Kemlu AS Pangkas Staf Spesialis Timur Tengah saat Eskalasi Krisis Iran

Liputan6.com, Washington D.C - Ketika konflik di Iran kian memanas, kemampuan diplomasi Amerika Serikat menghadapi sorotan tajam. Biro Urusan Timur Dekat di Departemen Luar Negeri—yang selama ini menjadi ujung tombak kebijakan AS di kawasan—dilaporkan menghadapi keterbatasan sumber daya dan kekosongan kepemimpinan di tengah meningkatnya krisis geopolitik.

Biro tersebut bertanggung jawab mengoordinasikan kebijakan luar negeri AS di 18 negara kawasan Timur Tengah, wilayah yang kini kembali bergolak akibat konflik antara AS, Israel, dan Iran. Namun, alih-alih diperkuat, struktur biro justru mengalami penyusutan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, dikutip dari laman AP News, Kamis (19/3/2026).

Pemerintahan Presiden Donald Trump sempat menunjuk Mora Namdar, seorang pengacara keturunan Iran dengan pengalaman terbatas di bidang manajemen, sebagai kepala sementara biro tersebut sebelum akhirnya dipindahkan ke posisi lain. Penunjukan ini kontras dengan pendahulunya yang merupakan diplomat senior berpengalaman panjang di Timur Tengah dan pernah menjabat sebagai duta besar AS untuk Uni Emirat Arab.

Di saat yang sama, anggaran untuk biro ini juga dipangkas. Proposal awal pemerintah bahkan mengusulkan pemotongan hingga 40 persen, meski Kongres kemudian mengurangi besaran pemangkasan tersebut. Selain itu, kantor khusus yang menangani Iran dihapus dan digabungkan dengan kantor yang menangani Irak.

Kekurangan Personel dan Dampak pada Respons Krisis

Sejumlah pejabat AS, baik yang masih aktif maupun yang telah meninggalkan jabatan, menilai kombinasi pemangkasan anggaran, perubahan manajemen, dan restrukturisasi organisasi telah menghambat kemampuan Washington dalam merespons situasi darurat global.

Lebih dari 80 staf di biro Urusan Timur Dekat dilaporkan telah dipangkas. Banyak diplomat senior dengan pengalaman puluhan tahun memilih pensiun, dipindahkan, atau diberhentikan, dan digantikan oleh pejabat yang lebih muda atau penunjukan politik.

Selain itu, posisi kunci seperti Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Dekat masih kosong. Sejumlah posisi duta besar penting di kawasan juga belum terisi, sementara empat dari lima pengawas di biro tersebut hanya menjabat secara sementara.

Kondisi ini, menurut sejumlah sumber internal, membuat analisis dan rekomendasi kebijakan dari para diplomat tidak lagi menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan. Beberapa pejabat bahkan mengaku bahwa masukan mereka kerap diabaikan dalam proses penentuan kebijakan.

Namun, Departemen Luar Negeri membantah keras penilaian tersebut. Juru bicara Tommy Pigott menyebut laporan yang beredar tidak akurat dan terlalu bergantung pada sumber eksternal maupun mantan pejabat.

Sejak Trump menjabat, lebih dari 3.800 pegawai Departemen Luar Negeri dilaporkan telah meninggalkan posisi mereka, baik melalui pemutusan hubungan kerja, pensiun, maupun program pengunduran diri sukarela.

Data dari American Foreign Service Association menunjukkan bahwa pegawai senior terdampak secara tidak proporsional dalam gelombang pengurangan tersebut, sehingga berpotensi mengurangi kapasitas institusional dalam menangani krisis kompleks.

Max Stier, CEO Partnership for Public Service, menilai pendekatan yang mengabaikan keahlian luas dalam pemerintahan dapat berdampak pada kualitas pengambilan keputusan.

“Keputusan diambil tanpa memanfaatkan keahlian yang ada di seluruh pemerintahan. Ini berisiko pada isu-isu besar yang membutuhkan pertimbangan matang dari berbagai sisi,” ujarnya.

Di tengah konflik yang terus berkembang di Timur Tengah, kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesiapan diplomasi AS dalam menghadapi dinamika krisis global yang semakin kompleks.