Konflik Pakistan-Afghanistan 2026: Ketegangan Perbatasan hingga Krisis Strategi Jangka Panjang

Liputan6.com, Islamabad - Konflik yang kian memanas antara Pakistan dan Afghanistan sepanjang 2026 berkembang menjadi salah satu krisis keamanan paling serius di Asia Selatan sejak berakhirnya “Perang Melawan Teror”. Serangan udara lintas batas, baku tembak artileri, serta meningkatnya aksi militan telah mengubah hubungan yang sebelumnya tegang namun terkendali menjadi konfrontasi terbuka.

Pemerintah Pakistan menuduh rezim Taliban Afghanistan melindungi Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), kelompok militan yang berada di balik berbagai serangan di wilayahnya. Islamabad merespons dengan meningkatkan operasi militer, termasuk serangan udara ke wilayah Afghanistan, dengan dalih menargetkan basis militan yang beroperasi dari seberang perbatasan.

Namun, sejumlah analis menilai krisis ini tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan kontra-terorisme. Konflik yang terjadi saat ini disebut sebagai akumulasi dari kebijakan panjang Pakistan yang selama puluhan tahun membina dan memanfaatkan kelompok militan sebagai instrumen strategis. Kini, jaringan yang dahulu didukung justru berbalik menjadi ancaman domestik.

Relasi Pakistan dengan Taliban bermula sejak kemunculan kelompok tersebut pada pertengahan 1990-an. Islamabad saat itu melihat Taliban sebagai mitra strategis untuk memastikan pengaruhnya di Afghanistan sekaligus membatasi ruang gerak India di kawasan, dikutip dari laman hstoday, Kamis (19/3/2026).

Ketika Taliban pertama kali berkuasa pada 1996–2001, Pakistan menjadi salah satu negara yang mengakui pemerintahan tersebut. Bahkan setelah Taliban digulingkan melalui operasi militer pimpinan Amerika Serikat pada 2001, berbagai laporan menyebut jaringan Taliban tetap menemukan perlindungan di wilayah Pakistan.

Selama dua dekade konflik, sejumlah pejabat Barat dan pemerintah Afghanistan menuduh aparat keamanan Pakistan mempertahankan hubungan dengan faksi Taliban, meski di saat bersamaan Islamabad menyatakan diri sebagai mitra dalam perang melawan terorisme.

Ketika Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, sebagian elit politik Pakistan menyambutnya sebagai kemenangan strategis. Pemerintah saat itu meyakini Kabul di bawah Taliban akan bersikap kooperatif, termasuk dalam menekan kelompok anti-Pakistan seperti TTP.

Asumsi tersebut terbukti keliru. Taliban tidak bertindak sebagai sekutu yang sepenuhnya tunduk pada kepentingan Pakistan. Bagi Taliban, TTP bukan sekadar kelompok militan, tetapi juga memiliki kedekatan ideologis dan etnis.

Sejak 2021, serangan TTP di wilayah Pakistan meningkat tajam. Islamabad pun mengandalkan pendekatan militer, termasuk serangan udara ke Afghanistan timur. Namun, langkah ini memicu korban sipil dan meningkatkan sentimen anti-Pakistan di Afghanistan, tanpa mengubah keseimbangan strategis secara signifikan.

Taliban tetap berkuasa di Kabul, sementara TTP terus melancarkan serangan. Respons militer Pakistan dinilai belum memberikan hasil yang menentukan, sekaligus memperburuk dampak kemanusiaan.

Dimensi Internal: Balochistan dan Ketegangan Domestik

Di sisi lain, Pakistan juga menghadapi tekanan internal, khususnya di wilayah Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa. Islamabad menuding Afghanistan turut menampung kelompok separatis seperti Tentara Pembebasan Baloch (BLA), namun banyak pihak menilai akar konflik di wilayah tersebut justru berasal dari kebijakan domestik Pakistan sendiri.

Penangkapan aktivis hak asasi manusia Baloch, termasuk figur seperti Mahrang Baloch, memperkuat kritik terhadap pendekatan keamanan yang represif. Organisasi HAM internasional menilai langkah tersebut mencerminkan pola penanganan yang menganggap aktivisme sipil sebagai ancaman.

Ketidakstabilan ini juga berdampak pada proyek strategis, termasuk investasi China melalui Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC). Serangan terhadap pekerja asing dan infrastruktur meningkatkan kekhawatiran Beijing terhadap keamanan di kawasan.

Kondisi domestik Pakistan turut diperumit oleh dinamika politik internal. Sistem politik yang menggabungkan pemerintahan sipil dan pengaruh militer dinilai melemahkan institusi demokrasi dan hak-hak sipil.

Mantan Perdana Menteri Imran Khan, yang sebelumnya menjadi tokoh dominan politik Pakistan, masih berada di penjara setelah digulingkan dalam situasi kontroversial. Sementara itu, pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif menghadapi tekanan di tengah krisis keamanan dan ekonomi.

Di tingkat internasional, Pakistan kembali mendapat sorotan terkait dugaan hubungan dengan kelompok militan seperti Jaish-e-Mohammed (JeM) dan Lashkar-e-Taiba (LeT). Meskipun telah keluar dari daftar abu-abu Financial Action Task Force (FATF) pada 2022, isu transparansi dan komitmen terhadap pemberantasan pendanaan terorisme masih menjadi perhatian.

Paradoks Strategis

Situasi yang dihadapi Pakistan saat ini mencerminkan paradoks strategis yang kompleks. Di satu sisi, Islamabad menuntut tekanan internasional terhadap Taliban karena dianggap tidak mengendalikan kelompok militan. Namun di sisi lain, sejarah panjang hubungan dengan jaringan yang sama membuat posisi tersebut dipandang kontradiktif.

Konflik 2026 antara Pakistan dan Afghanistan tidak lagi sekadar sengketa perbatasan atau operasi kontra-terorisme. Ia menjadi cerminan dari konsekuensi kebijakan jangka panjang yang kini berbalik arah.

Dalam menghadapi Taliban, Pakistan pada akhirnya berhadapan dengan dampak dari strategi yang selama ini dijalankannya sendiri—sebuah krisis yang bukan hanya datang dari luar, tetapi juga berakar dari dalam.