Krisis Ekonomi Pakistan, UEA Gulirkan Utang ke Islamabad

Liputan6.com, Islamabad - Krisis ekonomi Pakistan kembali menjadi sorotan setelah Uni Emirat Arab (UEA) hanya memperpanjang utang Islamabad senilai USD 2 miliar selama satu bulan dengan bunga 6,5 persen.

Kebijakan ini menegaskan rapuhnya pengelolaan keuangan Pakistan yang selama bertahun-tahun dibebani utang luar negeri, ketergantungan pada bailout internasional, serta lemahnya fondasi struktural ekonomi.

Perpanjangan tersebut mencakup dua pinjaman masing-masing USD 1 miliar yang jatuh tempo pada 16 dan 22 Januari 2026. Langkah itu hanya memberi ruang napas sementara, sembari Pakistan terus bernegosiasi agar utang tersebut bisa digulirkan dalam jangka lebih panjang, idealnya dua tahun dengan bunga sekitar 3 persen.

Namun, keputusan UEA yang hanya memberikan perpanjangan singkat memunculkan sinyal kehati-hatian baru dari mitra dekat Pakistan, yang selama ini kerap memberi dukungan finansial, dikutip dari One World Outlook, Senin (9/2/2026).

Tekanan utang eksternal Pakistan memang kian berat. Pada tahun fiskal 2025–2026, negara itu menghadapi kewajiban pembayaran utang luar negeri sekitar USD 23–26 miliar, termasuk pokok dan bunga. Sekitar USD 12 miliar di antaranya diharapkan berasal dari rollover kreditur “bersahabat” seperti UEA, Arab Saudi, dan China. Artinya, masih ada beban bersih yang signifikan yang harus ditanggung pemerintah.

Total utang luar negeri Pakistan diperkirakan mencapai USD 134 miliar hingga akhir 2025, angka yang besar dibandingkan dengan ukuran ekonominya. Cadangan devisa memang menunjukkan pemulihan terbatas, dengan total cadangan likuid sekitar USD 21,29 miliar pada akhir Januari 2026, di mana USD 16,10 miliar dipegang Bank Sentral Pakistan (SBP). Namun, level tersebut tetap rentan terhadap jatuh tempo utang dan kebutuhan impor.

Dana Moneter Internasional (IMF) masih menjadi penopang utama stabilitas jangka pendek. Program Extended Fund Facility (EFF) senilai USD 7 miliar yang disetujui pada September 2024, bersama Resilience and Sustainability Facility, membantu Pakistan menghindari gagal bayar. Tinjauan kedua program itu rampung pada Desember 2025 dan membuka pencairan dana lanjutan. Namun, IMF menuntut reformasi ketat, mulai dari disiplin fiskal hingga restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN).

Meski pemerintah mencatat perbaikan fiskal, termasuk pencapaian target surplus primer, tekanan ekonomi domestik belum mereda. Inflasi masih bertahan tinggi, dipicu antara lain oleh kenaikan tarif energi dan guncangan eksternal. Pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 3 persen, jauh dari cukup untuk menyerap pertumbuhan penduduk dan kebutuhan penciptaan lapangan kerja baru.

Dampaknya terasa langsung pada pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran resmi meningkat menjadi sekitar 6,9 persen pada 2024–2025, naik dari 6,3 persen sebelumnya. Pengangguran usia muda (15–24 tahun) mencapai hampir 10 persen, bahkan sejumlah estimasi menempatkannya di atas 12 persen. Jumlah penganggur melonjak sekitar 1,4 juta orang sejak 2020–2021, sementara ratusan ribu warga Pakistan memilih bekerja ke luar negeri akibat upah stagnan dan mahalnya biaya hidup.

Untuk meredam tekanan fiskal dan memenuhi syarat IMF, pemerintah mempercepat agenda privatisasi. Salah satu langkah besar adalah penjualan 75 persen saham Pakistan International Airlines (PIA) kepada konsorsium swasta pada akhir 2025. Pemerintah juga menargetkan privatisasi sektor perbankan, energi, serta optimalisasi aset seperti Roosevelt Hotel di New York melalui skema kerja sama pengembangan. BUMN selama ini menjadi beban anggaran akibat subsidi dan kerugian kronis.

Namun, privatisasi memunculkan kekhawatiran baru, mulai dari kualitas layanan publik hingga potensi ketimpangan manfaat. Di sisi lain, langkah tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan, seperti rendahnya rasio pajak terhadap PDB, inefisiensi sektor energi, dan persoalan tata kelola.

Seluruh faktor ini saling terkait dalam lingkaran setan. Beban pembayaran utang menekan ruang belanja produktif, menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Migrasi tenaga kerja menguras modal manusia, sementara cadangan devisa hanya cukup menutup kebutuhan impor sekitar tiga bulan.

Krisis Pakistan bersifat struktural dan telah berlangsung puluhan tahun. Dukungan IMF dan negara mitra memang mencegah kolaps total, tetapi solusi jangka panjang menuntut reformasi lebih dalam: perluasan basis pajak, perbaikan tata kelola, investasi sumber daya manusia, dan penguatan sektor swasta. Tanpa itu, solusi tambal sulam seperti rollover utang jangka pendek akan terus berulang, membuat ekonomi Pakistan tetap berada di ujung tanduk.