Cerita Warga India Kehilangan Rp11,6 Miliar Akibat Penipuan Digital, Bank Dituding Lalai

Liputan6.com, New Delhi - Mimpi buruk Anjali -- seorang perempuan asal Gurugram, India -- bermula dari sebuah panggilan telepon yang mengubah hidupnya.

Dalam lima hari penuh teror, ia dipaksa mentransfer tabungan hidupnya hingga 58,5 juta rupee (sekitar Rp11,6 miliar) kepada penipu yang menyamar sebagai aparat penegak hukum.

Para pelaku mengaku sebagai petugas bea cukai Mumbai dan menuduh Anjali mengirim paket berisi narkoba ke Beijing.

Melalui panggilan video di Skype, mereka mengancam akan menjebloskannya ke penjara seumur hidup dan melukai putranya jika ia tidak menuruti perintah. Selama lima hari itu, setiap gerak-geriknya diawasi.

“Setelah itu, otak saya berhenti bekerja. Pikiran saya mati,” ujar Anjali kepada BBC.

Kisah Anjali bukanlah satu-satunya. Data resmi menunjukkan kasus penipuan model ini hampir tiga kali lipat dari 2022 hingga 2024, mencapai 123.000 laporan.

Kerugian bernilai jutaan dolar membuat pemerintah India menggelar kampanye besar-besaran lewat iklan, siaran radio, TV, hingga peringatan dari perdana menteri.

Pihak berwenang mengklaim telah memblokir hampir 4.000 akun Skype dan lebih dari 83.000 akun WhatsApp yang terkait dengan penipuan tersebut. Namun bagi para korban seperti Anjali, kerugian finansial dan trauma psikologis jauh dari kata selesai.

Anjali menuding bank-bank besar India gagal melindunginya. Di bawah ancaman para penipu, ia mentransfer 28 juta rupee pada 4 September 2024 melalui Bank HDFC, dan 30 juta rupee keesokan harinya. Jumlah itu 200 kali lipat dari pola transaksi normalnya.

Namun, menurut Anjali, tidak ada peringatan atau upaya verifikasi dari pihak bank.

“Jika pengeluaran kartu kredit sebesar 50.000 rupee bisa memicu panggilan, mengapa transfer puluhan juta rupee tidak dianggap mencurigakan?” katanya.

HDFC menolak tuduhan itu, menyebut semua transaksi dilakukan dengan otorisasi nasabah dan laporan penipuan datang terlambat. Ombudsman perbankan juga menutup kasusnya, dengan alasan aturan mewajibkan nasabah menanggung kerugian jika dianggap lalai.

Uang Anjali kemudian terlacak mengalir ke rekening “Tuan Piyush” di Bank ICICI, lalu berpindah dengan cepat ke 11 rekening lain di sebuah bank koperasi di Hyderabad. Banyak rekening tersebut ternyata fiktif atau dipinjamkan kepada pelaku kriminal.

Polisi lantas menangkap mantan direktur bank koperasi, Samudrala Venkateshwaralu, yang diduga membuka rekening giro atas nama orang lain untuk memfasilitasi pencucian uang. Hingga kini, ia masih ditahan.

Lebih dari setahun setelah tragedi itu, Anjali baru berhasil memulihkan sekitar 10 juta rupee. Ia kini menggugat bank-bank terkait di pengadilan konsumen India, dengan sidang lanjutan dijadwalkan November mendatang.

Kasusnya menyoroti pertanyaan penting: siapa yang harus menanggung kerugian akibat penipuan digital—nasabah atau bank? Inggris, misalnya, telah memperketat aturan agar penyedia layanan pembayaran wajib mengganti kerugian pelanggan dalam kasus tertentu.

“Bank punya kewajiban menjaga nasabah. Aktivitas mencurigakan yang tidak sesuai pola transaksi seharusnya langsung dihentikan,” kata pengacara Mahendra Limaye, yang mewakili korban-korban serupa.

Hal yang lebih menyakitkan, Anjali dipaksa membayar pajak atas investasi yang ia cairkan demi memenuhi tuntutan penipu. Meski dana itu hilang akibat kejahatan, otoritas pajak tetap mengenakan bea keuntungan modal.

“Hingga kini, tidak ada pengakuan dari otoritas pajak bahwa ini adalah kejahatan. Itu hanya memperburuk penderitaan kami,” keluhnya.