Pengetatan Kredit Luar Negeri China Tekan Ekspansi Inisiatif Sabuk dan Jalan

Liputan6.com, Beijing - Sejak diluncurkan pada 2013, Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) menjadi pilar utama kebijakan luar negeri dan strategi ekonomi China.

Dengan tujuan memperkuat konektivitas lintas Asia, Afrika, hingga Eropa, proyek raksasa bernilai triliunan dolar ini telah menarik lebih dari 150 negara untuk menandatangani nota kesepahaman. Namun pada 2025, langkah besar China ini mulai tersendat.

Perlambatan ekonomi China menjadi tantangan terbesar bagi keberlanjutan BRI. Krisis properti, menurunnya produktivitas, dan masalah demografis membuat mesin pertumbuhan Negeri Tirai Bambu tersendat, dikutip dari laman dailymirror, Senin (3/11/2025).

Di saat yang sama, negara-negara penerima pinjaman BRI kini menghadapi suku bunga global yang lebih tinggi dan pelemahan harga komoditas, membuat biaya pembayaran utang melonjak tajam.

Bagi banyak pemerintah, ini berarti harus mengambil langkah tidak populer seperti penghematan ekstrem, atau bahkan meminta bailout kepada IMF. Bagi China, kondisi ini menciptakan risiko besar pada portofolio kredit berisiko tinggi yang tersebar di puluhan negara. Jika tekanan ini berlanjut, fondasi finansial BRI sendiri bisa terguncang.

Di berbagai negara, narasi manis BRI sebagai jalan menuju kemakmuran mulai dipertanyakan. Sejumlah proyek besar terhenti atau dibatalkan akibat protes publik, kontroversi, atau masalah lingkungan — dari bendungan Myitsone di Myanmar hingga penolakan keras di Malaysia dan Panama.

Tuduhan korupsi, kurangnya transparansi, dan minimnya konsultasi dengan masyarakat lokal semakin mencoreng citra China sebagai mitra pembangunan.

Bahkan di negara yang tetap menerima investasi, banyak proyek dikunci dengan jaminan kedaulatan atau komitmen ekspor sumber daya dalam jangka panjang, yang menempatkan mereka dalam posisi rentan dan sangat bergantung pada Beijing.

Memasuki paruh kedua 2025, jumlah kesepakatan BRI mungkin tetap stabil, namun skala megaproyek baru diperkirakan menurun. Beijing kini menilai ulang prioritas fiskalnya, dan kehati-hatian semakin terlihat. Meski Tiongkok berupaya membangun citra BRI yang lebih “hijau”, banyak proyek baru masih didominasi energi fosil dan industri intensif karbon — ironi yang memperumit komitmen iklim mereka sendiri.

Dalam lanskap global yang berubah, perlambatan ekonomi Tiongkok menekan kemampuan negara tersebut untuk terus membiayai proyek raksasa di luar negeri. Krisis utang di Sri Lanka dan Zambia menjadi contoh nyata bagaimana ketergantungan pada pembiayaan Tiongkok dapat berujung pada konsekuensi sosial-politik yang berat, seperti jatuhnya kendali Sri Lanka atas Pelabuhan Hambantota selama 99 tahun.

BRI juga menghadapi tantangan geopolitik. Keputusan Italia keluar dari inisiatif ini pada akhir 2023, diikuti Panama pada awal 2025, menandai semakin tumbuhnya skeptisisme global. Meski Tiongkok terus mengincar pasar baru seperti Kolombia, fragmentasi dukungan menunjukkan bahwa daya tarik BRI tidak lagi sekuat satu dekade lalu.

Ke depan, BRI diperkirakan akan bergeser dari proyek infrastruktur besar ke investasi yang lebih terukur dan berfokus pada sektor strategis seperti:

Manufaktur baterai, kendaraan listrik, energi terbarukan, ketahanan rantai pasok.

Dengan strategi baru ini, BRI mungkin tetap berpengaruh, tetapi tidak lagi melalui pembangunan jalur kereta, pelabuhan, atau bendungan raksasa seperti dulu.

BRI kini berada pada masa transisi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan tekanan domestik membuat Beijing harus mengerem laju ekspansi globalnya. Ini berarti negara-negara mitra harus bersiap menghadapi keterlibatan Tiongkok.

Perubahan ini membawa risiko sekaligus peluang bagi negara-negara peserta BRI yang harus menavigasi perubahan tatanan ekonomi dan geopolitik dunia yang terus bergeser.