Kenali Ciri Badal Haji Fiktif, Jangan Tergiur Harga Murah

Liputan6.com, Makkah - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati saat mempercayakan pelaksanaan badal haji kepada pihak lain. Peringatan itu disampaikan menyusul temuan sejumlah dugaan praktik badal haji fiktif selama penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj RI Harun Al Rasyid mengatakan, harga yang terlalu murah menjadi salah satu indikator yang perlu dicermati calon pengguna jasa badal haji.

Kementerian menemukan kasus dugaan badal haji fiktif yang melibatkan pembayaran Rp 10 juta per orang untuk 140 peserta dengan total transaksi mencapai Rp 1,4 miliar. Nilai tersebut dinilai tidak sesuai dengan biaya yang lazim berlaku.

"Minimal sekarang itu (badal haji) kira-kira Rp 30 juta sampai Rp 50 juta," ujar Harun pada tim Media Center Haji di Makkah, Selasa 9 Juni 2026.

Menurut Harun, masyarakat perlu mempertanyakan tawaran yang jauh di bawah harga umum karena berpotensi menjadi modus untuk menarik minat calon pengguna jasa.

"Nah dari kerasionalan itu kita bisa menilai bahwa ini kemungkinan tidak dilakukan badal sebagaimana mestinya," ucap dia.

Harun mengatakan, selain tarif yang tidak wajar, Kemenhaj juga meminta masyarakat memastikan orang yang menerima amanah badal telah memenuhi syarat syariat.

Menurut dia, salah satu ketentuan penting adalah pelaksana badal harus sudah menunaikan ibadah haji untuk dirinya sendiri.

"Tentu dengan syarat yang mesti kita ketahui bersama bahwa orang yang bisa membadalkan itu adalah orang yang sebelumnya sudah naik haji, bukan kepada orang yang pertama kali naik haji," sebut Harun.

Dia juga mengimbau masyarakat memilih pihak yang memiliki reputasi baik dan dikenal amanah dalam melaksanakan layanan keagamaan.

"Carilah orang yang betul-betul amanah, bisa melaksanakan badal haji sesuai dengan kriteria yang ada," jelas Harun.

Kementerian turut menemukan pola lain yang dapat menjadi petunjuk adanya pelaksanaan badal yang tidak sesuai.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj Rizka Anungnata menyebut, masyarakat perlu memperhatikan laporan pelaksanaan yang diberikan setelah badal haji selesai dilakukan.

Menurut dia, dokumentasi berupa foto atau video yang digunakan berulang kali untuk banyak orang patut dicurigai karena dapat menunjukkan ibadah tidak dilaksanakan sebagaimana dilaporkan.

"Kemudian biasanya bagaimana ketika dia menyampaikan laporannya itu, video atau foto. Kemudian fotonya itu kayaknya sama saja di suatu tempat. Dugaan-dugaan seperti ini adalah dugaan yang dilakukan dengan palsu atau tidak dilakukan dengan benar," kata Rizka.

Dia mengatakan, Kemenhaj akan memasukkan berbagai modus yang ditemukan selama musim haji tahun ini ke dalam materi pembinaan bagi jemaah pada masa mendatang.

"Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik sebelum menyerahkan dana badal kepada pihak tertentu," papar Rizka.

Pihaknya juga mengingatkan, badal haji yang difasilitasi pemerintah hanya berlaku bagi jemaah yang telah terdaftar dan meninggal dunia atau sakit sebelum pelaksanaan puncak haji.

"Di luar mekanisme tersebut, masyarakat diminta melakukan verifikasi secara cermat terhadap pihak yang menawarkan jasa badal. Jangan mudah percaya ketika diiming-imingi dengan badal yang harganya murah sekali," tandas Harun.