Jelang Hari Pendidikan Nasional 2024, Nadiem Makarim Diminta Tinjau Penerima Beasiswa KIP Buntut Kontroversi Mahasiswa Hedon

Namun, ada juga mahasiswa yang memutuskan tetap mempertahankan diri sebagai penerima beasiswa KIP di tengah deras kritik yang ditujukan padanya. "Sebelum adanya kesalahpahaman yang berkelanjutan, izinkan saya untuk memberikan statement," kata dia di keterangan daringnya.

"Atas beberapa pertimbangan faktor perekonomian, beserta bukti yang sudah dilampirkan, saya memutuskan untuk tetap melanjutkan beasiswa KIPK saya dengan beberapa alasan berikut: 1. Saya anak pertama dari dua bersaudara yang dibesarkan oleh seorang ibu tetap yang merupakan single parent. Ayah kandung meninggalkan saya dan keluarga ketika saya masih kelas 3 SD, sehingga perekonomian ditopang ibu saya."

"2. Ibu saya berprofesi sebagai guru PPPK (nonPNS) dengan gaji kurang dari Rp3 juta. Alokasi dana gaji orangtua, Rp1,3 juta untuk saya (include kos Rp700 ribu, Ro600 ribu makan dll), dan sisanya untuk sekolah adik saya dan keperluan rumah tangga lain," bebernya, seraya melampirkan slip gaji, nota kos, dan kondisi tempat tinggal saat ini.

Mahasiswa penerima beasiswa KIP itu melanjutkan, "3. Saya berjuang untuk membantu ibu saya dalam membayar pendidikan melalui beasiswa prestasi, dari SD sampai SMP dengan mendapatkan peringkat paralel, dan memenangkan beberap perlombaan."

"4. Saya juga mendapatkan beasiswa hampir serupa di SMA Unggulan CT Arsa Foundation yang di mana sekolah ini diperuntukkan untuk siswa yang berprestasi, namun terbatas perekonomiannya," tandasnya.

Menurut laman Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemdikbudristek, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp13,9 triliun untuk membiayai 985.577 penerima program KIP Kuliah tahun ini. Inisiasi itu menyasar mahasiswa penerima KIP Kuliah on going, mahasiswa penerima KIP Kuliah baru, serta mahasiswa penerima biaya pendidikan on going, kata mereka.

Dijelaskan bahwa KIP Kuliah merupakan salah satu program prioritas nasional periode 2019-2024. Itu juga jadi pendanaan wajib Kemendikbudristek tahun 2024 yang perencanaan, pengelolaan, dan penyalurannya dilakukan Puslapdik.

Program ini disebut sebagai transformasi dari Bidikmisi yang sudah berlangsung sejak 2010. KIP Kuliah mulai diluncurkan pada 2020 dan disempurnakan pada 2021 melalui KIP Kuliah Merdeka.

KIP Kuliah bertujuan "meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi secara lebih merata, serta berkualitas bagi masyarakat yang kurang atau tidak mampu secara ekonomi," kata Puslapdik. Sasaran utamanya adalah siswa yang saat di SMA atau SMK dan sederajat memiliki KIP Dikdasmen.

Selain itu, program ini menyasar calon mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta pemilik Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Pendaftar KIP Kuliah disebut wajib harus lulus seleksi di semua jalur seleksi pada prodi dengan Akreditasi A atau B atau akreditasi C dengan pertimbangan tertentu.

Hingga tahun lalu, Kemendikbudristek telah membiayai lebih dari 700 ribu mahasiswa penerima KIP Kuliah dan 85 mahasiswa penerima biaya pendidikan. Mahasiswa penerima KIP Kuliah terbanyak pada 2023 berasal dari Jawa Barat, yakni 20.774 mahasiswa.

Lalu, Jawa Timur sebanyak 19.127 mahasiswa, Jawa Tengah sebanyak 14.540 mahasiswa, dan dari Sumatra Utara sebanyak 13.647 orang. Program studi terbanyak yang jadi tujuan mahasiswa penerima KIP Kuliah pada 2023 adalah prodi pendidikan, yakni sebanyak 33.623 mahasiswa atau 21 persen.