Korsel Borong 20.000 Drone Murah untuk Hadapi Ancaman Korut

Liputan6.com, Seoul - Korea Selatan (Korsel) pada Jumat (26/6/2026) mengumumkan rencana pengadaan lebih dari 20.000 drone militer berbiaya rendah guna memperkuat pertahanan menghadapi ancaman Korea Utara (Korut). Kebijakan itu disusun dengan mengacu pada pelajaran dari perang di Ukraina dan konflik di Timur Tengah.

Jika pada masa lalu medan perang lebih banyak didominasi oleh sejumlah kecil sistem persenjataan berbiaya tinggi, kini pengerahan massal drone berbiaya rendah dinilai telah mengubah wajah peperangan modern.

"Konflik-konflik terbaru di Ukraina dan Timur Tengah dengan jelas menunjukkan bahwa drone telah menjadi pengubah permainan di medan perang," kata Menteri Pertahanan Ahn Gyu-back kepada wartawan di Seoul, seperti dilaporkan CNA.

Korea Selatan secara teknis masih berada dalam kondisi perang dengan Korea Utara karena konflik 1950–1953 hanya berakhir dengan perjanjian gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Menurut Ahn, Korea Utara terus mengembangkan beragam kemampuan pesawat nirawak yang kian meningkatkan ancaman, tidak hanya terhadap fasilitas militer Korea Selatan, tetapi juga infrastruktur nasional yang vital dan sasaran sipil.

Pemerintah Korea Selatan, lanjut Ahn, akan mempercepat pengerahan Korean Long-range Uncrewed Combat Attack System (K-LUCAS). Amunisi buatan dalam negeri itu diyakini memiliki kemiripan dengan LUCAS milik Amerika Serikat, yang merupakan hasil rekayasa balik drone serang Shahed buatan Iran.

Drone yang akan diakuisisi merupakan drone sekali pakai berbiaya rendah. Ahn tidak mengungkapkan dari mana drone-drone tersebut akan diperoleh.

Drone tersebut mencakup drone pengintai jarak pendek serta drone bunuh diri (loitering munitions).

Militer juga akan mengembangkan kawanan drone (drone swarm) yang didukung teknologi kecerdasan buatan (AI).

Mulai tahun depan, Korea Selatan akan menempatkan sistem antidrone di wilayah garis depan.

Dalam jangka panjang, kata Ahn, Korea Selatan juga berencana mengembangkan persenjataan baru, seperti senjata laser, sistem gelombang mikro berkekuatan tinggi, dan drone pencegat berbiaya rendah.

Kementerian Pertahanan kembali menegaskan target untuk melatih 500.000 "prajurit drone" yang akan mengoperasikan drone sebagai "senjata pribadi kedua".

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah akan mengadakan sekitar 60.000 drone komersial buatan dalam negeri sebagai sarana pelatihan.

Kementerian juga menyatakan bahwa Drone Operations Command, satuan drone militer yang dibentuk pada 2023, akan direorganisasi menjadi Defence Drone Headquarters.

Satuan tersebut sempat menjadi sorotan setelah menjalankan operasi drone di atas Pyongyang pada Oktober 2024 saat Yoon Suk Yeol masih menjabat sebagai presiden.

Yoon kini telah dijatuhi hukuman 30 tahun penjara karena mengirim drone ke Korea Utara untuk "menciptakan" krisis menjelang upaya pemberlakuan darurat militer yang akhirnya berujung gagal.