Pimpin ASEAN 2026, Filipina Bidik Terobosan dalam Kode Etik Laut China Selatan

Liputan6.com, Manila - Filipina berharap dapat memajukan pembahasan mengenai kode etik (Code of Conduct/CoC) Laut China Selatan ketika negara itu mengambil alih kepemimpinan ASEAN tahun depan. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro.

Sejak tahun 1990-an, ASEAN telah berupaya menyusun sebuah kerangka kerja untuk mengelola sengketa di salah satu jalur perairan paling diperebutkan di dunia bersama Tiongkok. Namun, perundingan berulang kali terhenti karena berbagai alasan.

Pada tahun 2023, ASEAN dan Tiongkok menyepakati pedoman untuk mempercepat negosiasi, dengan target menyelesaikan kode etik tersebut dalam tiga tahun.

"Artinya tahun 2026, bertepatan dengan masa kepemimpinan kami," kata Lazaro dalam wawancaranya dengan CNA. "Kita masih punya waktu. Kami berniat melanjutkan pertemuan kelompok kerja bersama (joint working group meetings) dan meninjau kemungkinan untuk memiliki kode etik ini."

Ia menambahkan bahwa Filipina tetap berkomitmen memajukan tatanan berbasis aturan (rules-based order) dan mendorong dialog diplomatik di tengah ketegangan yang terus berlangsung di wilayah yang disengketakan tersebut.

Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan — sebuah posisi yang tumpang tindih dengan empat negara Asia Tenggara lainnya: Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam. Sengketa mengenai kepemilikan pulau-pulau dan fitur maritim di kawasan ini telah berlangsung selama beberapa dekade.

Lazaro mengakui bahwa membentuk sikap bersama ASEAN selama ini menjadi tantangan, mengingat perbedaan politik, ekonomi, dan kepentingan strategis di antara negara-negara anggotanya.

Namun, ia mengatakan bahwa semua negara anggota memiliki keinginan bersama untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan.

"Keberagaman negara-negara anggota ASEAN adalah sebuah kenyataan … kami memang pernah menghadapi perbedaan. Tapi pada akhirnya, kami bisa mencapai konsensus," ujarnya. "Semua pihak ingin adanya perdamaian dan keamanan di Laut China Selatan, bukan hanya negara-negara pengklaim."

Mengutip Deklarasi tentang Perilaku (Declaration on the Conduct/DOC) para pihak di Laut China Selatan yang ditandatangani antara ASEAN dan Tiongkok pada tahun 2022, Lazaro mengatakan bahwa perjanjian tersebut membuktikan bahwa konsensus tetap mungkin tercapai meskipun ada perbedaan.

Kode etik yang diusulkan bertujuan untuk menetapkan pedoman tentang bagaimana negara-negara harus bersikap dalam mengelola sengketa wilayah serta mencegah terjadinya konfrontasi atau bentrokan.

Namun, deklarasi tersebut tidak mengikat secara hukum (non-binding) dan sering diabaikan oleh negara-negara pengklaim — terutama Tiongkok, yang telah membangun dan mempersenjatai sejumlah pulau di wilayah sengketa tersebut.

"Pandangan kami adalah bahwa kode etik ini seharusnya mengikat secara hukum, dan itulah yang kami maksud dengan 'kode etik' sesungguhnya," beber Lazaro.

Pada tahun 2013, Manila mengajukan gugatan bersejarah ke Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag, yang pada tahun 2016 memutuskan bahwa klaim Tiongkok yang luas atas Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum. Namun, Beijing menolak keputusan tersebut.

ASEAN hingga kini belum mengambil posisi bersama terkait putusan itu, tetapi Lazaro mengatakan bahwa beberapa negara anggota diam-diam mendukungnya.

"Mereka mungkin tidak terlalu vokal soal sikap mereka terhadap putusan arbitrase itu, tapi saya bisa katakan bahwa ada negara-negara ASEAN yang setuju dan mempercayainya. Dalam batas tertentu, bahkan ada yang menggunakannya dalam pembahasan bilateral mereka," ungkap Lazaro.

Filipina akan mengambil alih kepemimpinan bergilir ASEAN dari Malaysia pada tahun 2026, menempatkan Manila dalam posisi penting untuk mengarahkan agenda blok tersebut.

Lazaro menegaskan bahwa Filipina akan terus memperjuangkan tatanan internasional berbasis aturan melalui diplomasi dan kerja sama multilateral, meskipun harus berhadapan dengan kekuatan besar yang tidak selalu menaati hukum internasional.

"Beberapa negara mungkin memiliki kekuatan militer besar … tetapi kekuatan bukan berarti kebenaran. Yang benar adalah bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar," imbuhnya. "Kami berkomitmen pada supremasi hukum (rule of law) karena itu satu-satunya hal yang bisa kami andalkan. Supremasi hukum dihormati oleh banyak negara dan kita tidak bisa begitu saja mengabaikannya."