Kapan Pemilu Pertama Orde Baru? Ketahui Pelaksanaan, Hasil, dan Dampaknya

Liputan6.com, Jakarta Setelah pengunduran diri Presiden Sukarno pada tahun 1967, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam kehidupan politik dan sosialnya. Kondisi ekonomi yang buruk, demonstrasi-demonstrasi besar, dan adanya ketegangan antar etnis dan agama, mengakibatkan kekosongan kekuasaan yang berujung pada pergantian rezim. Pada 1966, Soeharto diangkat sebagai pemimpin Angkatan Darat Indonesia dan pada tahun 1967 ia resmi menjadi Presiden, mengakhiri kekuasaan Sukarno dan memulai masa pemerintahan Orde Baru.

Pemilu pertama Orde Baru diselenggarakan pada tahun 1971 yang bertujuan untuk melaksanakan demokrasi yang lebih teratur dan terorganisir. Pemilu ini menandai dimulainya pemerintahan Orde Baru yang ditempati oleh partai politik yang mendukung Soeharto. Dalam Pemilu Pertama Orde Baru, hanya terdapat tiga partai politik yang diakui oleh pemerintah, yaitu Golkar, PPP, dan PDI yang dihadapkan dengan pair-parirannya yang disponsori oleh pemerintah.

Hasil dari Pemilu Pertama Orde Baru menunjukkan kemenangan telak bagi partai Golkar yang secara signifikan mendominasi kursi-kursi di DPR. Dampak dari Pemilu Pertama Orde Baru ini adalah mengukuhkan kekuasaan politik Soeharto dalam memerintah Indonesia selama puluhan tahun, namun juga menimbulkan kontroversi terkait proses demokrasi yang terbelenggu.

Untuk memahami bagaimana pelaksanaan pemilu pertama Orde Baru, simak penjelasan selengkapnya berikut ini seperti yang telah dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber, Selasa (13/2/2024).

Mulai dari tata cara nyoblos pemilu 2024 hingga jelang hari pencoblosan malah banjir, berikut sejumlah berita menarik Newa Flash Liputan6.com.

2 dari 5 halaman

Pelaksanaan Pemilu Pertama Orde Baru

Pada tanggal 3 Juli 1971, pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mengadakan pemilu pertama setelah berlakunya Orde Baru. Proses pemilihan dilakukan melalui sistem pemilihan satu tahap, dengan partai politik yang terlibat harus terlebih dahulu disetujui oleh pemerintah. Peraturan yang mengatur pemilu ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemilihan Umum dan Pengangkatan Anggota Lembaga-Lebaga Tinggi Negara.

Dalam pemilu pertama Orde Baru, sistem pemilu yang digunakan adalah sistem pemilihan umum dengan sistem representasi proporsional. Dalam sistem ini, pemilih memilih partai politik, bukan calon individu. Jumlah kursi yang diperoleh oleh masing-masing partai politik ditentukan berdasarkan persentasi suara yang diperoleh oleh partai tersebut.

Pemilu pertama Orde Baru merupakan bagian dari agenda politik pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat dominasi Partai Golongan Karya (Golkar) yang didukung penuh oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemilu pertama Orde Baru dianggap kontroversial karena terdapat berbagai kecurangan dan ketidakadilan yang dilaporkan selama proses pemilihan.

3 dari 5 halaman

Partisipasi Politik di Pemilu Pertama Orde Baru

KPU Gelar Simulasi Pemilu untuk Penyandang Disabilitas — Penyandang disabilitas memasukkan surat suara ke dalam kotak saat simulasi Pemilu di Jakarta, Kamis (14/2). KPU menyediakan sejumlah fasilitas di TPS untuk penyandang disabilitas. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu pertama Orde Baru dapat dianggap tinggi, dengan sekitar 85% dari jumlah pemilih terdaftar yang berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Jumlah pemilih terdaftar mencapai sekitar 75 juta orang, menunjukkan minat yang besar dalam proses demokrasi pada saat itu.

Partisipasi pemilih ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Orde Baru untuk menciptakan legitimasi politik dan stabilitas di negara tersebut. Di samping itu, pemilihan partai politik yang tersedia juga cukup bervariasi dengan adanya berbagai pilihan partai politik yang ikut serta dalam pemilu tersebut.

Partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu pertama Orde Baru antara lain Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Golongan Karya (Golkar). Sementara itu, profil calon-calon yang bersaing dalam pemilihan juga bervariasi, dari tokoh-tokoh yang sudah dikenal sebelumnya hingga tokoh-tokoh baru yang mencoba peruntungannya dalam dunia politik pada saat itu.

4 dari 5 halaman

Hasil Pemilu Pertama Orde Baru

Ilustrasi pemilu, pilkada, pilpres. (Photo by Element5 Digital on Unsplash)

Pemilu Pertama Orde Baru dilaksanakan pada 3 Juli 1971 setelah terjadinya Gerakan 30 September 1965. Hasil akhir pemilu tersebut memenangkan partai politik Golkar yang diperintah oleh Presiden Soeharto. Golkar berhasil meraih 231 kursi dari 360 kursi yang ada di parlemen, sedangkan partai politik lainnya hanya mendapatkan 129 kursi.

Distribusi kekuasaan di parlemen setelah pemilu pertama Orde Baru sangat menguntungkan Golkar untuk mengendalikan pemerintahan. Dengan demikian, pemerintahan Soeharto mendapatkan dukungan parlementer yang kuat, sehingga kebijakan-kebijakan politiknya dapat dengan mudah dilaksanakan.

Dampak dari hasil pemilu pertama Orde Baru terhadap dinamika politik nasional adalah konsolidasi kekuasaan pemerintah yang kuat di tangan Soeharto. Hal ini memberikan stabilitas politik dan ekonomi bagi negara, namun juga memunculkan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang otoriter. Pemilu pertama Orde Baru juga menandai dimulainya era kepemimpinan otoriter Soeharto yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade.

5 dari 5 halaman

Evaluasi dan Dampak Pemilu Pertama Orde Baru

Ilustrasi Pemilu Pilkada Pilpres (Freepik) — Ilustrasi Pemilu/Pilkada/Pilpres (Freepik)

Pemilu pertama Orde Baru merupakan peristiwa bersejarah yang sangat penting dalam sejarah politik Indonesia. Dalam evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu tersebut, banyak yang menyoroti keadilan, transparansi, dan integritas pemilu tersebut. Meskipun terdapat beberapa kekurangan, pemilu pertama Orde Baru dianggap memperlihatkan kemajuan dalam hal partisipasi politik dan pengaturan sistem pemilu.

Dampak dari pemilu pertama Orde Baru sangat signifikan terhadap perkembangan politik dan sosial Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru. Pemilu ini membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia, dengan terciptanya kestabilan politik dan keamanan yang menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi.

Jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya di Indonesia, seperti pemilu pada masa pemerintahan Sukarno atau masa kolonial Belanda, pemilu pertama Orde Baru menunjukkan perubahan politik yang signifikan, termasuk mendesakkan peran partai politik yang lebih kuat dan mengurangi dominasi pasukan militer dalam politik.

Dengan demikian, pemilu pertama Orde Baru memiliki dampak yang cukup besar terhadap perkembangan politik dan sosial di Indonesia, serta menunjukkan perubahan signifikan dalam tata cara pelaksanaan pemilu.