Dear Trump, PM Greenland Tegaskan Pilih Denmark daripada Amerika Serikat

Greenland merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark yang memiliki pemerintahan sendiri, namun urusan pertahanan dan kebijakan luar negerinya tetap berada dalam kewenangan Denmark.

Diterbitkan 14 Januari 2026, 11:09 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Kopenhagen - Perdana Menteri (PM) Greenland Jens-Frederik Nielsen menyatakan bahwa rakyat Greenland akan memilih tetap bersama Denmark dibandingkan Amerika Serikat (AS) apabila diminta menentukan pilihan "di sini dan saat ini".

Pernyataan tersebut disampaikan Nielsen dalam konferensi pers bersama PM Denmark Mette Frederiksen dan menjadi sikap paling tegas yang disampaikan pejabat Greenland sejak Presiden AS Donald Trump kembali mengemukakan rencananya untuk mencaplok wilayah tersebut.

Trump menyatakan bahwa AS perlu "memiliki" Greenland demi kepentingan pertahanan terhadap Rusia dan China. Gedung Putih bahkan sempat mengusulkan pembelian pulau tersebut dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk melakukan aneksasi.

Denmark, yang merupakan sesama anggota NATO dengan AS, menilai ancaman tersebut sangat serius. PM Frederiksen telah memperingatkan bahwa penggunaan kekuatan militer akan mengakhiri aliansi NATO.

Ketika dimintai tanggapan pada Selasa (13/1/2025) waktu setempat mengenai pernyataan Nielsen, Trump seperti dikutip dari laporan BBC mengatakan, "Itu masalah mereka, saya tidak setuju dengannya… Itu akan menjadi masalah besar baginya."

Greenland merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah di dunia. Namun, posisinya yang terletak di antara Amerika Utara dan kawasan Arktik menjadikannya sangat strategis, terutama untuk sistem peringatan dini terhadap serangan rudal serta pemantauan lalu lintas kapal di wilayah tersebut.

Trump berulang kali menegaskan bahwa Greenland sangat penting bagi keamanan nasional AS. Ia bahkan mengklaim, tanpa menyertakan bukti, bahwa wilayah itu "dipenuhi kapal-kapal Rusia dan China di mana-mana".

Saat ini, AS telah menempatkan lebih dari 100 personel militer secara permanen di Pangkalan Pituffik, yang berada di ujung barat laut Greenland. Fasilitas militer tersebut telah dioperasikan oleh AS sejak Perang Dunia II.

Berdasarkan perjanjian yang berlaku dengan Denmark, AS sebenarnya memiliki kewenangan untuk menambah jumlah pasukan di Greenland tanpa batas. Namun demikian, Trump mengatakan kepada para wartawan di Washington pekan lalu bahwa perjanjian sewa tidak lagi cukup. Ia menegaskan bahwa AS "harus memiliki" Greenland dan bahwa "NATO harus memahami hal tersebut".

Dalam konferensi pers yang digelar di Kopenhagen, Frederiksen secara terbuka mengecam apa yang ia sebut sebagai "tekanan yang sama sekali tidak dapat diterima dari sekutu terdekat kami". Ia juga memperingatkan, "banyak indikasi menunjukkan bahwa bagian tersulit masih ada di depan".

Sementara itu, PM Greenland menyatakan bahwa wilayahnya sedang menghadapi krisis geopolitik. Meski demikian, ia menegaskan sikap Greenland dengan sangat jelas.

"Jika kami harus memilih antara AS dan Denmark di sini dan saat ini, kami memilih Denmark," ujar Nielsen.

Ia menambahkan, "Satu hal harus jelas bagi semua orang. Greenland tidak ingin dimiliki oleh AS. Greenland tidak ingin diperintah oleh AS. Greenland tidak ingin menjadi bagian dari AS."

Konferensi pers di Kopenhagen tersebut berlangsung sehari sebelum Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt, dijadwalkan melakukan kunjungan ke AS. Keduanya direncanakan bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

 

Dukungan Sekutu NATO terhadap Denmark

Dalam beberapa hari terakhir, sekutu NATO Denmark, termasuk negara-negara besar Eropa dan Kanada, menyatakan dukungan mereka terhadap Denmark. Mereka menegaskan bahwa hanya Denmark dan Greenland yang dapat memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan mereka.

Para sekutu menekankan pula bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dengan AS dalam menjaga keamanan Arktik. Namun, mereka menyatakan bahwa hal tersebut harus dilakukan secara kolektif oleh negara-negara sekutu, termasuk AS.

Selain itu, mereka menyerukan pentingnya menjunjung prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk kedaulatan, keutuhan wilayah, dan tidak dapat diganggunya batas-batas negara.

Kekhawatiran mengenai masa depan Greenland kembali mencuat setelah Trump menggunakan kekuatan militer terhadap Venezuela untuk menangkap Presiden Nicolás Maduro.

Trump sebelumnya juga pernah mengajukan tawaran untuk membeli Greenland pada tahun 2019, saat menjabat pada periode pertamanya sebagai presiden. Namun, tawaran tersebut langsung ditolak dengan tegas karena Greenland dinyatakan tidak untuk dijual.

Dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap sumber daya alam Greenland meningkat, termasuk mineral tanah jarang, uranium, dan bijih besi. Sumber daya tersebut semakin mudah diakses seiring mencairnya es akibat perubahan iklim. Para ilmuwan memperkirakan bahwa Greenland memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan.