Israel Diguncang Demo Besar Kaum Yahudi Ultra-Ortodoks yang Menolak Wajib Militer

Liputan6.com, Tel Aviv - Puluhan ribu pria ultra-Ortodoks memenuhi pintu masuk ke Yerusalem dalam lautan hitam pada hari Kamis (30/10/2025) untuk memprotes rencana wajib militer bagi mereka. Mereka bernyanyi, bertepuk tangan, dan membawa spanduk bertuliskan bahwa mereka lebih memilih masuk penjara daripada harus masuk militer.

Israel menutup jalan raya utama di pintu masuk Yerusalem dan mengerahkan lebih dari 2.000 petugas, sementara puluhan ribu orang ultra-Ortodoks memadati jalan-jalan kota.

"Seorang remaja tewas dalam protes yang sebagian besar berlangsung damai setelah terjatuh dari gedung yang sedang dibangun di dekat lokasi demonstrasi," kata polisi seperti dikutip dari Associated Press.

Protes tersebut praktis melumpuhkan kota, dengan jalan-jalan ditutup dan transportasi umum terhenti akibat kerumunan besar itu.

Karena aturan ketat soal kesopanan yang melarang percampuran antara pria dan wanita yang belum menikah, protes itu sepenuhnya diikuti oleh laki-laki, kecuali satu area kecil yang dipisahkan khusus untuk perempuan. Para demonstran bahkan mengusir seorang pembawa berita perempuan dari Channel 12 Israel yang mencoba melaporkan jalannya protes utama.

Setelah beberapa jam, polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan para demonstran.

Dalam konteks sosial Israel, kaum Yahudi ultra-Ortodoks disebut haredi (jamak: haredim) — kelompok yang menjalankan ajaran dan tradisi Yahudi secara sangat ketat serta berusaha menjaga jarak dari pengaruh modernitas dan budaya sekuler.

Sekitar 1,3 juta orang Yahudi ultra-Ortodoks — sekitar 13 persen dari populasi Israel — menolak wajib militer karena mereka percaya bahwa belajar penuh waktu di lembaga pendidikan agama adalah kewajiban terpenting mereka.

Pengecualian wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks telah ada sejak berdirinya Israel pada tahun 1948, ketika hanya sejumlah kecil cendekiawan berbakat yang dibebaskan dari dinas militer. Namun, karena dorongan dari partai-partai religius yang berpengaruh secara politik, jumlah tersebut meningkat pesat selama beberapa dekade.

Pada tahun 2017, pengadilan memutuskan bahwa pengecualian wajib militer bagi kaum ultra-Ortodoks tidak sah secara hukum. Namun, pemerintah terus memperpanjang masa berlakunya aturan lama dan menunda-nunda pembahasan undang-undang baru, sehingga hingga kini undang-undang pengganti belum juga disahkan.

Pengecualian luas dari wajib militer ini telah membuka kembali perpecahan mendalam di masyarakat Israel, terutama di tengah perang di Gaza. Lebih dari 900 tentara telah tewas sejak perang dimulai.

Banyak tentara cadangan telah bertugas selama ratusan hari dalam beberapa kali masa penugasan dan militer berulang kali memperingatkan bahwa lebih banyak tentara sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan Israel.

Pada tahun 2025, militer menyatakan bahwa mereka telah mengirim surat panggilan wajib militer kepada 80.000 pria haredi berusia 18 hingga 26 tahun. Namun, menurut data militer, pada tahun sebelumnya kurang dari 3.000 pria haredi yang benar-benar mendaftar untuk bertugas.

Akar Politik dan Dampak terhadap Pemerintahan Netanyahu

Pengecualian wajib militer yang selama ini diberikan kepada kelompok ultra-Ortodoks telah menimbulkan perpecahan besar di masyarakat Israel dan kini muncul sebagai ancaman paling serius terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Netanyahu bergantung pada partai-partai ultra-Ortodoks untuk menjaga pemerintahannya tetap bertahan, tetapi upaya mereka untuk meloloskan undang-undang yang secara permanen membebaskan warga ultra-Ortodoks dari wajib militer bisa menggulingkan pemerintahannya dan memicu pemilu dini.

Dua partai ultra-Ortodoks di negara itu merupakan bagian penting dari koalisi rapuh Netanyahu sebelum mereka keluar pada musim panas lalu karena marah terhadap rancangan undang-undang wajib militer yang diusulkan. Namun, mereka masih sering memberikan suara mendukung Netanyahu, sehingga pemerintahannya tetap bertahan.

Desakan para pemimpin haredi untuk meloloskan undang-undang yang menetapkan pengecualian wajib militer secara permanen dapat mengubah situasi itu. Masalah wajib militer bagi haredi telah menyebabkan beberapa kali pemilu dini selama dekade terakhir, kata Lahav Harkov, peneliti senior di lembaga pemikir Misgav Institute for National Security.

Pemilu dijadwalkan berlangsung pada November tahun depan, tetapi kemungkinan Netanyahu akan dipaksa mengadakan pemilu dini dalam beberapa bulan ke depan.

Pemicu utama protes pada hari Kamis adalah keputusan untuk membawa rancangan undang-undang wajib militer ke pembahasan di komite Knesset minggu depan, meskipun ada penolakan keras terhadap rancangan tersebut, termasuk dari partai Netanyahu sendiri. Ini merupakan langkah pertama sebelum rancangan undang-undang itu dapat dibawa ke sidang pleno Knesset untuk pemungutan suara.

Anggota Knesset dari kelompok haredi sejauh ini gagal mendapatkan dua hal yang dituntut oleh komunitas mereka: pengecualian wajib militer permanen dan peningkatan anggaran bagi komunitas mereka. Hal itu diungkapkan oleh Shuki Friedman, wakil presiden Jewish People Policy Institute, sebuah lembaga pemikir di Yerusalem yang juga merupakan pakar dalam isu-isu haredi.

Serangkaian putusan Mahkamah Agung telah mengikis anggaran yang memungkinkan pria haredi belajar penuh waktu dengan imbalan tunjangan dari negara. Sejauh ini, partai-partai tersebut telah menemukan pendanaan sementara sebagai langkah darurat, tetapi tunjangan tersebut semakin terancam.

"Ini adalah protes terhadap pemerintah karena bisa menggulingkan koalisi, dan juga terhadap oposisi agar mereka bisa menunjukkan seberapa besar kekuatan mereka," kata Friedman. "Di dalam komunitas haredi sendiri, para pemimpinnya khawatir akan munculnya perpecahan karena sebagian orang mulai mendorong pendekatan yang lebih kompromistis terhadap wajib militer."

"Protes ini dimaksudkan sebagai unjuk kekuatan bersama untuk menolak segala bentuk kompromi."