Aktivis Sebut Junta Militer Myanmar Perluas Larangan Pembalut, Ada Apa?

Liputan6.com, Naypyidaw - Rezim militer di Myanmar dilaporkan memperluas larangan distribusi produk terkait menstruasi dengan alasan bahwa barang tersebut digunakan untuk merawat pasukan perlawanan yang terluka. Demikian menurut para aktivis lokal.

Negara di Asia Tenggara itu telah dilanda perang saudara sejak 2021, ketika militer menggulingkan pemerintahan demokratis dan melancarkan tindakan keras terhadap para pembangkang. Sejak saat itu, penembakan artileri, pembakaran permukiman, serta penangkapan sewenang-wenang menjadi hal yang disebut umum terjadi.

Thinzar Shunlei Yi, seorang direktur di Sisters2Sisters, sebuah kelompok advokasi hak perempuan yang mendukung para pejuang seperti dikutip The Guardian mengatakan, "Pihak militer mengatakan produk menstruasi digunakan oleh Pasukan Pertahanan Rakyat untuk keperluan medis dan sebagai pelapis kaki serta sepatu untuk menyerap keringat dan darah."

Tidak ada komunikasi resmi dari pemerintah militer mengenai hal ini. Namun, blokade tersebut diduga merupakan bagian dari upaya lebih luas yang dikenal sebagai "empat pemutusan" (four cuts), yang bertujuan memutus akses pasokan dasar bagi kelompok pemberontak.

Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak Agustus di beberapa wilayah yang dikuasai pasukan oposisi. Pengangkutan pembalut melintasi jembatan yang menghubungkan Sagaing dengan Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar, sepenuhnya dilarang.

Larangan diperluas pada tahun ini dan kemungkinan lebih luas dari yang diperkirakan banyak orang, kata Thinzar Shunlei Yi, karena adanya tabu dalam membicarakan menstruasi.

Meredith Bunn, pendiri organisasi bantuan medis Skills for Humanity (SFH), mengatakan bahwa siapa pun yang pernah bekerja dalam bidang medis di medan perang mengetahui bahwa pembalut tidak dapat digunakan untuk menangani luka tembak maupun luka robek.

"Pembalut tidak akan menempel dengan baik, tidak cukup menyerap darah, dan tidak akan menjaga area tetap bersih," ujarnya, seraya menyalahkan larangan tersebut sebagai tindakan dari "orang-orang dalam militer yang sepenuhnya tidak berpendidikan dan misoginis."

Henriette Ceyrac, pendiri organisasi edukasi menstruasi Pan Ka Lay di Myanmar sebelum terpaksa tutup beberapa tahun lalu, mengatakan bahwa perempuan kini harus menggunakan alternatif yang tidak aman seperti kain bekas, daun, atau koran, yang dapat menyebabkan penyakit.

"Hal ini dapat menyebabkan infeksi saluran kemih (ISK), infeksi saluran reproduksi; serta banyak ketidaknyamanan dan rasa sakit," bebernya.

"Sebagai alternatif, mereka beralih ke pasar gelap, di mana harga produk terkait menstruasi melonjak tiga kali lipat dari 3.000 kyat per bungkus menjadi 9.000 kyat," kata Thinzar Shunlei Yi.

Sementara itu, upah minimum harian di Myanmar hanya 7.800 kyat.

Di negara dengan sistem kesehatan yang telah runtuh, akses terhadap layanan medis menjadi sangat sulit. Thinzar Shunlei Yi mengatakan bahwa Sisters2Sisters secara rutin menerima permintaan antibiotik untuk mengobati ISK. Para perempuan merasa tidak nyaman, tertekan, dan terkadang memilih untuk tetap di dalam rumah selama menstruasi daripada terlibat dalam "aktivitas politik".

Ceyrac menilai hal itu kemungkinan merupakan tujuan dari rezim militer.

"Masuk akal bahwa militer ingin semakin membatasi pergerakan perempuan. Ini pada dasarnya adalah kekerasan berbasis gender," ungkapnya.

Bunn percaya bahwa ini merupakan taktik militer untuk menargetkan pejuang perempuan, mengendalikan warga sipil, dan memperburuk kondisi mereka yang tinggal di kamp pengungsian.

Lebih dari 3,5 juta orang telah terpaksa mengungsi ke kamp sementara sejak 2021.

Organisasi di lapangan berupaya mendistribusikan pembalut yang dapat digunakan ulang, namun tanpa akses air bersih untuk mencucinya, produk tersebut juga dapat menimbulkan masalah kesehatan.

"Kurangnya perlengkapan menstruasi serta fasilitas untuk mencucinya dengan layak dapat menyebabkan infeksi, iritasi, ISK, dan bahkan kondisi yang lebih parah. Karena itu, selama masih memungkinkan, produk sekali pakai tetap lebih disukai," kata Bunn. 

Produk terkait menstruasi alternatif seperti menstrual cup dan tampon jarang ditemukan di Myanmar.

"Masih dianggap tidak pantas bagi perempuan untuk mencari informasi dan menjadi paham tentang hal-hal ini," kata Ceyrac.

Thinzar Shunlei Yi menyatakan bahwa kelompok-kelompok lokal telah melaporkan situasi ini kepada PBB, dengan menyebut larangan terhadap kebutuhan dasar seperti ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia.