Sejarah Pemilu di Indonesia dari Awal sampai Sekarang Tahun 2024

Liputan6.com, Jakarta - Sejarah pemilu di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga tahun 2024, mencerminkan evolusi dan dinamika dalam sistem politik negara ini. Pemilu pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 dalam suasana Demokrasi Parlementer. Sejak saat itu, pemilu menjadi fondasi utama demokrasi Indonesia, merefleksikan partisipasi rakyat dalam menentukan arah politik dan kepemimpinan negara.

Pada setiap fase sejarah pemilu di Indonesia, tercatat tonggak-tonggak penting yang mencerminkan perubahan politik. Terutama dari masa Orde Baru hingga era reformasi, dan membentuk wajah demokrasi Indonesia yang semakin matang di tahun 2024.

Periode Orde Baru, yang berlangsung dari 1966 hingga 1998, menyaksikan dominasi Golkar dalam setiap pemilu, menciptakan tatanan politik yang sangat terkendali. Namun, reformasi pada akhir tahun 1990-an membawa perubahan dramatis dengan dilakukannya pemilu tahun 1999. Pemilu ini menjadi simbol transisi dari rezim otoriter menjadi demokrasi multipartai, memberikan kebebasan politik yang lebih besar kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung.

Sejarah Pemilu di Indonesia dari awal sampai tahun 2004 menjadi tonggak bersejarah dengan penerapan sistem pemilihan presiden langsung. Ini membawa tatanan politik yang lebih demokratis dan inklusif.

Hingga tahun 2019, sejarah pemilu di Indonesia terus menjadi arena vital bagi demokrasi, menciptakan ruang partisipasi yang semakin besar bagi rakyat. Pemilu 2019 mengukuhkan kembali kepemimpinan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, sementara Pemilu 2024 yang akan datang dijanjikan menjadi babak baru. Pemilu di Indonesia, dari awal hingga tahun 2024, menjadi kisah dinamis yang merefleksikan semangat dan evolusi demokrasi dalam perjalanan panjang bangsa ini.

Berikut Liputan6.com ulas sejarah Pemilu di Indonesia dari awal sampai sekarang tahun 2024 yang dimaksudkan mengutip dari laman website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (1/2/2024).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara kepada empat penyelenggara Pemilu Kabupaten Tolikara dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Nomor 34-PKE-DKPP/X/2022.

2 dari 5 halaman

Sejarah Pemilu di Indonesia: Dari Masa Parlementer (1955) Hingga Masa Orde Baru (1971-1997)

Hasil Pemilu 1955 — Suasana pelaksanaan Pemilu 1955. (Sumber: bawaslu.go.id)

Tahun 1955

Pemilu 1955, menjadi landasan awal dalam sejarah pemilu di Indonesia pasca-proklamasi kemerdekaan. Dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer di bawah Kabinet Burhanuddin Harahap, pemilu ini menandai pemilihan anggota DPR dan Dewan Konstituante. Sistem pemilu proporsional diterapkan, dan Indonesia dipimpin oleh Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

Namun, pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden, mengubah dasar negara menjadi UUD 1945, dan mengganti DPR dan Konstituante dengan DPR-GR serta Kabinet Gotong Royong.

Tahun 1971

Periode Orde Baru dimulai dengan Pemilu 1971, yang menjadi sejarah pemilu kedua di Indonesia. Dilaksanakan pada masa pemerintahan Soeharto, pemilu ini bertujuan memilih anggota DPR dengan menerapkan sistem perwakilan berimbang dan stelsel daftar.

Selama 32 tahun kepemimpinan Soeharto, enam kali pemilu diadakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II. Selama masa ini, Presiden dipilih oleh MPR, mengukuhkan dominasi politik Soeharto.

Tahun 1998

Pada tahun 1998, berakhirnya era Soeharto menyaksikan pergantian kekuasaan kepada Presiden BJ. Habibie. Perubahan ini membawa Indonesia menuju tahapan baru dalam sejarah pemilu. Melalui Sidang Istimewa MPR RI pada 23 Juli 2001, diputuskan bahwa Presiden akan dipilih melalui pemilihan langsung. Ini sejarah pemilu di Indonesia sebelum memasuki era reformasi.

Proses ini merefleksikan evolusi sistem politik Indonesia dari Masa Parlementer ke Masa Reformasi. Disebut menciptakan pondasi bagi sistem pemilu yang lebih demokratis dan inklusif dalam sejarah politik Indonesia hingga saat ini.

3 dari 5 halaman

Sejarah Pemilu di Indonesia: Dari Masa Reformasi (1999-2009) Hingga Pemilu Pertama Langsung (2004)

Wajah Ceria BJ Habibie Didampingi Ainun Memimpin Indonesia — Presiden BJ Habibie didampingi istrinya Ainun Habibie melambaikan tangan kepada wartawan saat tiba di Gedung Parlemen, Jakarta, 21 Sptember 1999. Habibie bakal dikebumikan di Taman Makan Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan pada Kamis, 12 September 2019. (AFP Photo/Oka Budhi)

Tahun 1999

Masa Reformasi di Indonesia, yang dimulai pada akhir tahun 1990-an, membawa perubahan signifikan dalam sejarah pemilu di Indonesia ini. Pemilu 1999 menjadi tonggak penting sebagai pemilu pertama yang diselenggarakan dalam atmosfer reformasi.

Pada tanggal 7 Juni 1999, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, mengikuti sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Terdapat 48 partai politik yang turut serta dalam proses pemilu ini, menandai keberagaman politik yang muncul pasca-reformasi.

Tahun 2001

Pada masa ini, Indonesia mengalami pergantian kepemimpinan dari BJ. Habibie ke Abdurrahman Wahid dan kemudian Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Namun, dinamika politik terus berlanjut dengan pergantian pasangan kepemimpinan hingga Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan ketetapan MPR RI No. II/MPR/2001.

Tahun 2004

Pemilu 2004 menjadi tonggak sejarah lainnya, menandai pemilu pertama kali di mana rakyat Indonesia dapat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD, serta memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden.

Dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004, pemilu ini menggunakan sistem proporsional terbuka untuk pertama kalinya, memberikan kesempatan lebih besar bagi partai-partai kecil untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Hasil dari Pemilu Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden 2004 menyaksikan terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2004-2009.

Pemilu 2004 menandai langkah signifikan dalam perjalanan demokrasi Indonesia, menunjukkan kematangan politik dan partisipasi yang semakin meningkat dari masyarakat dalam menentukan arah politik dan kepemimpinan negara. Sejarah pemilu di Indonesia terus berlanjut dengan perubahan-perubahan yang mencerminkan dinamika politik dan aspirasi demokratis dari rakyat Indonesia.

4 dari 5 halaman

Sejarah Pemilu di Indonesia: Dari Masa Reformasi (2009) Hingga Pemilu 2014

PHOTO: Momen Keakraban Presiden Jokowi, Megawati dan SBY — Presiden ke 6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono berjabat tangan dengan Presiden ke 5 RI, Megawati Soekarnoputri jelang Upacara HUT Kemerdakaan RI ke 72 di Istana Merdeka, Kamis (17/8). (Liputan6.com/via Anung Anindhito)

Tahun 2014

Pemilu 2009 menandai pemilu ketiga dalam masa reformasi Indonesia. Dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009, pemilu ini menjadi ajang untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD se-Indonesia untuk periode 2009-2014. Proses pemilihan presiden dan wakil presiden juga dilaksanakan serentak pada tanggal 8 Juli 2009.

Hasil dari Pilpres 2009 menegaskan kembali kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009-2014, menandai lanjutan dari kepemimpinan sebelumnya.

Pemilu 2014 menjadi titik penting dalam sejarah politik Indonesia. Dilaksanakan secara serempak dua kali untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD berlangsung pada 9 April 2014 di dalam negeri dan 30 Maret-6 April 2014 di luar negeri. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kemudian dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014.

Tahun 2019

Hasil dari Pilpres 2014 mengukuhkan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019, mencerminkan perubahan politik signifikan dalam dinamika kepemimpinan negara.

Kedua pemilu ini menandai evolusi demokrasi Indonesia, menunjukkan komitmen yang semakin kuat terhadap proses demokratisasi dan partisipasi politik yang lebih luas dari masyarakat. Pemilu menjadi arena bagi perubahan politik yang substansial, dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang semakin meneguhkan esensi demokrasi dalam proses politik Indonesia.

Sampai tahun ini, sejarah pemilu di Indonesia dari masa reformasi hingga pemilu 2014 mencerminkan perjalanan panjang menuju kedewasaan politik dan demokrasi yang terus berkembang dalam bangsa Indonesia.

5 dari 5 halaman

Sejarah Pemilu di Indonesia: Dari Masa Reformasi Hingga Pemilu 2024

Jokowi Perintahkan Mahfud Md Selesaikan Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh — Presiden Jokowi memerintahkan Menko Polhukam Mahfud Md untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya di Aceh. Hal itu disampaikan Jokowi saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin 4 Desember 2023. (Merdeka.com)

Tahun 2019

Pemilu 2019, yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019, menjadi momen penting dalam sejarah politik Indonesia. Hasil dari Pemilu 2019 menegaskan kembali kemenangan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2019-2024.

Pemilu ini mencerminkan lanjutan dari proses demokratisasi yang telah berlangsung sejak masa reformasi, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih pemimpin mereka.

Tahun 2024

Pemilu 2024 akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Pilpres 2024 akan menjadi pemilihan umum kelima dalam sejarah pemilu di Indonesia dan akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 sesuai dengan Peraturan KPU terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

Proses pemilu ini akan menjadi momen krusial di mana rakyat Indonesia akan kembali menentukan arah politik dan kepemimpinan negara untuk periode berikutnya.

Perjalanan sejarah pemilu di Indonesia dari awal sampai sekarang mencerminkan evolusi dan perkembangan demokrasi di negara ini. Proses pemilu telah menjadi wahana bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi politik mereka dan memilih pemimpin yang dianggap mewakili kepentingan mereka secara langsung.

Setiap pemilu menjadi kesempatan untuk memperkuat fondasi demokrasi dan memperkokoh nilai-nilai keadilan, transparansi, dan partisipasi politik dalam masyarakat Indonesia.