Laporan Liputan6.com dari Washington: Tak Ada Iuran Wajib ISF, Biaya Pengiriman Pasukan Ditanggung Negara

Liputan6.com, Washington D.C - Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan tidak ada iuran wajib dalam keanggotaan The International Stabilization Force (ISF) dan setiap negara memiliki bentuk kontribusi yang berbeda-beda.

Hal itu disampaikan Menlu Sugiono saat memberikan keterangan kepada media di Four Seasons, Washington D.C, Jumat (20/2/2026) pukul 13.28 waktu setempat.

Menlu Sugiono menjelaskan partisipasi dalam ISF bukan berbentuk iuran keanggotaan seperti organisasi pada umumnya.

"Tidak ada. Jadi dari awal saya bilang ini yang namanya itu bukan iuran keanggotaan, bukan syarat keanggotaan," ujar Menlu Menlu Sugiono dalam press briefing terkait keikutsertaan Indonesia di KTT Board of Peace, yang turut diliput langsung oleh jurnalis Liputan6.com Teddy Tri Setio Berty.

Demikian pula status keanggotaan Indonesia tidak bergantung pada setoran dana tertentu.

"Kita sekarang sudah anggota, tidak perlu bayar juga tidak apa-apa," kata Menlu Sugiono.

Menanggapi pertanyaan mengenai apakah Indonesia sudah menyetor dana, Menlu Sugiono menyatakan belum ada setoran yang dilakukan.

"Belum," ujarnya singkat saat ditanya apakah Indonesia sudah mengantongi atau menyetorkan dana.

Menurut dia, skema kontribusi dalam ISF bersifat fleksibel dan berbeda-beda antarnegara. Menlu Sugiono menjelaskan bahwa ada negara yang berkontribusi dalam bentuk pengiriman pasukan, ada pula yang memberikan dukungan dana.

"Ada yang uang, ada yang pasukan, ada yang orang per orang kirim ke rekening di World Bank kemarin," kata Menlu Sugiono. 

Meski demikian, Menlu Sugiono memastikan bahwa sebagai negara pengirim pasukan, Indonesia tetap mengeluarkan biaya sendiri untuk kebutuhan operasional prajuritnya.

"Tapi, kita juga sebagai pengirim pasukan pasti mengeluarkan biaya," katanya.

Menlu Sugiono juga menegaskan bahwa kontribusi Indonesia dalam ISF lebih difokuskan pada pengiriman pasukan, sementara pembiayaan pengiriman dan operasional pasukan tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia.  

Dalam KTT perdana Board of Peace perdana yang digelar di Donald J Trump Institute of Peace, Washington DC. Prabowo menegaskan kembali kesiapan Indonesia mengirim 8.000 prajurit TNI untuk bertugas bersama ISF di Gaza, Palestina.

"Gencatan senjata (di Gaza) merupakan capaian yang riil terjadi. Kami memuji capaian ini dan untuk itu kami menegaskan kembali komitmen untuk berkontribusi mengirimkan prajurit kami dalam jumlah yang signifikan sebanyak 8.000, bahkan bisa lebih jika dibutuhkan," kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam KTT Board of Peace. 

Prabowo menyatakan bahwa Indonesia akan mengirimkan pasukan TNI ke Gaza Palestina, dalam kurun satu hingga dua bulan mendatang. Sebanyak 8.000 personel TNI direncanakan bertugas di wilayah tersebut sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), yang terdiri atas gabungan negara-negara anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza. 

"Mungkin tidak lama, 1–2 bulan lagi," kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui usai KTT BoP Gaza perdana di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026) waktu setempat. 

Prabowo juga mengungkapkan kemungkinan pengiriman Tim Advance ke Gaza. Tim tersebut akan diberangkatkan dengan jumlah personel terbatas. Tugasnya antara lain melakukan pemetaan wilayah serta mengkaji potensi risiko sebelum pasukan TNI menjalankan misi bersama Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

Dia juga menyampaikan kembali Indonesia dipercaya sebagai Wakil Komandan ISF. "Mereka minta kita jadi deputy commander," ujar Prabowo.