HUT Mahkamah Agung & Hari Departemen Luar Negeri RI: Sejarah Singkat

Liputan6.com, Jakarta - Setiap tanggal 19 Agustus, Indonesia merayakan dua peristiwa krusial yang membentuk fondasi ketatanegaraan modern: Hari Ulang Tahun (HUT) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Hari Departemen Luar Negeri RI. Peringatan ganda ini menjadi kesempatan untuk merefleksikan perjalanan panjang kedua institusi vital dalam menegakkan keadilan dan menjalankan diplomasi bangsa sejak awal kemerdekaan.

Mahkamah Agung, sebagai pilar yudikatif, menandai tonggak awal berdirinya peradilan di Indonesia. Pada tahun 2024, lembaga peradilan tertinggi ini genap berusia 79 tahun, sebuah usia yang merepresentasikan dedikasi dalam menjaga supremasi hukum di Tanah Air.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri, yang kini bertransformasi menjadi Kementerian Luar Negeri, juga lahir dua hari setelah proklamasi kemerdekaan. Lembaga ini segera mengambil peran sentral sebagai garda depan diplomasi Indonesia di panggung global, berjuang untuk pengakuan kedaulatan negara.

Hari Ulang Tahun (HUT) Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) diperingati setiap tanggal 19 Agustus. Melansir laman Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,  sejarah peradilan di Indonesia sebelum kemerdekaan sangat kental dipengaruhi oleh masa penjajahan Belanda. Pada periode tersebut, Hoogerechtshoof berfungsi sebagai Pengadilan Tertinggi yang berkedudukan di Jakarta, dengan yurisdiksi mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Struktur Hoogerechtshoof kala itu terdiri dari seorang Ketua, dua anggota, seorang pokrol Jenderal, dua Advokat Jenderal, serta seorang Panitera yang dibantu Panitera Muda atau lebih. Gubernur Jenderal juga memiliki wewenang untuk menambah susunan Hoogerechtshoof dengan seorang Wakil dan anggota tambahan jika diperlukan.

Setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Tanggal bersejarah ini kemudian secara resmi ditetapkan sebagai Hari Jadi Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan KMA/043/SK/VIII/1999.

Pengangkatan Ketua Mahkamah Agung pertama tersebut bertepatan dengan momen penting lainnya dalam sejarah bangsa, yaitu disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Kabinet Presidentil Pertama di Indonesia.

Sebagai informasi tambahan, setelah disahkannya UUD 1945, Mahkamah Agung terus mengalami berbagai dinamika seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Antara tahun 1946 hingga 1950, Mahkamah Agung sempat memindahkan kedudukannya ke Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibukota Republik Indonesia. Pada periode ini, Indonesia memiliki dua lembaga peradilan tertinggi, yakni Hoogerechtshof di Jakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Yogyakarta.

Setelah kapitulasi Jepang dan penghapusan Saikoo Hooin, Mahkamah Agung kembali ke Jakarta pada 1 Januari 1950. Lembaga ini kemudian mengambil alih gedung, personel, serta pekerjaan dari Hoogerechtschof. Kedudukan Mahkamah Agung semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang pada Pasal 10 ayat (2) menyatakan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dan badan kasasi bagi putusan pengadilan di bawahnya. Undang-Undang ini mencakup empat lingkungan peradilan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 kemudian semakin memantapkan kedudukan Mahkamah Agung dengan lima fungsi utama: Fungsi Peradilan, Fungsi Pengawasan, Fungsi Pengaturan, Fungsi Pemberi Nasihat, dan Fungsi Administrasi. Era Reformasi pada Mei 1998 membawa perubahan politik radikal yang melahirkan konsep Peradilan Satu Atap, yang bertujuan agar kekuasaan kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif.

Implementasi konsep Satu Atap ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Puncaknya, pada 23 Maret 2004, Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 mengalihkan organisasi, administrasi, dan finansial lingkungan Peradilan Umum, Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung.

Mengutip laman resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, selain HUT Mahkamah Agung RI, tanggal 19 Agustus juga diperingati sebagai Hari Departemen Luar Negeri Indonesia. Departemen Luar Negeri RI didirikan dua hari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945.

Sebagai salah satu dari 12 kementerian pertama yang dibentuk dalam Kabinet Presidensial pasca-proklamasi, Departemen Luar Negeri langsung mengemban tugas penting. Ahmad Soebardjo diangkat sebagai Menteri Luar Negeri pertama RI.

Smentara melansir laman Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan Indonesia (PTALI), pada paruh awal kemerdekaan, lembaga ini menjadi garda depan diplomasi Indonesia. Departemen Luar Negeri berperan aktif dalam berbagai perundingan krusial untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia, seperti Perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville (1948), dan Konferensi Meja Bundar (KMB, 1949).

Seiring berjalannya waktu dan dinamika global, Departemen Luar Negeri bertransformasi menjadi Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Perubahan ini juga dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009.

Peringatan Hari Departemen Luar Negeri RI setiap 19 Agustus menjadi momen penting untuk mengenang berdirinya lembaga ini. Sejak didirikan, Kemlu RI terus memainkan peran strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri, membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara.

Tugas utama Kemlu dari masa ke masa mencakup memperjuangkan dukungan masyarakat internasional, melakukan perundingan, hingga pada era modern berfokus pada upaya memagari potensi disintegrasi bangsa, meningkatkan citra Indonesia, membantu pemulihan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI).

Peringatan kedua momentum tersebut dapat menjadi kesempatan untuk mengenang perjuangan para tokoh bangsa dalam membangun negara pada masa-masa awal kemerdekaan. Mahkamah Agung mengingatkan pentingnya hukum dan keadilan, sedangkan sejarah Departemen Luar Negeri menunjukkan pentingnya diplomasi dan hubungan internasional dalam mempertahankan kepentingan Indonesia.

Keduanya memiliki peran berbeda, tetapi sama-sama menjadi bagian dari fondasi negara Indonesia. Sejarah 19 Agustus 1945 menunjukkan bahwa setelah merdeka, Indonesia tidak hanya harus mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga segera membangun lembaga-lembaga negara yang mampu menjalankan pemerintahan.

Dengan memahami sejarah tersebut, peringatan HUT Mahkamah Agung dan Hari Departemen Luar Negeri RI bukan sekadar mengenang tanggal berdirinya suatu lembaga. Momentum ini juga menjadi pengingat akan perjalanan panjang Indonesia dalam membangun negara yang berdaulat, menegakkan hukum, serta menjalin hubungan dengan masyarakat internasional.

1. Siapa Ketua Mahkamah Agung RI yang pertama?

Ketua Mahkamah Agung RI yang pertama adalah Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja, yang dilantik pada 19 Agustus 1945.

2. Apa yang dimaksud dengan konsep "Peradilan Satu Atap" di Mahkamah Agung?

Konsep "Peradilan Satu Atap" adalah gagasan bahwa kekuasaan kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif, dengan Mahkamah Agung mengelola organisasi, administrasi, dan finansial seluruh lingkungan peradilan.

3. Kapan Hari Departemen Luar Negeri RI diperingati?

Hari Departemen Luar Negeri RI diperingati setiap tanggal 19 Agustus.

4. Apa peran penting Departemen Luar Negeri pada awal kemerdekaan Indonesia?

Pada awal kemerdekaan, Departemen Luar Negeri menjadi garda depan diplomasi Indonesia, terlibat dalam perundingan seperti Perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville (1948), dan Konferensi Meja Bundar (KMB, 1949) untuk mendapatkan pengakuan internasional.