Kenapa Kampung Bahari Dicap Kampung Narkoba? Ini Sejarah dan Awal Mula Stigmanya

Liputan6.com, Jakarta - Nama Kampung Bahari di Tanjung Priok, Jakarta Utara, kerap muncul ketika membicarakan peredaran narkoba di ibu kota. Kawasan ini bahkan telanjur mendapat julukan “kampung narkoba” setelah berulang kali menjadi lokasi pengungkapan kasus dan penggerebekan aparat. Namun, apakah sejak awal Kampung Bahari memang dikenal karena narkoba?

Jejak sejarahnya menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Kampung Bahari merupakan bagian dari kawasan permukiman di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Catatan mengenai kasus narkoba di wilayah ini mulai muncul pada 2013, lalu disusul berbagai penindakan pada tahun-tahun berikutnya. Rangkaian peristiwa tersebut ikut membentuk citra negatif yang kemudian melekat pada nama kampung.

Penting untuk membedakan antara persoalan peredaran narkoba dengan kehidupan seluruh masyarakat yang tinggal di sana. Tidak tepat jika setiap warga Kampung Bahari dianggap terlibat dalam aktivitas ilegal hanya karena alamat tempat tinggalnya. Di balik julukan yang telanjur populer, ada sejarah kawasan, persoalan sosial, dan warga yang tetap menjalani kehidupan sehari-hari. Melansir dari berbagai sumber, Senin (2/11/2026), simak ulasan informasinya berikut ini.

Kampung Bahari berada di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang memiliki hubungan erat dengan aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok. Kawasan pelabuhan tersebut mulai dikembangkan pada akhir abad ke-19, dengan pembangunan yang dimulai pada 1877. Kehadirannya kemudian mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi dan permukiman di sekitarnya.

Letak yang berdekatan dengan pelabuhan membuat lingkungan Tanjung Priok memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang beragam. Aktivitas perdagangan, transportasi, serta pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan pelabuhan menjadi bagian dari kehidupan kawasan tersebut.

Kedekatan geografis dengan pelabuhan kemudian sering disebut dalam pembahasan mengenai peredaran narkoba di Kampung Bahari. Namun, lokasi yang strategis bukan berarti seluruh aktivitas masyarakat di sekitarnya berkaitan dengan tindak kriminal. Faktor lokasi perlu dilihat bersama persoalan jaringan peredaran, kondisi sosial, pengawasan, dan penegakan hukum.

Salah satu titik penting dalam perubahan citra Kampung Bahari terjadi pada 8 November 2013. Pada tanggal tersebut, polisi menangkap dua warga berinisial JN dan HR yang diduga mengedarkan ganja.

Dalam penelitian Aldrin Hutabarat berjudul Kampung Bahari Kampung Narkoba di Utara Jakarta yang terbit pada 2024, kasus tersebut dicatat sebagai salah satu pemberitaan awal mengenai tindak pidana narkoba di Kampung Bahari. Sebelumnya, nama kawasan ini telah muncul dalam pemberitaan pada 1996, tetapi konteksnya berkaitan dengan persoalan penggusuran warga, bukan narkotika.

Dua tersangka yang ditangkap pada 2013 disebut mengaku menjual ganja kepada sejumlah orang yang beraktivitas di sekitar Tanjung Priok, termasuk anak buah kapal, nelayan, dan pekerja angkut harian. Keterangan tersebut menjadi salah satu petunjuk awal mengenai aktivitas peredaran narkoba yang berlangsung di kawasan itu.

Kasus tersebut tidak serta-merta menjelaskan seluruh persoalan yang kemudian muncul. Namun, peristiwa itu menjadi salah satu titik awal perhatian aparat terhadap dugaan jaringan peredaran narkoba di Kampung Bahari.

Setelah penangkapan pada 2013, aparat kembali melakukan penindakan di kawasan Kampung Bahari. Salah satu operasi besar terjadi pada 2014, ketika puluhan orang diamankan dalam penggerebekan. Peristiwa berikutnya pada tahun-tahun selanjutnya membuat kawasan ini semakin sering dikaitkan dengan kasus narkotika.

Pada Maret 2022, Polda Metro Jaya kembali menggerebek Kampung Muara Bahari. Dalam operasi tersebut, 26 orang diamankan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain sabu, pil ekstasi, ganja sintetis, uang tunai, dan senjata tajam.

Penindakan berulang seperti ini membuat nama Kampung Bahari terus muncul dalam pembahasan mengenai peredaran narkoba. Ketika sebuah wilayah berkali-kali menjadi lokasi operasi aparat, perhatian publik cenderung terpusat pada kasus kriminal yang terjadi di sana.

Akan tetapi, penggerebekan merupakan bagian dari proses penegakan hukum terhadap orang-orang yang diduga terlibat. Peristiwa tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa semua penduduk di kawasan itu memiliki hubungan dengan jaringan narkoba.

Persoalan narkoba di Kampung Bahari juga tidak bisa dipahami hanya dengan melihat satu bandar atau satu kali penangkapan. Penelitian Aldrin Hutabarat pada 2024 menggambarkan adanya hubungan yang kompleks antara pemasok, pengedar, dan pengguna. Jaringan tersebut dapat memanfaatkan relasi pertemanan, kekerabatan, maupun komunitas tertentu untuk memperluas distribusi.

Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa keberadaan bandar dalam skala kecil di sejumlah titik dapat membuat jaringan lebih sulit diputus. Ketika satu pelaku ditangkap, jaringan lain berpotensi tetap berjalan apabila pemasok, jalur distribusi, dan pembeli belum seluruhnya terungkap.

Hal ini membantu menjelaskan mengapa penindakan terhadap sejumlah orang belum tentu langsung mengakhiri peredaran narkoba. Pemberantasan membutuhkan penyelidikan yang mampu mengungkap hubungan antarpelaku, sumber pasokan, aliran uang, dan pola distribusi.

Dengan demikian, persoalan Kampung Bahari bukan sekadar soal lokasi penggerebekan, melainkan juga tentang bagaimana jaringan peredaran narkotika dapat bertahan dan berkembang.

Penelitian mengenai Kampung Bahari turut menyoroti karakteristik lingkungan dan persoalan sosial yang dapat membuat suatu kawasan rentan terhadap peredaran narkoba. Kepadatan permukiman, akses lingkungan, kondisi ekonomi, serta lemahnya pengawasan disebut sebagai faktor yang perlu diperhatikan dalam memahami persoalan tersebut.

Meski demikian, faktor-faktor itu tidak boleh dipakai untuk menyederhanakan persoalan atau menyalahkan masyarakat yang tinggal di lingkungan padat. Kemiskinan, misalnya, bukan penyebab otomatis seseorang terlibat narkoba. Banyak keluarga dengan keterbatasan ekonomi tetap menjalani kehidupan secara baik dan tidak berhubungan dengan aktivitas ilegal.

Pendekatan yang hanya mengandalkan penggerebekan juga berisiko tidak menyelesaikan persoalan hingga ke akarnya. Penanganan perlu disertai penguatan lingkungan, edukasi, pencegahan penyalahgunaan narkoba, kesempatan ekonomi, dan partisipasi masyarakat.

Penelitian Aldrin Hutabarat juga menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dan keterlibatan warga untuk menangani persoalan narkoba di Kampung Bahari.

Sebutan “kampung narkoba” lebih tepat dipahami sebagai label atau stigma yang berkembang karena rangkaian kasus dan penindakan narkotika. Julukan tersebut bukan nama administratif resmi yang menggambarkan identitas seluruh penduduk Kampung Bahari.

Perbedaan ini penting karena sebuah kawasan tidak bisa disamakan dengan tindakan sebagian orang yang tinggal di dalamnya. Ada warga yang bekerja, bersekolah, mengurus keluarga, berdagang, dan menjalani kehidupan sehari-hari tanpa terlibat dalam peredaran narkoba.

Dalam pemberitaan Liputan6, persoalan Kampung Bahari juga digambarkan sebagai masalah yang kompleks, antara lain karena adanya jaringan pemasok, pengedar, dan pengguna yang saling terhubung.

Karena itu, penggunaan julukan tersebut sebaiknya disertai konteks. Tanpa penjelasan, label yang berulang kali disematkan kepada sebuah wilayah dapat membuat masyarakat luar menganggap semua penduduknya memiliki karakter dan perilaku yang sama.

Dampak julukan negatif tidak selalu berhenti pada citra sebuah kawasan. Warga yang tidak memiliki hubungan dengan peredaran narkoba juga dapat terkena imbasnya, misalnya ketika alamat tempat tinggal menjadi bahan penilaian atau menimbulkan prasangka.

Liputan6 mengangkat persoalan stigma Kampung Bahari yang dapat memengaruhi kehidupan warga. Salah satu dampak yang disebut dalam pemberitaan adalah kesulitan sebagian warga ketika mencari pekerjaan atau mengakses layanan transportasi daring.

Situasi seperti ini memperlihatkan bahwa persoalan narkoba dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas. Warga yang tidak terlibat justru berisiko menanggung konsekuensi dari tindakan orang lain.

Stigma juga dapat membuat masyarakat semakin sulit membangun kepercayaan dengan lingkungan di luar kampungnya. Padahal, dukungan sosial dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan merupakan bagian penting dalam upaya memulihkan kawasan yang menghadapi persoalan kriminalitas.

Pada 2022, Polda Metro Jaya pernah menyampaikan rencana menjadikan Kampung Muara Bahari sebagai Kampung Tangguh Bebas Narkoba. Gagasan tersebut diarahkan untuk mengubah citra kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai lokasi transaksi narkoba.

Upaya semacam ini menunjukkan bahwa penanganan masalah narkoba tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku. Lingkungan juga perlu diperkuat agar masyarakat memiliki ruang untuk terlibat dalam pencegahan, melaporkan aktivitas mencurigakan, serta mendukung warga yang ingin menjauh dari penyalahgunaan narkotika.

Pemberdayaan ekonomi, kegiatan positif bagi anak muda, edukasi keluarga, dan akses layanan rehabilitasi juga dapat menjadi bagian dari upaya jangka panjang. Program yang melibatkan warga penting agar masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek penertiban, tetapi juga sebagai bagian dari solusi.

Pada akhirnya, tujuan pemberantasan narkoba bukan sekadar menghilangkan aktivitas ilegal dari suatu wilayah. Upaya tersebut juga perlu membuka kesempatan bagi warga untuk hidup aman, memperoleh pekerjaan, dan membangun kembali citra lingkungan tempat tinggalnya.

Mengapa Kampung Bahari Dicap Kampung Narkoba?Julukan tersebut terbentuk karena rangkaian kasus peredaran narkoba dan penggerebekan yang berulang di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Catatan penelitian menunjukkan kasus narkoba mulai muncul dalam pemberitaan pada 2013, kemudian disusul penindakan pada tahun-tahun berikutnya.

Namun, sebutan “kampung narkoba” bukan identitas resmi seluruh wilayah maupun penduduknya. Di sana juga ada masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak kriminal dan justru dapat dirugikan oleh stigma yang melekat.

Karena itu, memahami sejarah Kampung Bahari perlu dilakukan secara utuh. Pemberantasan jaringan narkoba harus berjalan beriringan dengan perlindungan warga, perbaikan lingkungan sosial, dan upaya menghapus prasangka terhadap masyarakat yang tidak bersalah.

1. Sejak kapan Kampung Bahari dikaitkan dengan peredaran narkoba?

Catatan penelitian Aldrin Hutabarat menyebut pemberitaan mengenai kasus narkoba di Kampung Bahari mulai muncul pada 8 November 2013, ketika dua warga ditangkap karena diduga mengedarkan ganja.

2. Mengapa Kampung Bahari disebut kampung narkoba?

Julukan tersebut berkembang karena kawasan ini berulang kali dikaitkan dengan kasus peredaran narkoba dan menjadi lokasi penggerebekan aparat. Sebutan itu merupakan stigma, bukan nama resmi wilayah.

3. Apakah semua warga Kampung Bahari terlibat narkoba?

Tidak. Kasus narkoba melibatkan individu atau jaringan tertentu. Tidak tepat menganggap seluruh penduduk terlibat hanya berdasarkan alamat tempat tinggal mereka.

4. Mengapa peredaran narkoba di Kampung Bahari sulit diberantas?

Penelitian Aldrin Hutabarat menggambarkan jaringan pemasok, pengedar, dan pengguna yang saling terhubung melalui relasi sosial. Kondisi tersebut membuat penanganannya membutuhkan penyelidikan jaringan dan pendekatan sosial secara bersamaan.

5. Apa dampak stigma kampung narkoba bagi masyarakat?

Stigma dapat memunculkan prasangka terhadap warga yang tidak terlibat, termasuk ketika mereka mencari pekerjaan atau menggunakan layanan transportasi.