PBB Sepakat Peta Baru, Afrika Tak Lagi Tampak Kecil

Liputan6.com, Jakarta - Peta dunia menggambarkan ukuran negara berubah. Penggunaan peta baru dunia itu setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui penggunaan peta dunia lebih akurat dalam menggambarkan ukuran Afrika.

Keputusan Majelis Umum PBB tersebut tertuang dalam resolusi 'Correct the Map' diputuskan Jumat (4/9/2026), sebagaimana dilansir dari thenationalnews pada Sabtu (5/9/2026).

Dalam keputusannya, Majelis Umum PBB mendukung resolusi menyerukan peralihan dari proyeksi Mercator yang selama ini digunakan untuk menggambarkan peta dunia. Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menentang resolusi tersebut.

164 negara mendukung resolusi diajukan Togo dan didukung Uni Afrika tersebut dengan enam abstain, dan satu suara menolak dari Amerika Serikat.

Resolusi tersebut mendorong negara-negara anggota PBB, organisasi internasional, dan pihak lainnya untuk mempromosikan penggunaan peta yang lebih akurat dalam menggambarkan perbandingan ukuran benua, khususnya Afrika.

Proyeksi Mercator dikembangkan pada abad ke-16 dan hingga kini masih banyak digunakan. Proyeksi ini mendistorsi ukuran daratan, terutama wilayah yang berada dekat kutub, sehingga Afrika terlihat lebih kecil dibandingkan kawasan seperti Eropa dan Amerika Utara.

"Keberlangsungan distorsi ini dalam peta telah menimbulkan konsekuensi signifikan dari waktu ke waktu," kata Menteri Luar Negeri Togo Robert Dussey dalam sidang Majelis Umum PBB.

Menurut Dussey, penggunaan Mercator tersebut turut berkontribusi pada pengecilan secara simbolis ukuran Afrika, serta wilayah lainnya, yang menciptakan pandangan yang tidak seimbang mengenai geografi dunia.

Namun Dussey menegaskan kampanye tersebut tidak sekadar menyangkut persoalan kartografi.

"Ini berkaitan dengan keadilan kognitif, akses terhadap pengetahuan geografis yang akurat, martabat masyarakat, dan memori sejarah," ujar dia.

Resolusi tersebut juga menyerukan kerja sama antara badan-badan PBB, organisasi regional, kalangan akademisi, lembaga pemikir, dan kelompok teknologi untuk memperkuat kemampuan pemetaan nasional serta mendukung penelitian dan inovasi, khususnya di negara-negara berkembang dan Afrika.

Amerika Serikat menentang resolusi tersebut. Washington menilai resolusi tersebut upaya ideologis yang dapat merusak kredibilitas PBB.

"Inisiatif ini disajikan sebagai upaya sederhana untuk memperbarui proporsi kartografi," kata Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz.

"Amerika Serikat melihat bahwa inisiatif ini tidak dapat dipisahkan dari proyek ideologis yang jauh lebih besar dan radikal yang melatarbelakanginya," ujar dia.

Waltz mengkritik Majelis Umum PBB karena membahas "proyek peta dari abad ke-16 dan perannya dalam mendorong reparasi serta keadilan kognitif", alih-alih membahas berbagai tantangan terhadap perdamaian internasional.

"Resolusi seperti ini dan agenda ideologis yang dipromosikannya menjadi penghambat pekerjaan kita di sini dan menjadi alasan lembaga ini kehilangan kredibilitas," kata Waltz.

"Ketika PBB mempertanyakan mengapa mereka kehilangan legitimasi di dunia dan berulang kali tidak dianggap serius, kami menunjuk pada resolusi seperti ini," lanjutnya.

Resolusi tersebut mempromosikan proyeksi Equal Earth yang dinilai lebih akurat dalam menggambarkan ukuran benua.

Namun, Utusan Ukraina untuk PBB Andriy Melnyk, yang memilih abstain, mengatakan Kyiv tidak dapat mendukung resolusi tersebut dalam bentuknya saat ini karena "masalah khusus terkait proyeksi kartografi Equal Earth".

"Pada peta Equal Earth, sebagian wilayah Ukraina yang untuk sementara diduduki Rusia dalam pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB dan hukum internasional digambarkan dengan cara yang sepenuhnya tidak dapat diterima," kata Melnyk.

Melnyk menilai penggambaran tersebut melanggar prinsip kedaulatan dan integritas wilayah. Menurutnya, hal itu juga tidak sejalan dengan sejumlah resolusi Majelis Umum PBB yang menegaskan integritas teritorial Ukraina dan menolak aneksasi Krimea oleh Rusia pada 2014.