3 Destinasi Wisata Sejarah Pancasila yang Diperingati Setiap 1 Juni

Dikutip dari laman Kemenparekraf, Kota Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) selama ini mungkin hanya dikenal sebagai tempat pengasingan Presiden ke-1 Republik Indonesia, Ir. Sukarno, saat masa penjajahan Belanda. Kota Ende juga menjadi tempat lahirnya Pancasila yang dirumuskan oleh Bung Karno saat masa pengasingan tersebut.

Kala itu, Bung Karno bersama dengan sang istri, Inggit Garnasih, anak angkatnya, Ratna Djuami dan Kartika, serta mertuanya yang bernama Ibu Amsi, diasingkan ke Kota Ende oleh Belanda dari tanggal 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Berada di tempat pengasingan membuat Bung Karno lebih berpikir jernih tentang banyak hal, mulai dari mempelajari agama Islam lebih mendalam, belajar tentang pluralisme, hingga melakukan kegiatan melukis maupun menulis drama pementasan.

Sukarno juga suka merenung selama berjam-jam di sebuah taman di Kota Ende, tepatnya di bawah pohon sukun yang rindang. Buah dari renungan di bawah pohon sukun tersebutlah yang melahirkan tiap butir nilai kehidupan dalam Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Itulah mengapa Kota Ende kerap disebut juga sebagai "Kota Pancasila".

Taman yang dikenal dengan Taman Renungan Bung Karno atau Taman Renungan Pancasila saat ini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah di Kota Ende. Di sebuah taman yang berlokasi di Kelurahan Rukun Lima ini, terdapat patung Bung Karno sedang duduk merenung di bawah pohon sukun sambil memandang ke arah laut.

Akan tetapi, pohon sukun tersebut bukanlah pohon asli yang selalu menemani Sukarno merenung selama masa pengasingan. Pohon yang dikenal sebagai "Pohon Pancasila" itu tersebut merupakan pohon sukun yang baru ditanam pada 1981. Sebab, pohon yang asli sudah tumbang sejak 1960.

Tidak jauh dari Taman Renungan Pancasila, dapat pula mengunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno, tepatnya di Jalan Perwira, Kelurahan Kotaraja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Kondisi rumah yang menjadi tempat tinggal Soekarno selama masa pengasingan tersebut masih terawat sangat baik. Pengunjung dapat melihat langsung ranjang, lemari, biola, lampu minyak, peralatan masak dan makan, hingga lukisan karya Bung Karno yang dipajang di dinding rumah tersebut.

Hari Lahir Pancasila jatuh pada 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Sukarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan). Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.

Sejarahnya berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah Lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Junbi Cosakai.

Pada sidang pertamanya di 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila), para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang berjalan sekitar hampir lima hari, kemudian pada 1 Juni 1945, Sukarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, yang dinamai "Pancasila".

Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan lima dasar untuk negara Indonesia, yakni Sila pertama "Kebangsaan", sila kedua "Internasionalisme atau Perikemanusiaan", sila ketiga "Demokrasi", sila keempat "Keadilan Sosial", dan sila kelima "Ketuhanan yang Maha Esa".

Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat Undang-Undang Dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Cosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai panitia Sembilan yang berisi Ir. Sukarno, Mohammad Hatta, Abikoesno Tjokroseojoso, Agus Salim, Wahid Hasjim, Mohammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. AA Maramis, dan Achmad Soebardjo.

Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.