Sukses

Surat Siti Fadilah Supari untuk Jokowi: Jangan Biarkan Rakyat Kita Menangis

Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, yang kini tengah menjalani masa tahanan di Rutan Pondok Bambu menulis surat untuk Jokowi.

Liputan6.com, Jakarta Siti Fadilah Supari, Menteri Kesehatan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, melayangkan sepucuk surat pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta.

Surat bertanggal 24 April 2020 itu dikonfirmasi oleh kuasa hukum Siti Fadilah Supari, Achmad Cholidin, benar ditulis oleh kliennya.

Melalui surat tersebut, Siti Fadilah menyampaikan keprihatinan akan situasi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia. Tak hanya itu, wanita 70 tahun itu juga memberi masukan usulan yang menurutnya dapat memperkuat kebijakan yang telah ditetapkan Jokowi dalam mengatasi wabah Corona.

Cukup banyak masukan yang disampaikan Siti Fadilah yang awalnya ditulis dalam tujuh lembar kertas. Salah satunya mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi rakyat. Menurutnya, kebijakan yang dibuat Jokowi terkait bantuan sosial belum benar-benar menyentuh seluruh rakyat.

"Pak Jokowi yang baik, jangan biarkan rakyat kita menangis. Perintah Bapak untuk segera memenuhi kebutuhan dasar bagi rakyat di dalam wilayah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sudah sangat jelas. Namun di tingkat bawah saat ini masih belum bisa merasakan kebijakan tersebut. Saya dengar bantuan sosial belum diterima sebagian besar rakyat kita. Padahal rakyat sudah lebih sebulan harus tinggal di rumah dan tidak bekerja sebulan sebelum PSBB diberlakukan," tulis Siti Fadilah.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pemberdayaan Bidan Desa

Siti mengkritisi dapur-dapur umum yang belum serius didirikan oleh para perangkat desa. Ia berharap ada monitoring dan evaluasi di daerah-daerah yang menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Siti juga menyinggung rumah karantina bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dengan Pengawasan (PDP) yang seharusnya sudah ada di tingkat desa dan kelurahan.

Tak hanya mengkritisi, Siti Fadilah juga menyarankan untuk memberdayakan para bidan desa guna memonitor, mengevaluasi, dan melakukan screening kasus COVID-19.

"Oh iya Pak, setahu saya Kementerian Kesehatan punya bidan-bidan desa yang barusan jadi CPNS beberapa waktu lalu. Mereka punya jadwal rutin Posyandu. Mereka juga sudah biasa door to door memeriksa kesehatan rakyat di desa. Bidan desa dan Posyandu bisa jadi salah satu ujung tombak monitoring dan evaluasi maupun untuk screening," tulisnya.

Pada penghujung surat, Siti menulis, "Pak Jokowi yang baik, pada Bapaklah kami semua, rakyak Indonesia, menggantungkan keselamatan masa depan bangsa dan negara ini. Semoga kita bisa secepatnya menang dari wabah Corona."

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.