AS Cabut Visa Presiden Kolombia Gustavo Petro setelah Serukan Pembangkangan Militer

Liputan6.com, Washington D.C - Ketegangan antara Amerika Serikat dan Kolombia semakin memanas setelah Departemen Luar Negeri AS mencabut visa Presiden Kolombia, Gustavo Petro.

Langkah ini diambil menyusul pernyataan Petro dalam sebuah aksi protes di New York, di mana ia meminta tentara Amerika Serikat untuk tidak mematuhi perintah Presiden Donald Trump.

“Visa Petro dicabut karena tindakannya yang sembrono dan bersifat provokatif,” tulis Departemen Luar Negeri melalui media sosial, dikutip dari laman Japan Today, Minggu (28/9/2025).

Petro saat itu tengah berada di New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB. Dalam aksi protes di dekat lokasi acara, Jumat lalu, ia menyerukan kepada militer AS agar “tidak mengarahkan senjata ke arah kemanusiaan” dan menolak perintah Trump terkait perang di Gaza.

Presiden pertama Kolombia dari kalangan kiri itu kembali ke negaranya pada Sabtu, sesuai jadwal. Setibanya di Bogotá, Petro mengaku baru mengetahui status visanya.

Melalui unggahan di X, ia menegaskan bahwa hukum internasional memberinya kekebalan diplomatik untuk menghadiri PBB. “Tidak seharusnya ada pembalasan atas pendapat bebas saya, karena saya adalah orang merdeka,” tulisnya.

Petro juga menanggapi pencabutan visa dengan nada menantang. “Saya tidak peduli,” katanya, sembari mengingatkan bahwa dirinya juga warga negara Eropa, sehingga dapat masuk ke AS tanpa visa.

Hubungan AS dan Kolombia yang selama ini erat, terutama dalam kerja sama pemberantasan narkotika, belakangan terus diguncang perselisihan. Petro, mantan anggota kelompok pemberontak, berulang kali berbenturan dengan kebijakan pemerintahan Trump.

Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada Selasa lalu, Petro bahkan menyerukan penyelidikan kriminal terhadap Trump dan pejabat lain yang ia tuding bertanggung jawab atas insiden mematikan di Karibia. Menurut Gedung Putih, kapal-kapal yang diserang saat itu mengangkut narkoba, meski detail operasi maupun dasar hukumnya belum dijelaskan secara terbuka.

Awal tahun ini, Petro juga menolak penerbangan deportasi dengan pesawat militer AS. Keputusan tersebut memicu krisis diplomatik setelah Trump mengancam membalas dengan tarif perdagangan lebih tinggi dan penangguhan visa. Pada akhirnya, pemerintah Kolombia terpaksa melunak dan menyetujui penerbangan itu.

Bulan ini, Washington kembali menuding Bogotá tidak kooperatif dalam upaya pemberantasan narkotika. Meski tuduhan itu tidak disertai sanksi, langkah tersebut dianggap sebagai peringatan keras yang membuat Petro semakin frustrasi.

“Negara kami telah kehilangan banyak nyawa—polisi, tentara, dan warga sipil—demi mencegah kokain masuk ke Amerika Serikat,” kata Petro dalam pernyataan terpisah.

Selain isu narkotika, kebijakan luar negeri Petro juga kerap membuatnya berseberangan dengan Washington.

Tahun lalu, Kolombia memutus hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk protes atas perang Israel-Hamas. Petro berulang kali menyebut pengepungan Gaza sebagai “genosida”.

Dengan sikap kerasnya terhadap AS dan Israel, ditambah gaya pidato yang spontan dan penuh muatan ideologis, Petro semakin sering memicu kontroversi baik di dalam negeri maupun kancah internasional.