai 1993 dan Menteri Negara Lingkungan Hidup hingga 1998. Pejabat semasa Orde Baru itu belakangan ikut mendirikan Barisan Nasional, organisasi yang cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah. Pendiri Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa bersama Siswono Yudhohusodo -cikal bakal Partai Keadilan dan Persatuan- ini akhirnya dipecat Gus Dur, dalam skenario reshuffle yang ke sekian kali.

Posisi tak mengenakkan tampaknya juga dirasakan Menteri Muda Percepatan Strukturisasi Ekonomi Cacuk Sudarijanto. Padahal, perjalanan karir Cacuk lumayan mulus. Mulai dari sukses di balik PT Telkom, hingga rapor bagus di PT Indosat. Namun itu cuma sesaat. Apalagi setelah pria berusia 52 tahun itu menolak hasrat Keluarga Cendana lewat mitra kerja anak perusahaan Bimantara memenangkan tender bernilai triliunan rupiah di Telkom, pada 1990. Pamor alumnus Teknik Elektro ITB itu mulai merangkak. Sebab tujuh tahun kemudian, dia dipercaya menjadi Presiden Direktur Bank Mega dan sukses.

Aktivitas di panggung politik mulai dicoba, saat terpilih menjadi ketua Ikatan Alumni ITB. Dia pun mulai dirangkul kelompok Adi Sasono. Buktinya, ketika Adi menjabat Menteri Koperasi semasa pemerintahan Habibie, Cacuk ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah. Lelaki ini juga dijadikan Ketua Persatuan Daulat Rakyat, yang identik dengan Partai Daulat Rakyat, partai yang mencalonkan Adi sebagai presiden. Selepas Pemilu 1999, nama Cacuk senyap.

Mungkin karena kemampuan ayah lima anak ini lumayan di bidang perbankan, namanya melejit lagi ketika menjadi Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan berhasil menduduki pucuk pimpinan BPPN menggusur Glenn Yusuf. Konon, Cacuk dipromosikan lantaran kedekatan dengan Hasyim Wahid, adik Presiden. Bahkan "kerja sama" yang baik dilakukan Cacuk dengan memberi posisi Hasyim sebagai "juru tagih" BPPN.

Tak lama berselang, bekas mahasiswa jurusan pertambangan ini diberi posisi Menteri Muda Percepatan Restrukturisasi Ekonomi. Namun itu pun berakhir 1 Juni silam. Entah kapan, Cacuk bakal berkibar lagi.

Pengganti Sarwono adalah Rohmin Dauri. Lelaki ini adalah orang dalam departemen yang ditinggalkan Sarwono. Namun dia mengaku terkejut dengan pengangkatannya sebagai menteri. Kendati demikian, pria yang dibesarkan dari keluarga nelayan itu menyatakan siap mengemban amanah yang diberikan. "Kendati tak diangkat menjadi menteri pun, saya tetap akan eksis di bidang ini," kata Rohmin, santai.

Rohmin memang akrab dengan dunia laut dan ikan. Sebab peraih gelar doktor bidang ilmu ekologi dan pengolahan sumber daya wilayah pesisir dan lautan pada tahun 1991 dari sebuah universitas di Kanada itu, sebelumnya sudah menjabat posisi Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di departemen tersebut.(BMI)