Bos Danantara Akui Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh Bebani BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengungkap beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh terhadap keuangan pemegang saham. Itu merujuk pada BUMN dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Dony mengamini beban utang proyek itu ditanggung oleh pemegang saham dalam konsorsium PSBI tersebut, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Konsorsium PSBI memegang sekitar 60 persen kepemilikan di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), entitas usaha kereta cepat Whoosh.

"Kalau ditanya sama saya dulu kenapa begitu, ya tentu teman-teman silahkan cari tahu. Tetapi saya hanya membetulkan bahwa memang terbebani," kata Dony di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (31/7/2026).

"WIKA terbebani, mereka punya saham di KCIC. Ada tagihan dia yang juga belum di-seattle. Ya tentu orang-orang juga tahu. Ini menjadi beban buat mereka," ia menambahkan.

Perlu diketahui, dalam laporan keuangan KAI per semester I 2026, PSBI mencatatkan rugi sebesar Rp 5,13 triliun. PSBI juga mencatat total liabilitas sebesar Rp 21,54 triliun, lebih tinggi dari nilai asetnya sebesar Rp 21,52 triliun.

Padahal, pendapatan KAI mengalami kenaikan 6,6% menjadi Rp 17,95 triliun pada semester I 2026. Sementara, laba bersih KAI turun drastis 73,9% menjadi Rp 305,3 miliar.

Kepala Badan Pengaturan BUMN ini memastikan seluruh persoalan perusahaan pelat merah, termasuk utang kereta cepat ini akan diselesaikan. "Tetapi pada akhirnya harus kita selesaikan. Enggak mungkin kita diamkan. Jadi saya hanya berupaya menyelesaikan satu-satu. Bagaimana kemudian ini semuanya menjadi proper dan benar," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bocoran skema pembiayaan untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh. Dia memastikan skema penyelesaiannya tak akan membebani kas negara atau APBN.

Purbaya mengatakan skema pembayaran utang proyek Whoosh belum diputuskan pemerintah. Namun, diupayakan untuk tidak banyak menggunakan kas negara.

"Whoosh nanti enggak, belum, skemanya belum saya kasih tahu, nanti enggak seperti ini Whoosh itu. Whoosh itu walaupun di pemerintah, tapi kita kecilkan semaksimal mungkin dana APBN yang di pakai yang bayar Whoosh, tapi dikelola oleh kami," kata Purbaya, ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.

Kendati demikian, dia masih enggan memberikan bocoran skema pembayaran utang Whoosh tersebut. Lantas, dia juga buka kemungkinan memanfaatkan fungsi badan usaha di bawah Kemenkeu atau kerap disebut special mission vehicle (SMV).

"Enggak (sepenuhnya APBN) saya punya banyak special mission vehicle. Nanti kita kasih tahu begitu ini, tapi sudah kita hitung untuk sedapat mungkin mengurangi beban ke APBN, jadi anggaran APBN-nya tidak terganggu," jelas Bendahara Negara ini.

Purbaya juga sempat disinggung mengenai kemungkinan utang Whoosh dibayar lewat skema obligasi Panda Bond. "Ini kan untuk nutup defisit kita, nanti ke depan apakah pakai itu, nanti kita lihat seperti apa," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 mengenai percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Aturan tersebut ditetapkan pada 12 Mei 2026.

Salah satu perubahan utama dalam regulasi terbaru ini adalah penyesuaian susunan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung agar selaras dengan struktur kementerian dan lembaga pada Kabinet Merah Putih.

Pemerintah menilai penyesuaian tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas komite dalam mengawal proyek strategis nasional tersebut.