Menlu Sugiono Singgung MBG hingga Tolak Standar Ganda di Dewan HAM PBB

Liputan6.com, Jenewa - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono mendukung Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) menjadi ruang dialog dan kerja sama yang konstruktif, inklusif, dan depolitisasi di tengah ketidakpastian global. Hal itu disampaikan Menlu Sugiono dalam pernyataan nasional pada High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa, Swiss, pada Senin (23/2/2026), di tengah kepemimpinan Indonesia sebagai presiden dan anggota Dewan HAM PBB.

"Universalitas HAM hendaknya menyatukan arah perjuangan kita dan bukan semakin mempertajam perbedaan," tegas Menlu Sugiono seperti dikutip dari rilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI .

Mengusung tema "A Presidency for All" sebagai Presiden Dewan HAM PBB sejak 8 Januari 2026, Indonesia berkomitmen menjaga kredibilitas dewan melalui penerapan standar HAM yang konsisten dan adil, serta menolak politisasi dan standar ganda yang dapat menggerus legitimasi dewan.

"Di tengah meningkatnya ketegangan global, penting untuk menjadikan Dewan HAM sebagai ruang dialog dan kerja sama yang konstruktif bagi negara-negara di dunia," jelas Menlu RI.

Dalam pidatonya, Menlu Sugiono juga menegaskan Pemerintah RI memiliki semangat yang sama dalam memajukan HAM global. Ia memaparkan upaya peningkatan promosi dan perlindungan HAM nasional yang seimbang antara ketertiban, kebebasan, dan kesejahteraan. Hal ini termasuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dengan memperluas akses makanan bergizi, layanan kesehatan, perumahan subsidi, pendidikan, serta peluang ekonomi. Dari sisi regulasi, pemerintah RI juga terus memajukan Rencana Aksi Nasional HAM (RanHAM) Generasi VI serta mengadopsi KUHP dan KUHAP baru.

Menutup pernyataannya, Menlu Sugiono mengumumkan pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM periode 2030–2032, serta menegaskan dukungan Indonesia terhadap hak-hak rakyat Palestina dan pemajuan HAM di kawasan.

Dewan HAM PBB bersidang tiga kali dalam setahun. High-Level Segment merupakan sesi pembuka, di mana para pemimpin dunia maupun pejabat tinggi negara anggota PBB menyampaikan pidato nasional mengenai isu-isu HAM yang menjadi perhatian.