Rusia dan Myanmar Teken Aliansi Militer Lima Tahun

Liputan6.com, Naypyidaw - Myanmar dan Rusia menandatangani pakta kerja sama militer selama lima tahun. Demikian diumumkan Moskow pada Selasa (3/2/2026).

Kesepakatan ini mengukuhkan aliansi yang menurut para analis sangat krusial bagi junta militer Myanmar dalam mempertahankan kekuasaannya.

Militer Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2021, yang kemudian memicu perang saudara. Sejak itu, junta bergantung pada dukungan Rusia serta negara tetangga, China, untuk memastikan pasokan persenjataan bagi pasukannya tetap terjaga.

Serangan udara menggunakan jet buatan Rusia telah membantu menahan laju kelompok pemberontak yang terus berkembang. Namun, serangan tersebut juga kerap menyasar warga sipil. Sejumlah pemantau konflik menyebut aksi-aksi itu sebagai kejahatan perang.

Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pakta baru yang akan berlaku hingga 2030 tersebut setelah kunjungan pejabat keamanan tertinggi Kremlin, Sergei Shoigu, ke Myanmar pada Senin (2/2). Informasi itu disampaikan oleh kantor berita negara Rusia, TASS.

Media pemerintah Myanmar juga mengonfirmasi kesepakatan tersebut pada Selasa, dengan menyebutnya sebagai upaya "peningkatan kerja sama pertahanan". Namun, baik pihak Myanmar maupun Rusia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi kesepakatan tersebut.

Meski penggunaan jet tempur buatan Rusia oleh junta Myanmar telah banyak didokumentasikan, sejumlah pemantau konflik menyebut Myanmar juga mengirimkan perlengkapan militer ke Rusia untuk membantu upaya menginvasi Ukraina.

"Rusia sepenuhnya mendukung langkah kepemimpinan Myanmar untuk melindungi keutuhan wilayah serta memperkuat kedaulatan dan keamanan nasional," ungkap Shoigu kepada para pejabat junta, seperti dikutip TASS.

Banyak negara Barat menganggap Myanmar sebagai negara paria sejak kudeta militer tersebut. Rusia pun menghadapi status serupa sejak melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022.

"Tekanan Barat terhadap Rusia dan Myanmar tidak akan berhenti," tutur Shoigu. "Anda sepenuhnya dapat mengandalkan bantuan menyeluruh dari Moskow, termasuk di arena internasional."

Sementara itu, junta militer Myanmar baru saja menyelesaikan pemilu yang berlangsung selama satu bulan. Pemerintah militer mempromosikan pemilu tersebut sebagai langkah kembali ke demokrasi dan peluang menciptakan perdamaian setelah lima tahun pemerintahan militer dan perang saudara.

Namun, pemilu tidak dapat digelar di wilayah-wilayah luas yang dikuasai kelompok pemberontak. Pemungutan suara itu juga menuai kritik luas dari luar negeri karena mengecualikan tokoh demokrasi yang dipenjara, Aung San Suu Kyi, serta partainya, yang memenangkan pemilu terakhir pada 2020.

Menurut hasil resmi yang diumumkan pekan lal, Partai Union Solidarity and Development Party, yang oleh banyak analis disebut sebagai proksi militer, menang telak dengan meraih lebih dari 80 persen kursi.

Meski demikian, dengan kelompok-kelompok pemberontak menolak hasil pemilu dan menyebutnya sebagai proses tidak sah yang bertujuan mempercantik serta memperkuat kekuasaan militer dan para analis menilai pemilu tersebut kecil kemungkinannya untuk meredam perang saudara Myanmar yang masih berlangsung.