BPJS Kesehatan Siap Tanggung Biaya Perawatan Peserta yang Terkena COVID-19 di Masa Endemi

Pedoman biaya perawatan COVID-19 yang ditanggung BPJS Kesehatan resmi tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pedoman ini diteken Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, tertanggal 1 Agustus 2023.

Pada Pasal 9 dijelaskan:

1. Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dirawat sebelum berlakunya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang 'Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia' tetap dapat mengajukan klaim penggantian biaya pelayanan pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan mengenai Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Setelah berlakunya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mulai dirawat pada paling lambat tanggal 31 Agustus 2023 dapat mengajukan klaim penggantian biaya mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan mengenai Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Terkait hal ini, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyampaikan bahwa penjelasan lebih lengkap soal kapan biaya pasien COVID ditanggung pemerintah, dalam hal ini BPJS, terjawab dalam Lampiran Bab IV poin 4d tentang Pendanaan.

"Disebutkan bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pelayanan pasien COVID-19 ditanggung melalui mekanisme jaminan kesehatan nasional, dibiayai secara mandiri oleh masyarakat, atau dibiayai oleh penjamin lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Timboel kepada Health Liputan6.com melalui pesan singkat baru-baru ini.

"Ini, artinya pasca 31 Agustus 2023, peserta JKN yang kena COVID-19 dibiayai oleh Program JKN," dia menekankan.

Perlu digarisbawahi, biaya pasien COVID-19 yang ditanggung BPJS Kesehatan ditujukan khusus bagi peserta JKN. Dalam hal ini, bagi peserta non JKN yang terkena COVID-19, maka tidak ditanggung BPJS.

Sehingga harus membayar sendiri atau menggunakan jaminan asuransi kesehatan lain.

"Sementara masyarakat yang bukan peserta JKN atau peserta JKN yang non aktif karena menunggak iuran atau iurannya tidak dibayar Pemerintah lagi (bagi Penerima Bantuan Iuran/PBI) harus membayar sendiri atau menggunakan penjaminan lainnya," kata Timboel Siregar.