Myanmar Siapkan Hukuman Mati bagi Pelaku Penipuan Online

Liputan6.com, Naypyidaw - Myanmar pada Kamis (14/5/2026) menerbitkan rancangan undang-undang (RUU) yang mengusulkan hukuman mati bagi pelaku yang menahan atau memaksa korban dengan kekerasan untuk bekerja di pusat penipuan online.

Operasi penipuan online berkembang pesat di Myanmar yang dilanda perang saudara. Praktik ini menjadi bagian dari jaringan penipuan online yang berkembang di Asia Tenggara dan menyasar pengguna internet di seluruh dunia melalui modus asmara dan investasi mata uang kripto. 

Industri ilegal bernilai miliaran dolar ini menarik banyak pekerja yang datang secara sukarela. Namun, sejumlah warga asing yang telah dipulangkan mengaku mereka menjadi korban perdagangan manusia dan dipaksa bekerja di pusat-pusat penipuan di Myanmar, serta disiksa oleh para operatornya. 

Mengutip laporan CNA, RUU Anti Penipuan Online memungkinkan penerapan hukuman mati bagi pelaku kekerasan, penyiksaan, penangkapan dan penahanan secara melawan hukum, atau perlakuan kejam terhadap orang lain dengan tujuan memaksa mereka melakukan penipuan online. Selain itu, RUU yang sama memuat ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup bagi pihak yang mengoperasikan pusat penipuan online dan mereka yang melakukan penipuan kripto.

Perang saudara yang dipicu kudeta militer pada 2021 memicu ketidakstabilan di seluruh Myanmar. Menurut para pemantau, kondisi tersebut menjadi lahan subur bagi kelompok kejahatan terorganisir untuk membangun operasi mereka di kompleks-kompleks berpagar ketat.

Di Amerika Serikat (AS) saja, menurut Biro Investigasi Federal AS (FBI), korban kehilangan lebih dari USD 20 miliar akibat penipuan semacam itu tahun lalu.

Isu ini meningkatkan ketegangan dengan negara tetangga, China. Para analis menyebut Beijing semakin khawatir karena banyak warga negaranya mendirikan pusat penipuan, bekerja di sana, maupun menjadi korban penipuan tersebut.

Selama lima tahun perang saudara di Myanmar, menurut para pemantau, China beberapa kali memberikan dukungan kepada kelompok pemberontak maupun pihak militer demi menyesuaikan kepentingan keamanan dan ekonominya.

Belakangan, China lebih condong mendukung militer dengan mendukung pemilu yang dijalankan junta. Pemilu itu menyingkirkan partai-partai oposisi, termasuk Liga Nasional untuk Demokrasi milik Aung San Suu Kyi, yang telah ditahan sejak kudeta terjadi.

RUU Anti Penipuan Online menjadi aturan pertama yang diajukan pemerintahan baru yang dipimpin tokoh kudeta Min Aung Hlaing, yang bulan lalu resmi menjabat sebagai presiden. 

Kelompok pemantau demokrasi menilai perubahan pemerintahan itu hanya upaya untuk memperbaiki citra kekuasaan militer dan mengakhiri status terasing yang dialami kepemimpinan Myanmar sejak kudeta.

Pemerintahan baru Myanmar turut menawarkan sejumlah konsesi, termasuk memindahkan Aung San Suu Kyi dari penjara ke tahanan rumah dua pekan lalu. Namun, para pengkritik menilai langkah tersebut hanya upaya untuk memperbaiki citra pemerintah.

RUU Anti Penipuan Online menjanjikan pula pembentukan komite baru untuk bekerja sama dengan negara lain dalam memberantas industri ilegal tersebut. Langkah ini dinilai sebagai upaya lain untuk membuka hubungan dengan dunia internasional di bawah pemerintahan baru Myanmar.