Iran: Selat Hormuz Tak Akan Kembali seperti Sebelum Perang

Liputan6.com, Teheran - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan situasi di Selat Hormuz tidak akan pernah kembali seperti sebelum perang. Ia menegaskan, kesepakatan dengan Oman tidak serta-merta berarti selat tersebut akan dibuka kembali.

Dalam wawancara yang disiarkan televisi pada Minggu (2/8/2026) malam, Baqaei mengungkapkan bahwa pembicaraan antara Teheran dan Muscat mengenai masa depan Selat Hormuz telah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Pembicaraan itu bertujuan menyusun kerangka kerja untuk menjamin keamanan pelayaran di kawasan tersebut.

"Dalam keadaan apa pun, Selat Hormuz tidak akan kembali seperti sebelum perang, yakni sebelum 28 Februari," kata Baqaei seperti dilaporkan kantor berita Iran, IRNA.

Ia menjelaskan, Iran dan Oman merupakan dua negara yang berada di pesisir Selat Hormuz. Karena itu, keduanya memiliki tanggung jawab bersama untuk bekerja sama menjaga keamanan maritim dan keselamatan pelayaran.

Menurut Baqaei, pembicaraan antara kedua negara dimulai segera setelah gencatan senjata berlaku pada 8 April. Sejak saat itu, Iran dan Oman telah beberapa kali bertukar pandangan mengenai masalah tersebut.

Ia mengatakan, kunjungan luar negeri pertama Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi setelah perang adalah ke Oman. Dalam kunjungan itu, Araghchi membahas persoalan Selat Hormuz dan rencana pembentukan jalur pelayaran yang aman bersama Sultan Oman dan menteri luar negeri negara tersebut.

Baqaei juga menyinggung isi nota kesepahaman mengenai penghentian perang. Menurutnya, klausul kelima dalam dokumen tersebut mengatur bahwa pengelolaan Selat Hormuz pada masa mendatang harus dilakukan oleh Iran dengan berkonsultasi bersama Oman dan berdialog dengan negara-negara di kawasan.

"Selama 22 atau 23 hari pertama pelaksanaan kesepakatan, jalur utara Selat Hormuz sepenuhnya aman dan kapal-kapal dapat melintas. Namun, sebelum masa 30 hari yang direncanakan untuk memulihkan lalu lintas pelayaran seperti sebelum perang berakhir, terjadi agresi terhadap Iran," ujarnya.

Baqaei mengatakan jalur yang nantinya disepakati di Selat Hormuz bukanlah jalur utara maupun jalur selatan yang saat ini digunakan. Iran dan Oman, kata dia, akan menetapkan jalur baru berdasarkan kesepakatan kedua negara.

Ia menuturkan bahwa pembicaraan antara Teheran dan Muscat bersifat bilateral dan tidak berkaitan dengan pihak ketiga.

"Kami harus memastikan Selat Hormuz tidak dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang telah melakukan agresi terhadap Iran. Karena itu, diperlukan sebuah mekanisme yang sepenuhnya menghormati hak kedaulatan Iran," tutur Baqaei.

Dalam bagian lain wawancara tersebut, Baqaei menanggapi ancaman sejumlah pejabat Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Ia mengatakan pernyataan semacam itu bukan hal baru karena Teheran sebelumnya telah menghadapi tindakan militer secara langsung.

"Kami telah menghadapi sesuatu yang lebih dari sekadar ancaman. AS telah melakukan dua, atau dalam pengertian tertentu tiga, agresi militer berintensitas tinggi terhadap Iran. Kami telah melewati semua tahapan itu," ungkapnya.

Baqaei menekankan, setiap keputusan Iran dibuat berdasarkan kepentingan nasional dan pertimbangan keamanan. Keputusan tersebut, kata dia, tidak akan dipengaruhi oleh ancaman, intimidasi, ataupun tekanan media.

Menanggapi klaim Presiden Donald Trump bahwa Iran pernah berusaha agar serangan terhadap negaranya dihentikan, Baqaei menyatakan klaim semacam itu telah berulang kali terbukti tidak berdasar.

Ia menilai penggunaan media sosial merupakan bagian dari perang psikologis dan perang media terhadap Iran.

"Anggapan bahwa ancaman dan tekanan media dapat membuat Iran mundur dari pendirian dasarnya bertentangan dengan pengalaman selama ini. Kami akan terus bertindak berdasarkan apa yang paling sesuai dengan kepentingan negara," tegasnya.

Baqaei juga mengatakan Iran telah menerima komunikasi diplomatik dari Bulgaria, Inggris, dan Ukraina dalam 24 jam sebelumnya. Iran, ujarnya, berkewajiban memperingatkan berbagai pihak mengenai dampak yang dapat timbul apabila kembali terjadi agresi atau peningkatan ketegangan militer.

"Negara mana pun yang ikut membantu agresi terhadap Iran atau menyediakan pangkalan militer, fasilitas, maupun dukungan logistik kepada pihak penyerang akan menempatkan dirinya sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas agresi tersebut. Negara itu juga harus menerima konsekuensi dari tindakannya," kata Baqaei.

Ia menggarisbawahi sikap Iran didasarkan pada hak membela diri dan prinsip-prinsip hukum internasional. Setiap negara, sebutnya, bertanggung jawab melindungi kepentingan nasional dan keamanannya.

Baqaei menegaskan, kesepahaman antara Teheran dan Muscat mengenai jalur pelayaran baru merupakan persoalan yang berbeda dari keputusan apakah Selat Hormuz akan dibuka kembali atau tetap dibatasi.